Sejarah 26 Kapolri dari masa ke masa, mulai RS Soekanto pada 1945 hingga Suyudi Ario Seto pada 2026.
Jakarta, Analisapublik.id – Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) telah mengalami 26 periode kepemimpinan sejak 1945 hingga 2026, dengan pergantian Kapolri menjadi bagian dari perjalanan institusi dalam menghadapi perubahan politik, keamanan, penegakan hukum, dan tuntutan pelayanan masyarakat.
Pergantian kepemimpinan terbaru disebut berlangsung pada 1 Oktober 2026 ketika Presiden Prabowo Subianto melantik Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo.
Sejarah kepolisian Indonesia bermula pada masa awal kemerdekaan ketika Raden Said Soekanto Tjokrodiatmodjo dipercaya memimpin kepolisian nasional sejak 29 September 1945.
Soekanto menjadi salah satu tokoh penting dalam pembentukan organisasi kepolisian Indonesia yang sebelumnya berada dalam struktur pemerintahan kolonial dan pendudukan Jepang.
Ia memimpin hingga 1959 sehingga tercatat sebagai Kapolri dengan masa jabatan terpanjang dalam sejarah kepolisian nasional.
Dalam perkembangannya, Polri mengalami berbagai perubahan kelembagaan, termasuk integrasi dalam Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (ABRI) pada masa Orde Baru.
Salah satu tokoh yang dikenal luas dalam sejarah kepolisian adalah Jenderal Polisi Hoegeng Imam Santoso yang memimpin pada 1968–1971.
Hoegeng dikenang sebagai figur kepolisian yang menjunjung tinggi kejujuran, kesederhanaan, dan integritas dalam menjalankan tugas.
Memasuki era Reformasi 1998, kedudukan Polri mengalami perubahan mendasar setelah pemisahan institusi kepolisian dari Tentara Nasional Indonesia (TNI).
Pemisahan tersebut diperkuat melalui Ketetapan MPR Nomor VI/MPR/2000 dan Nomor VII/MPR/2000, kemudian diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
Perubahan kelembagaan itu menempatkan Polri sebagai institusi yang bertanggung jawab dalam pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, serta perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Pada era berikutnya, tantangan kepolisian semakin berkembang seiring meningkatnya kompleksitas kejahatan, mulai dari terorisme, peredaran narkotika, korupsi, kejahatan transnasional, hingga tindak pidana berbasis teknologi digital.
Selain penegakan hukum, kepemimpinan Polri juga menghadapi tuntutan masyarakat terhadap transparansi, akuntabilitas, profesionalisme, serta pengawasan terhadap penyalahgunaan kewenangan.
Daftar 26 Kapolri dari Masa ke Masa
Berikut urutan nama Kapolri beserta masa jabatannya sejak awal kemerdekaan hingga 2026.
1. RS Soekanto Tjokrodiatmodjo (1945–1959)
2. Soekarno Djojonegoro (1959–1963)
3. Soetjipto Danoekoesoemo (1963–1965)
4. Soetjipto Joedodihardjo (1965–1968)
5. Hoegeng Imam Santoso (1968–1971)
6. Mohamad Hasan (1971–1974)
7. Widodo Budidarmo (1974–1978)
8. Awaluddin Djamin (1978–1982)
9. Anton Soedjarwo (1982–1986)
10. Mochammad Sanoesi (1986–1991)
11. Kunarto (1991–1993)
12. Banurusman Astrosemitro (1993–1996)
13. Dibyo Widodo (1996–1998)
14. Roesmanhadi (1998–2000)
15. Roesdihardjo (2000)
16. Surojo Bimantoro (2000–2001)
17. Da’i Bachtiar (2001–2005)
18. Sutanto (2005–2008)
19. Bambang Hendarso Danuri (2008–2010)
20. Timur Pradopo (2010–2013)
21. Sutarman (2013–2015)
22. Badrodin Haiti (2015–2016)
23. Tito Karnavian (2016–2019)
24. Idham Azis (2019–2021)
25. Listyo Sigit Prabowo (2021–2026)
26. Suyudi Ario Seto (2026–sekarang)
Dari seluruh nama tersebut, Soekanto Kapolri pertama memiliki masa kepemimpinan paling panjang, yakni sekitar 14 tahun, sedangkan sejumlah Kapolri lainnya hanya menjabat dalam waktu relatif singkat akibat dinamika politik dan pergantian pemerintahan.
Suyudi Ario Seto merupakan lulusan Akademi Kepolisian 1994 yang sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Narkotika Nasional (BNN).
Pergantian kepemimpinan Polri menjadi bagian dari kesinambungan organisasi yang harus menyesuaikan diri dengan perkembangan masyarakat dan tantangan keamanan nasional.
Sejarah kepemimpinan tersebut sekaligus memperlihatkan bahwa tanggung jawab Kapolri tidak hanya berkaitan dengan pengendalian organisasi, tetapi juga menjaga kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum.
Keberhasilan setiap periode kepemimpinan pada akhirnya dapat dinilai melalui profesionalisme aparat, kepastian hukum, kualitas pelayanan, dan kemampuan Polri memberikan rasa aman kepada masyarakat.
Reporter: Bhayu Indarto
Editor: Aris Setyoadji
