Sidak Bambang Haryo Soekartono (BHS) di Pasar Wonokromo, Surabaya, menyoroti selisih harga ayam hingga Rp16.000 per kilogram antara tingkat peternak dan pedagang. BHS juga menemukan persoalan APAR kedaluwarsa dan CCTV tidak berfungsi serta menyiapkan bantuan fasilitas keamanan pasar.
Surabaya, Analisapublik.id— Perbedaan harga ayam yang mencapai Rp16.000 per kilogram antara tingkat peternak dan pedagang menjadi sorotan anggota Komisi VII DPR RI Fraksi Partai Gerindra, Ir. H. Bambang Haryo Soekartono (BHS), saat melakukan inspeksi mendadak (sidak) di Pasar Wonokromo, Surabaya, Rabu (28/10/2026).
Selain mempertanyakan rantai distribusi pangan, BHS menyoroti kondisi fasilitas keselamatan pasar setelah menemukan alat pemadam api ringan (APAR) yang disebut telah kedaluwarsa dan sejumlah kamera pengawas (CCTV) tidak berfungsi.
Berdasarkan informasi yang diperolehnya, harga ayam di tingkat peternak berkisar Rp19.000 per kilogram. Sementara itu, harga yang ditawarkan kepada konsumen di pasar mencapai Rp33.000 hingga Rp35.000 per kilogram.
Perbedaan tersebut mendorong BHS meminta pemerintah mencermati mekanisme distribusi dan komponen pembentukan harga sebelum komoditas sampai ke tangan masyarakat.
Meski demikian, selisih tersebut belum dapat langsung dianggap sebagai keuntungan distributor. Perbandingan harga perlu memperhitungkan perbedaan bentuk produk, biaya pemotongan, pengangkutan, penyusutan, dan keuntungan wajar pada setiap mata rantai perdagangan.
BHS berharap harga ayam di tingkat konsumen dapat ditekan mendekati Rp30.000 per kilogram tanpa mengabaikan keberlangsungan usaha peternak maupun pedagang.
MinyaKita Turun, Pengawasan Harga Tetap Diperlukan
Dalam pemantauan yang sama, BHS turut mencermati perkembangan harga minyak goreng rakyat MinyaKita yang sebelumnya disebut sempat menyentuh Rp21.000 per liter.
Menurut keterangannya, harga MinyaKita telah turun menjadi sekitar Rp15.750 per liter setelah adanya perhatian dan intervensi distribusi oleh Satgas Pangan bersama Perum Bulog.
Namun, angka tersebut masih Rp50 di atas Harga Eceran Tertinggi (HET) yang ditetapkan pemerintah sebesar Rp15.700 per liter.
Sementara itu, sejumlah kebutuhan pokok lainnya disebut relatif terkendali. Harga telur ayam berada di kisaran Rp24.000, cabai Rp30.000–Rp40.000 per kilogram, dan bawang merah Rp25.000–Rp30.000 per kilogram.
BHS juga menilai peningkatan pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) tidak serta-merta mengakibatkan lonjakan harga pangan. Penilaian tersebut didasarkan pada pengamatannya terhadap sejumlah komoditas di Pasar Wonokromo.
Kendati demikian, pengukuran dampak MBG terhadap harga pangan secara lebih luas tetap memerlukan data pasokan, permintaan, dan pergerakan harga dari berbagai wilayah.
APAR Kedaluwarsa, Enam CCTV Disiapkan
Di luar persoalan pangan, BHS memberikan perhatian terhadap kesiapan sarana perlindungan kebakaran dan pengawasan keamanan pasar.
Ia menyoroti keberadaan APAR yang telah melewati masa berlaku serta CCTV yang tidak berfungsi sebagaimana mestinya.
Kondisi tersebut dinilai membutuhkan penanganan karena aktivitas perdagangan melibatkan banyak pedagang dan pengunjung setiap hari.
Sebagai bentuk dukungan, BHS menyiapkan enam unit CCTV dan bantuan peralatan pemadam kebakaran guna memperkuat fasilitas keselamatan Pasar Wonokromo.
Pembenahan tersebut diharapkan dapat membantu pengelola pasar meningkatkan pengawasan sekaligus mengurangi risiko kerugian akibat kebakaran maupun gangguan keamanan.
Aktivitas Pasar Disebut Meningkat
Di tengah sejumlah persoalan tersebut, BHS mengungkapkan adanya perkembangan aktivitas perdagangan di Pasar Wonokromo.
Jumlah pengunjung yang sebelumnya disebut sekitar 1.800 orang meningkat menjadi sekitar 1.900 orang. Sejumlah pedagang juga menyampaikan adanya kenaikan aktivitas penjualan sekitar 15–20 persen.
Angka tersebut merupakan informasi yang diperoleh selama kunjungan dan belum disertai rincian periode maupun metode penghitungan.
Kepala Pasar Wonokromo, Agus Setyawan, menyambut baik perhatian BHS terhadap kondisi perdagangan dan fasilitas keselamatan pasar.
Hasil kunjungan ini sekaligus memperlihatkan dua aspek pengelolaan pasar yang membutuhkan tindak lanjut, yakni transparansi pembentukan harga kebutuhan pokok dan pemeliharaan sarana keselamatan.
Pengawasan distribusi pangan diperlukan untuk menjaga keterjangkauan harga, sedangkan pemeriksaan APAR dan CCTV secara berkala menjadi bagian penting dalam menjamin keamanan aktivitas perdagangan.
Bagi pengelola pasar, tindak lanjut atas kedua persoalan tersebut menjadi penting agar peningkatan aktivitas ekonomi dapat berjalan seiring dengan perlindungan terhadap pedagang dan pengunjung.
Reporter: Rijen Senario
Redaktur: Tunggal Teja Asmara
