Surabaya, analisapublik.id | Keterbatasan jumlah sekolah menengah negeri kembali menjadi perhatian masyarakat Kota Surabaya. Warga Kecamatan Kenjeran meminta pemerintah menambah SMA dan SMK negeri agar calon peserta didik memiliki akses pendidikan yang lebih luas dan merata.
Aspirasi tersebut disampaikan warga kepada Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Jawa Timur, Lilik Hendarwati, dalam kegiatan reses di Balai RT 9 RW 2, Jalan Tambak Wedi Lama Gang Masjid, Kelurahan Tambak Wedi, Kecamatan Kenjeran, Surabaya, Sabtu, 25 Juli 2026.
Dalam pertemuan itu, masyarakat menilai keberadaan SMA dan SMK negeri di Surabaya belum sebanding dengan tingginya kebutuhan lulusan sekolah menengah pertama. Kondisi tersebut membuat persaingan masuk sekolah negeri semakin ketat, terutama bagi keluarga yang mengandalkan layanan pendidikan milik pemerintah.
Lilik mengungkapkan, permintaan penambahan SMA dan SMK negeri hampir selalu muncul dalam berbagai agenda reses. Menurutnya, aspirasi yang disampaikan secara berulang menunjukkan bahwa persoalan ketersediaan sekolah menengah negeri benar-benar dirasakan masyarakat.
Ia memastikan seluruh masukan warga akan dihimpun dan diteruskan kepada pemerintah daerah. Semakin banyak masyarakat menyuarakan kebutuhan tersebut, semakin kuat pula dasar bagi DPRD untuk mendorong pemerintah memasukkannya dalam perencanaan pembangunan dan kebijakan anggaran.
Penambahan Sekolah Terkendala Lahan dan Anggaran
Upaya memperjuangkan pembangunan SMA atau SMK negeri baru sebelumnya telah dilakukan Fraksi PKS DPRD Jawa Timur. Salah satunya dengan mengirimkan surat kepada Pemerintah Kota Surabaya dan Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
Surat kepada Wali Kota Surabaya ditujukan untuk mendorong penyediaan lahan yang dapat digunakan sebagai lokasi pembangunan sekolah. Sementara itu, usulan kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur berkaitan dengan kewenangan pendirian serta pengelolaan SMA dan SMK negeri.
Namun, usulan tersebut belum dapat direalisasikan. Keterbatasan anggaran disebut menjadi salah satu kendala utama karena pembangunan sekolah baru tidak hanya membutuhkan biaya konstruksi, tetapi juga anggaran operasional, tenaga pendidik, sarana pembelajaran, dan pemeliharaan.
Kondisi fiskal daerah juga menghadapi tantangan akibat menurunnya Transfer ke Daerah atau TKD. Situasi tersebut membuat pemerintah harus menentukan skala prioritas dalam mengalokasikan anggaran pembangunan.
Meski demikian, Lilik menegaskan bahwa perjuangan untuk memperluas akses pendidikan menengah negeri tidak akan dihentikan. Aspirasi warga akan terus disampaikan agar dapat dipertimbangkan dalam penyusunan program dan anggaran pemerintah pada tahun-tahun mendatang.
Lapangan Kerja dan Infrastruktur Ikut Disorot
Selain persoalan pendidikan, warga Tambak Wedi turut menyampaikan keluhan mengenai terbatasnya kesempatan kerja. Masyarakat berharap pemerintah memperluas program pelatihan dan membuka akses yang lebih besar bagi generasi muda untuk memasuki dunia kerja.
Lilik menjelaskan, sejumlah program peningkatan kompetensi telah disediakan pemerintah. Pemerintah Provinsi Jawa Timur, misalnya, memiliki program pelatihan melalui Balai Latihan Kerja. Sementara Kementerian Ketenagakerjaan menyediakan kesempatan magang yang dapat dimanfaatkan sebagai sarana memperoleh pengalaman sekaligus meningkatkan keterampilan.
Program pelatihan tersebut diharapkan dapat membantu pencari kerja menyesuaikan kemampuannya dengan kebutuhan industri. Masyarakat juga didorong untuk aktif mencari informasi mengenai pelatihan, sertifikasi kompetensi, dan program magang yang tersedia.
Di sisi lain, generasi muda diminta tidak hanya mengandalkan pekerjaan formal. Sektor usaha mikro, kecil, dan menengah dinilai memiliki peluang besar untuk dikembangkan sebagai sumber pendapatan mandiri.
Usaha kuliner menjadi salah satu sektor yang relatif mudah dijangkau masyarakat. Dengan ketekunan, kreativitas, kualitas produk, serta strategi pemasaran yang tepat, pelaku UMKM dinilai memiliki kesempatan untuk berkembang dan meningkatkan kesejahteraan keluarga.
Warga juga mengusulkan perbaikan infrastruktur lingkungan melalui program pavingisasi jalan. Usulan tersebut diharapkan dapat meningkatkan kenyamanan, keselamatan, dan kelancaran mobilitas masyarakat di kawasan permukiman.
Berbagai aspirasi yang disampaikan dalam kegiatan reses itu selanjutnya akan dihimpun untuk diperjuangkan melalui lembaga legislatif. Penambahan sekolah negeri, perluasan kesempatan kerja, penguatan UMKM, serta perbaikan infrastruktur menjadi kebutuhan yang diharapkan memperoleh perhatian serius dari pemerintah daerah.
