Pemerintahan

HAK JAWAB RESMI BNI Laporan BNI Jadi Dasar Pengembangan Penanganan Kasus KUR Jember

387
×

HAK JAWAB RESMI BNI Laporan BNI Jadi Dasar Pengembangan Penanganan Kasus KUR Jember

Sebarkan artikel ini

HAK JAWAB RESMI BNI

Laporan BNI Jadi Dasar Pengembangan Penanganan Kasus KUR Jember

BNI menyampaikan Hak Jawab terkait dugaan penyimpangan KUR Mikro Cabang Jember. Perseroan menegaskan perkara berawal dari laporan internal kepada Kejati Jawa Timur pada 1 April 2024.

SURABAYA, ANALISA PUBLIK — PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI menyampaikan Hak Jawab resmi atas pemberitaan ANALISA PUBLIK pada 17 November 2026 berjudul “Perluas Penyidikan Dugaan Korupsi KUR BNI Jember, Kejati Jatim Tetapkan Empat Tersangka Baru”.

Dalam keterangan resminya, BNI menegaskan bahwa perkembangan penanganan dugaan penyimpangan penyaluran Kredit Usaha Rakyat (KUR) Mikro di BNI Cabang Jember merupakan tindak lanjut atas laporan yang sebelumnya disampaikan perseroan kepada aparat penegak hukum.

Corporate Secretary BNI, Okki Rushartomo, menjelaskan bahwa perkara tersebut bermula dari temuan internal mengenai indikasi penyimpangan dalam proses pengajuan dan penyaluran KUR. Temuan itu kemudian dilaporkan BNI kepada Kejaksaan Tinggi Jawa Timur pada 1 April 2024.

“Perkembangan penanganan perkara saat ini menunjukkan bahwa laporan BNI terus ditindaklanjuti oleh aparat penegak hukum. BNI sejak awal mendukung proses penyidikan dan bersikap kooperatif dengan menyediakan data serta dokumen yang diperlukan sesuai kewenangan penyidik,” ujar Okki.

BNI menyatakan menghormati perkembangan penyidikan yang dilakukan aparat penegak hukum, termasuk proses penetapan tersangka berdasarkan fakta dan alat bukti yang diperoleh penyidik.

Perseroan juga menegaskan bahwa penentuan tanggung jawab hukum masing-masing pihak sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum sesuai ketentuan perundang-undangan.

Sebelum perkara dilaporkan kepada Kejati Jawa Timur, BNI menyatakan telah melakukan pemeriksaan internal dan menjatuhkan sanksi terhadap sejumlah pegawai yang berdasarkan hasil pemeriksaan dinyatakan melakukan pelanggaran, termasuk sanksi pemutusan hubungan kerja.

“BNI menerapkan prinsip zero tolerance terhadap fraud. Setiap indikasi pelanggaran ditindaklanjuti sesuai ketentuan, sementara proses hukum tetap kami dukung secara objektif dan transparan,” kata Okki.

Perkuat Tata Kelola Penyaluran KUR

Sejalan dengan proses penanganan perkara, BNI menyampaikan langkah penguatan tata kelola penyaluran KUR untuk menjaga kualitas pembiayaan, meningkatkan ketepatan sasaran penerima kredit, serta meminimalkan risiko penyimpangan.

Langkah tersebut meliputi penerapan analisis kredit secara langsung atau one-on-one kepada calon debitur tanpa melibatkan Collection Agent, penguatan verifikasi identitas, serta pemeriksaan kegiatan usaha calon penerima pembiayaan.

Selain itu, BNI menerapkan pendekatan pembiayaan berbasis ekosistem, pembatasan radius pelayanan guna memperkuat penerapan prinsip Know Your Customer (KYC), dan digitalisasi proses kredit.

Penguatan sistem digital tersebut diarahkan untuk mendukung pemantauan identitas debitur, lokasi kegiatan usaha, serta penggunaan dana pembiayaan agar sesuai dengan tujuan penyaluran KUR.

BNI juga menyatakan melaksanakan pemantauan dan audit secara berkala sebagai bagian dari sistem pengendalian internal untuk mendeteksi potensi penyimpangan sejak dini.

“Hal tersebut dilakukan agar penyaluran KUR semakin terukur, transparan, dan tepat sasaran,” ujar Okki.

Melalui Hak Jawab ini, BNI kembali menegaskan komitmennya untuk mendukung proses penegakan hukum secara kooperatif, menghormati kewenangan penyidik, serta terus memperkuat tata kelola dan pengawasan penyaluran KUR.

Langkah tersebut, menurut perseroan, merupakan bagian dari upaya menjaga kualitas pembiayaan program pemerintah sekaligus memastikan fasilitas kredit dapat memberikan manfaat bagi masyarakat dan pelaku usaha yang memenuhi persyaratan.

—

CATATAN REDAKSI ANALISA PUBLIK

Hak Jawab ini disampaikan secara resmi oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk berkaitan dengan pemberitaan ANALISA PUBLIK yang diterbitkan pada 17 November 2026.

Redaksi ANALISA PUBLIK memuat Hak Jawab tersebut sebagai bentuk penghormatan terhadap hak pihak yang diberitakan, penerapan prinsip keberimbangan informasi, serta pelaksanaan ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.

Pemuatan Hak Jawab ini merupakan bagian dari tanggung jawab jurnalistik untuk memberikan ruang klarifikasi kepada pihak terkait, sekaligus memastikan masyarakat memperoleh informasi secara proporsional dan berimbang.

Redaksi menegaskan bahwa pemuatan Hak Jawab tidak dimaksudkan untuk mendahului kesimpulan proses hukum maupun mengurangi kewenangan aparat penegak hukum dalam melakukan penyidikan.

Pemberitaan sebelumnya:

“Perluas Penyidikan Dugaan Korupsi KUR BNI Jember, Kejati Jatim Tetapkan Empat Tersangka Baru”.

https://analisapublik.id/perluas-penyidikan-dugaan-korupsi-kur-bni-jember-kejati-jatim-tetapkan-empat-tersangka-baru/

Materi konten BERITA pada website ini dilindungi oleh hukum. Setiap penggunaan, pengambilan, penggandaan, pemindaian (crawling), pengindeksan, pemrosesan otomatis, atau pemanfaatan konten dalam bentuk apa pun—termasuk untuk kepentingan sistem kecerdasan buatan (Artificial Intelligence)—hanya dapat dilakukan dengan izin tertulis dari analisapublik.id.