Oleh: Aris Setyoadji
Redaktur Pelaksana Analisapublik.id
Putusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) terhadap Irjen Ahrie Sonta Nasution dalam perkara dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto menjadi ujian serius bagi integritas dan profesionalisme Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri).
Persoalannya bukan sekadar pemberian sanksi kepada seorang jenderal bintang dua, melainkan sejauh mana institusi kepolisian mampu menegakkan hukum secara konsisten tanpa membedakan pangkat, jabatan, maupun pengaruh kekuasaan.
Bareskrim Polri telah menetapkan empat tersangka, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.
Pada Selasa, 10 November 2026, Komisi Kode Etik Profesi (KKEP) Polri menjatuhkan sanksi PTDH terhadap Ahrie. Namun, yang bersangkutan mengajukan banding sehingga proses etiknya masih berlanjut.
Sementara itu, pemeriksaan etik terhadap tiga tersangka lainnya direncanakan berlanjut pada pekan berikutnya.
Pangkat Tinggi, Tanggung Jawab Lebih Besar
Pangkat jenderal seharusnya mencerminkan besarnya tanggung jawab dalam menjaga hukum dan kehormatan institusi, bukan menjadi pelindung ketika muncul dugaan penyalahgunaan kewenangan.
Keterlibatan nama Listyo Sigit menjadi perhatian publik karena sebelumnya pernah menduduki jabatan tertinggi di Polri. Namun, kedudukan tersebut tidak serta-merta membuktikan kesalahan.
Penyidik tetap berkewajiban mengungkap peran setiap tersangka berdasarkan fakta, alat bukti yang sah, dan ketentuan hukum yang berlaku.
Prinsip serupa harus diterapkan terhadap Eko Hadi Santoso dan Slamet Uliandi.
Pengusutan perkara perlu menjangkau seluruh rangkaian dugaan penyadapan, termasuk penggunaan perangkat, prosedur pemberian izin, rantai komando, hingga kemungkinan penyalahgunaan informasi hasil penyadapan.
Jika ditemukan dugaan keterlibatan pejabat dengan kewenangan lebih tinggi, penyelidikan harus dilakukan secara objektif tanpa intervensi.
Tidak boleh ada pihak yang memperoleh perlakuan istimewa. Sebaliknya, tidak seorang pun boleh dinyatakan bersalah sebelum melalui proses pembuktian hukum.
Keadilan Tidak Boleh Tebang Pilih
Penyadapan merupakan tindakan yang pelaksanaannya dibatasi oleh hukum karena berkaitan langsung dengan hak privasi dan kerahasiaan komunikasi.
Ketika kewenangan tersebut diduga disalahgunakan, dampaknya bukan hanya terhadap pihak yang menjadi sasaran, tetapi juga terhadap kepercayaan masyarakat kepada institusi penegak hukum.
Karena itu, proses penanganan perkara harus berlangsung profesional, transparan, independen, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Namun, kesetaraan di hadapan hukum tidak berarti seluruh tersangka harus menerima hukuman yang sama.
Penentuan kesalahan dan sanksi wajib didasarkan pada peran, alat bukti, serta tingkat pertanggungjawaban masing-masing.
Status tersangka bukan putusan bersalah. Demikian pula, sanksi etik tidak otomatis menjadi bukti terpenuhinya unsur tindak pidana.
Hak pembelaan, mekanisme banding, dan asas praduga tak bersalah harus tetap dihormati.
Polri Sedang Diuji
Perkara ini menjadi momentum bagi Polri untuk menunjukkan bahwa penegakan hukum berlaku bagi siapa pun, termasuk mereka yang pernah menduduki jabatan tertinggi dalam institusi.
Publik membutuhkan kepastian hukum, bukan sekadar pengumuman penetapan tersangka maupun pemberian sanksi.
Jika pelanggaran terbukti melalui proses yang sah, tindakan tegas harus dijalankan. Sebaliknya, apabila tuduhan tidak terbukti, hak dan nama baik pihak bersangkutan wajib dipulihkan sesuai ketentuan.
Pada akhirnya, kewibawaan Polri tidak diukur dari banyaknya jenderal yang dijatuhi hukuman, melainkan dari keberanian institusi menegakkan keadilan secara objektif, konsisten, dan tanpa perlakuan istimewa.
Sebab, pangkat boleh tinggi dan jabatan boleh bergengsi, tetapi tidak seorang pun boleh berdiri di atas hukum.
