SURABAYA, ANALISAPUBLIK.ID – Pemerintah Kota Surabaya kembali mencatat prestasi di tingkat nasional. Kali ini, Surabaya meraih peringkat pertama kategori kota dalam Penghargaan Pembangunan Daerah (PPD) 2026 yang diselenggarakan Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas RI.
Penghargaan tersebut diterima langsung Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam kegiatan Penyerahan Penghargaan Pembangunan Daerah dan Knowledge Sharing Pembangunan Daerah 2026 di Gedung Bappenas, Jakarta, pada 30 September 2026.
Dalam penilaian PPD 2026, Surabaya berada di posisi pertama kategori kota. Posisi berikutnya ditempati Manado, Pekalongan, Tangerang, dan Balikpapan. Secara nasional, penilaian tersebut diikuti 38 provinsi, 334 kabupaten, dan 86 kota.
Kepala Bappeda Kota Surabaya Maria Theresia Ekawati Rahayu menjelaskan, penghargaan tersebut tidak diperoleh secara instan. Ada rangkaian penilaian yang mencakup kinerja pembangunan, kualitas perencanaan, serta inovasi daerah.
“Jadi Bappenas itu menyelenggarakan penilaian pembangunan daerah, yang dinilai adalah kinerja pembangunan daerah, perencanaan, kemudian inovasi dari masing-masing daerah. Kategorinya ada dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota. Nah seleksinya itu melalui tiga tahap,” kata Maria, Kamis (1/10/2026).
Tahapan tersebut dimulai dari seleksi administrasi, dilanjutkan verifikasi lapangan, kemudian wawancara penilaian yang melibatkan tim independen serta unsur pemerintah pusat.
Salah satu inovasi yang diusung Surabaya dalam penilaian PPD 2026 adalah Kampung Pancasila. Program tersebut kemudian menjadi objek verifikasi lapangan oleh tim penilai.
Surabaya lolos seleksi administrasi bersama lima kota lainnya. Setelah itu, pada Juli 2026, tim Bappenas turun langsung melihat pelaksanaan program di lapangan.
Dua lokasi menjadi titik penilaian, yakni Kelurahan Banjar Sugihan dan Kelurahan Embong Kaliasin. Aspek yang diamati meliputi lingkungan, sosial, ekonomi serta semangat gotong royong masyarakat.
“Nah, dari penilaian verifikasi lapangan itu Surabaya lolos lagi menjadi tiga besar. Di bulan September kemarin Pak Wali Kota Surabaya hadir di Bappenas melaksanakan wawancara di hadapan tim penilai yang ditetapkan oleh Bappenas yakni dari tim independen, Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), dan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB),” jelasnya.
Pada tahapan wawancara, Eri Cahyadi memaparkan kinerja pemerintah kota serta penerapan Kampung Pancasila dalam mendukung sejumlah program prioritas pembangunan Surabaya.
“Berdasarkan paparan itu, Wali Kota Surabaya diundang Bappenas untuk menerima penghargaan dan ternyata Kota Surabaya meraih penghargaan terbaik di tingkat nasional,” paparnya.
Selain membawa pulang penghargaan, Surabaya juga mendapat ruang untuk membagikan pengalaman pembangunan melalui sesi knowledge sharing. Kampung Pancasila menjadi salah satu praktik yang diperkenalkan agar dapat dipelajari dan disesuaikan oleh daerah lain.
“Harapannya inovasi itu juga bisa direplikasi oleh daerah-daerah lain dalam rangka melaksanakan pembangunan di daerah dan sesuai karakteristik masing-masing tentunya,” ujarnya.
Menurut Maria, Kampung Pancasila tidak berdiri semata sebagai program pemerintah. Inovasi tersebut dibangun dari budaya lokal dan semangat gotong royong masyarakat Surabaya dengan melibatkan berbagai unsur, mulai pemerintah, warga, hingga perguruan tinggi.
Program itu diarahkan untuk mendukung tujuh prioritas pembangunan Kota Surabaya yang diselaraskan dengan Asta Cita di tingkat nasional serta Nawa Bhakti Satya sebagai program prioritas Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
“Harapannya Kampung Pancasila ini dapat memberikan dampak berkelanjutan yang bersumber dari kesadaran dan partisipasi murni masyarakat, baik di bidang lingkungan, sosial, maupun ekonomi,” harapnya.
Maria menilai keberlanjutan program menjadi bagian penting setelah penghargaan diterima. Menurutnya, manfaat Kampung Pancasila diharapkan tidak berhenti pada capaian administratif, tetapi terasa dalam kehidupan masyarakat.
“Pancasila ini kan dasar negara kita ya, sehingga norma-norma Pancasila itu harus kita laksanakan dalam kehidupan sehari-hari kita sebagai warga negara Indonesia,” pungkasnya.
PPD 2026 sendiri digunakan sebagai instrumen evaluasi sekaligus pembelajaran pembangunan daerah. Bappenas menyatakan hasil penilaian juga dapat menjadi bahan perbaikan perencanaan pembangunan serta pertukaran praktik baik antardaerah.
Dengan demikian, penghargaan untuk Surabaya bukan hanya mencatat posisi pertama dalam kategori kota, tetapi juga menempatkan Kampung Pancasila sebagai salah satu praktik pembangunan daerah yang dipresentasikan dalam forum nasional.
Reporter: Widodo
