Relawan Gerindra Tulungagung mengusulkan Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon wakil presiden. Ahmad Baharudin mengapresiasi aspirasi tersebut.
Tulungagung, Analisapublik.id – Sejumlah relawan akar rumput Partai Gerindra di Kabupaten Tulungagung mengusulkan Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad sebagai figur calon wakil presiden untuk mendampingi Presiden Prabowo Subianto, Minggu 15 November 2026.
Usulan tersebut mendapat apresiasi dari Ketua DPC Partai Gerindra Kabupaten Tulungagung yang juga menjabat Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Tulungagung, Ahmad Baharudin.
Para relawan menilai Dasco memiliki pengalaman politik, kemampuan komunikasi lintas kelompok, serta latar belakang profesional yang layak dipertimbangkan untuk menduduki jabatan strategis di pemerintahan.
Meski demikian, dukungan tersebut masih berupa aspirasi politik kelompok relawan dan bukan keputusan resmi DPP Partai Gerindra mengenai pencalonan wakil presiden.
Ahmad Baharudin menilai usulan relawan memiliki dasar pertimbangan yang berkaitan dengan pengalaman dan kapasitas Dasco dalam menjalankan berbagai peran di bidang politik maupun profesional.
Menurutnya, Dasco memiliki rekam jejak sebagai pimpinan DPR RI serta pengalaman di bidang akademik, hukum, dan dunia usaha.
“Memang benar kami melihat Bapak Sufmi Dasco memiliki rekam jejak yang kuat sebagai akademisi, praktisi hukum, pengusaha, serta komunikator politik lintas elite.
Kepiawaiannya di panggung politik Nasional ditopang oleh latar belakang multidisiplin yang jarang dimiliki politikus pada umumnya,” ujar Ahmad Baharudin saat dikonfirmasi, Minggu.
Baharudin memandang kemampuan membangun komunikasi dengan berbagai kelompok politik menjadi salah satu pertimbangan dalam menilai figur yang berpotensi mengemban tanggung jawab di tingkat nasional.
Ia mengapresiasi munculnya aspirasi dari relawan Tulungagung sebagai bentuk partisipasi politik kader dan pendukung partai di daerah.
Namun, usulan tersebut tidak serta-merta menjadi sikap resmi partai maupun keputusan mengenai figur yang akan diajukan sebagai calon wakil presiden.
Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, pengisian jabatan wakil presiden memiliki mekanisme yang diatur oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden paling lambat dalam waktu 60 hari.
Ketentuan tersebut hanya berlaku apabila jabatan wakil presiden benar-benar mengalami kekosongan secara konstitusional.
Karena itu, aspirasi relawan Gerindra Tulungagung tidak dapat dipandang sebagai penetapan calon resmi ataupun sebagai bukti bahwa proses pengisian jabatan wakil presiden telah dimulai.
Dukungan terhadap Sufmi Dasco Ahmad masih berada pada tingkat usulan politik dari daerah, sedangkan setiap keputusan mengenai pencalonan maupun pengisian jabatan wakil presiden harus mengikuti mekanisme resmi yang berlaku.
Reporter: Endi S
Redaktur: Aris Setyoadji
