Cacatan Abdillah
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia, Kamis (12/11/2026), membuka babak penting ketatanegaraan. Peristiwa ini bukan sekadar pergantian figur kepemimpinan, melainkan ujian terhadap konsistensi pelaksanaan konstitusi, stabilitas pemerintahan, dan kepercayaan publik.
Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI menjadwalkan Sidang Paripurna pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden baru pada Rabu, 2 Desember 2026.
Keputusan tersebut dihasilkan melalui rapat gabungan pimpinan MPR bersama unsur fraksi dan kelompok DPD, Jumat (13/11/2026).
Ketua MPR Ahmad Muzani menjelaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto diminta mengajukan dua nama calon Wakil Presiden. MPR juga membentuk tim verifikasi dan tim ad hoc, masing-masing beranggotakan 36 orang.
Mekanisme ini merujuk Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, yang memberikan kewenangan kepada MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon usulan Presiden paling lambat 60 hari sejak terjadinya kekosongan jabatan.
Di tengah dinamika tersebut, Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menyatakan partainya tidak mengajukan calon dan menyerahkan proses pengusulan kepada Presiden sesuai ketentuan konstitusi.
Pergantian Wakil Presiden tidak semestinya berubah menjadi ajang transaksi kepentingan politik. Kewenangan konstitusional harus dijalankan dengan mempertimbangkan integritas, kompetensi, pengalaman kepemimpinan, serta kemampuan menjaga kesinambungan pemerintahan.
Calon Wakil Presiden bukan hanya dituntut memperoleh dukungan politik, tetapi juga memiliki kapasitas membantu Presiden menghadapi persoalan ekonomi, ketenagakerjaan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat.
Konstitusi harus menjadi panglima dalam setiap keputusan kenegaraan, bukan sekadar pembenaran terhadap kompromi kekuasaan.
EKONOMI: DEFISIT APBN DAN TANGGUNG JAWAB PENGELOLAAN KEUANGAN NEGARA
Di tengah perubahan politik, pemerintah menghadapi tantangan menjaga kesinambungan fiskal dan efektivitas belanja negara.
Menteri Keuangan Suahasil Nazara melaporkan bahwa hingga 31 Oktober 2026, defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) mencapai Rp379,3 triliun atau 1,47 persen terhadap Produk Domestik Bruto (PDB).
Angka tersebut meningkat dibandingkan September 2026 sebesar 1,24 persen PDB, tetapi masih lebih rendah dibandingkan defisit periode yang sama tahun sebelumnya.
Pendapatan negara terealisasi Rp2.618 triliun atau 83 persen dari target, tumbuh 23,9 persen secara tahunan.
Penerimaan pajak mencapai Rp1.796,8 triliun, kepabeanan dan cukai Rp267,2 triliun, sedangkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tercatat Rp551,8 triliun.
Sementara itu, belanja negara mencapai Rp2.997,2 triliun, terdiri atas belanja pemerintah pusat Rp2.343,6 triliun dan transfer ke daerah Rp653,6 triliun.
Keseimbangan primer masih membukukan surplus Rp114,8 triliun, menunjukkan bahwa pendapatan negara melampaui pengeluaran apabila pembayaran bunga utang dikecualikan.
Namun, indikator tersebut tidak boleh menjadi alasan untuk mengendurkan pengawasan anggaran.
Program Makan Bergizi Gratis (MBG), misalnya, telah menyerap Rp173,21 triliun hingga akhir Oktober 2026. Anggaran sebesar itu menuntut pengawasan pengadaan, ketepatan sasaran, kualitas pelayanan, serta evaluasi manfaat secara berkelanjutan.
Defisit APBN bukan otomatis menunjukkan kegagalan ekonomi. Kebijakan fiskal ekspansif dapat dibenarkan sepanjang pembiayaannya terukur dan menghasilkan manfaat pembangunan.
Persoalannya terletak pada efektivitas penggunaan anggaran, risiko pembiayaan, serta kemampuan negara menjaga ruang fiskal untuk kebutuhan mendatang.
Karena itu, pemerintah perlu meningkatkan penerimaan tanpa membebani daya beli masyarakat, memperluas kesempatan kerja, memperkuat UMKM, dan memastikan anggaran pendidikan, kesehatan, serta perlindungan sosial memberikan hasil nyata.
PENUTUP: KEKUASAAN DAN ANGGARAN HARUS BERPIHAK KEPADA RAKYAT
Pergantian Wakil Presiden dan pengelolaan APBN merupakan dua ujian berbeda yang bertemu pada satu prinsip: tanggung jawab negara kepada rakyat.
Konstitusi membutuhkan kepatuhan, integritas, dan kepastian hukum. APBN memerlukan transparansi, disiplin fiskal, pengawasan, serta keberanian menetapkan prioritas.
Keberhasilan pemerintahan tidak cukup diukur dari tertibnya pergantian kekuasaan ataupun terkendalinya angka defisit.
Keberhasilan sesungguhnya ditentukan oleh kemampuan pemerintah menjaga kepercayaan publik dan menghadirkan manfaat pembangunan yang dapat dirasakan masyarakat.
Sebab, kekuasaan adalah amanah konstitusi, sedangkan APBN merupakan instrumen untuk mewujudkan kesejahteraan rakyat.
Oleh: Mohammad Syarifudin Abdillah, S.H., M.H.
Direktur Eksekutif LKHAI
Lembaga Kajian Hukum & Advokasi Indonesia
