Dugaan penyadapan Presiden dan pergeseran elite keamanan menyita perhatian. Perang melawan narkoba internasional jangan sampai kehilangan momentum.
Indonesia tengah menghadapi dua ujian besar dalam menjaga keamanan negara.
Di satu sisi, mencuat dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto yang menyeret nama sejumlah petinggi kepolisian.
Di sisi lain, jaringan narkotika internasional terus menjadi ancaman serius yang membutuhkan perhatian dan kekuatan aparat secara berkelanjutan.
Dugaan keterlibatan mantan Kapolri Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo bersama sejumlah perwira tinggi dalam perkara penyadapan menjadi sorotan luar biasa.
Persoalan ini bukan sekadar menyangkut keamanan komunikasi Presiden, melainkan juga kepercayaan terhadap institusi yang seharusnya menjaga rahasia negara.
Namun, seluruh tuduhan tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang transparan dengan menjunjung asas praduga tak bersalah.
Jangan sampai spekulasi berkembang lebih cepat daripada fakta yang mampu dipertanggungjawabkan.
Perhatian masyarakat semakin tersedot ketika muncul informasi pengerahan kekuatan militer di Jakarta.
TNI Angkatan Laut dilaporkan menyiapkan kekuatan hingga 20.980 personel, termasuk 13.140 personel yang disiagakan di satuan masing-masing.
Pengerahan tersebut dijelaskan sebagai bagian dari kesiapsiagaan keamanan.
Belum ada keterangan resmi yang membuktikan hubungan langsung antara pengerahan pasukan dan dugaan penyadapan Presiden.
Bersamaan dengan itu, gelombang mutasi dan pembenahan internal Polri ikut menjadi bahan perbincangan.
Pergerakan para perwira seolah menyerupai permainan catur, setiap bidak yang berpindah mengundang pertanyaan tentang arah kebijakan dan perubahan keseimbangan kekuasaan.
Tetapi mutasi tidak otomatis membuktikan adanya pertarungan kepentingan.
Yang perlu diawasi adalah apakah perubahan jabatan benar-benar memperkuat profesionalisme atau justru mengganggu kesinambungan tugas kepolisian.
Di tengah hiruk-pikuk tersebut, terdapat agenda nasional yang tidak boleh tenggelam, yakni pemberantasan narkoba.
Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebelumnya menabuh genderang perang terhadap narkotika.
Instruksi pemetaan kampung narkoba, penindakan bandar, dan pengungkapan jaringan peredaran menjadi langkah awal yang menjanjikan.
Sejumlah operasi kepolisian di berbagai daerah memperlihatkan keseriusan aparat.
Namun, keberhasilan pemberantasan narkoba tidak cukup dinilai dari banyaknya penggerebekan, tersangka yang ditangkap, atau barang bukti yang dipamerkan.
Pertanyaan mendasarnya adalah apakah jaringan utama benar-benar berhasil dilumpuhkan?
Pengungkapan laboratorium sabu di Aceh pada Oktober 2026 dengan barang bukti dilaporkan mencapai 1,2 ton dan 11 tersangka memperlihatkan betapa besar ancaman narkotika yang harus dihadapi Indonesia.
Kasus tersebut menunjukkan bahwa persoalan narkoba telah berkembang jauh melampaui transaksi kecil di permukiman.
Jaringan lintas negara memiliki kemampuan produksi, pendanaan, distribusi, dan pengendalian yang terorganisasi.
Jika satu pengungkapan saja melibatkan barang bukti dalam hitungan ton, bagaimana dengan jaringan lain yang belum terdeteksi?
Indonesia memiliki ribuan pulau, jalur perdagangan internasional, pelabuhan besar maupun kecil, serta wilayah perbatasan yang membutuhkan pengawasan ketat.
Celah pengamanan sekecil apa pun berpotensi dimanfaatkan sindikat narkotika.
Karena itu, perang melawan narkoba tidak boleh hanya mengandalkan penggerebekan kampung.
Benteng pertahanan sesungguhnya harus diperkuat sejak pintu masuk negara.
Polri, BNN, Bea Cukai, TNI AL, lembaga intelijen, dan otoritas pelabuhan harus membangun koordinasi yang terukur.
Pengawasan jalur laut, udara, dan darat mesti berjalan bersamaan dengan penyelidikan aliran dana serta pembongkaran jaringan internasional.
Lebih jauh, pemberantasan harus menyasar pengendali, pemodal, pencuci uang, dan siapa pun yang terbukti melindungi bisnis narkotika.
Menangkap kurir tanpa memutus kendali jaringan hanya akan membuat pelaku baru terus bermunculan.
Di sinilah kepemimpinan Kapolri Suyudi diuji. Pembenahan internal Polri memang penting, terlebih ketika institusi menghadapi persoalan kepercayaan publik.
Namun, konsolidasi organisasi tidak boleh mengendurkan operasi pemberantasan narkoba.
Publik berhak mengetahui capaian yang lebih substantif: berapa jaringan internasional dibongkar, berapa aset kejahatan disita melalui proses hukum, dan sejauh mana peredaran narkoba berhasil ditekan.
Presiden Prabowo juga perlu memastikan dua agenda tersebut berjalan beriringan.
Dugaan penyadapan terhadap kepala negara harus diusut tuntas, sementara pengamanan perbatasan dan pemberantasan narkotika tetap menjadi prioritas.
Sebab, keamanan nasional bukan hanya persoalan menjaga Istana dan melindungi komunikasi pejabat tinggi.
Keamanan nasional juga berarti menyelamatkan generasi bangsa dari ancaman narkotika.
Dalam permainan catur kekuasaan, perhatian mungkin tertuju pada raja, benteng, dan para perwira.
Namun, di luar papan permainan itu, sindikat narkoba terus mencari jalan menembus pertahanan negara.
Jangan sampai negara sibuk mengamankan Istana, sementara jaringan narkoba leluasa mengincar masa depan bangsa.
Penulis: Aris Setyoadji, Redpel Analisa Publik.id.
