Oleh: Abdul Rasyid *)
Jumat, 13 November 2026
Rapat kerja perdana Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto bersama Komisi III DPR RI, Kamis (12/11/2026), menjadi momentum penting bagi penegakan hukum dan pemulihan kepercayaan publik terhadap institusi Polri. Dalam forum tersebut, Kapolri membeberkan kronologi dan konstruksi penyidikan dugaan penyadapan ilegal yang menyeret sejumlah pejabat senior Polri, termasuk mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.
Keberanian Kapolri mengungkap persoalan yang melibatkan pejabat senior di lingkungan institusinya patut diapresiasi. Langkah tersebut menunjukkan bahwa penegakan hukum semestinya tidak mengenal sekat pangkat, jabatan, maupun kedekatan kekuasaan. Namun, apresiasi itu harus diikuti komitmen untuk membuka fakta secara objektif, profesional, dan transparan sampai seluruh rangkaian peristiwa memperoleh kejelasan hukum.
Di hadapan Komisi III DPR RI, Kapolri menyampaikan bahwa empat orang telah ditetapkan sebagai tersangka, yakni; Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Pol Ahrie Sonta Nasution, Irjen Pol Slamet Uliandi, dan Irjen Pol Eko Hadi Santoso. Perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyadapan terhadap Presiden Prabowo Subianto serta sejumlah tokoh politik, pejabat negara, pimpinan lembaga, aktivis, hingga kalangan masyarakat lainnya.
Berdasarkan pemaparan Kapolri, penyidik mengungkap dugaan adanya rantai komando melalui instruksi lisan maupun komunikasi WhatsApp. Perintah tersebut diduga diteruskan melalui sejumlah pejabat kepada tim teknis untuk memasukkan nomor sasaran ke sistem Lawful Interception Management System (LIMS). Hasil penyadapan kemudian diproses melalui sistem PLX (atau PenLink X adalah alat untuk mendengarkan, menyimpan, dan mengekspor hasil sadapan agar dapat dianalisis/ditranskripsi) dan diduga disampaikan kepada pihak tertentu sebagai penerima akhir.
Persoalan mendasarnya bukan semata-mata penggunaan teknologi penyadapan, melainkan dugaan penyalahgunaan kewenangan dan pengabaian prosedur hukum. Peraturan Kapolri No. 5/2010 mengatur mekanisme dan persyaratan permintaan penyadapan. Apabila tindakan tersebut dilakukan tanpa dasar penyidikan, permohonan resmi, serta perizinan yang dipersyaratkan, maka legalitasnya harus diuji melalui proses hukum.
Penyadapan merupakan instrumen penegakan hukum, bukan alat untuk mengendalikan informasi, mengawasi lawan politik, ataupun memenuhi kepentingan pribadi dan kelompok. Kewenangan jabatan tidak boleh menjadi pembenaran untuk mengabaikan hukum dan hak konstitusional warga negara.
Hal lain yang perlu mendapat perhatian adalah kemungkinan adanya rangkaian perbuatan lain yang berkaitan dengan akses ilegal, pengawasan tanpa dasar hukum, pembentukan opini untuk merongrong pemerintahan, hingga dugaan penggalangan massa yang bertujuan menghambat Presiden dalam menjalankan tugas konstitusionalnya.
Ketua Komisi III DPR RI Habiburokhman bersama sejumlah anggota Komisi III mendorong agar seluruh kemungkinan tersebut didalami. Bahkan, muncul pembahasan mengenai dugaan tindak pidana makar apabila ditemukan bukti yang memenuhi unsur pidana.
Namun, dugaan makar tidak boleh disimpulkan hanya berdasarkan kritik, demonstrasi, aktivitas politik, ataupun perbedaan pendapat. Pasal 191 dan Pasal 193 UU No.1/2023 tentang KUHP mengatur tindak pidana makar terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden serta pemerintah dengan unsur yang harus dibuktikan secara hukum.
KUHP Nasional berlaku sejak 2 Januari 2026. Karena itu, penyidik harus menguraikan secara cermat perbuatan, maksud, peran masing-masing pihak, hubungan antarpelaku, dan alat bukti yang sah. Kebebasan berekspresi yang dijamin konstitusi tidak boleh dikriminalisasi, tetapi perbuatan yang benar-benar memenuhi unsur tindak pidana juga tidak boleh dibiarkan tanpa pertanggungjawaban secara hukum.
Kapolri bersama Bareskrim perlu memastikan pengungkapan perkara dilakukan secara menyeluruh, mulai dari asal-usul laporan, kronologi perintah, komunikasi antarpihak, penggunaan sistem LIMS dan PLX, penerima hasil penyadapan, hingga dugaan penghapusan data elektronik.
Pemeriksaan forensik digital, keterangan saksi, pendapat ahli, serta pengujian keabsahan alat bukti harus dilakukan berdasarkan ketentuan perundang-undangan. Masyarakat berhak memperoleh penjelasan mengenai siapa yang memerintahkan, mengetahui, melaksanakan, menerima manfaat, dan bertanggung jawab atas tindakan tersebut, sepanjang tidak mengganggu kepentingan penyidikan dan hak para pihak.
Komisi III DPR RI juga perlu menjalankan fungsi pengawasan secara konsisten tanpa mengintervensi independensi penyidik. Tujuannya bukan sekadar memastikan penetapan tersangka, melainkan mengawal proses hukum agar seluruh fakta terungkap dan keadilan dapat ditegakkan.
Polri tidak boleh diidentikkan dengan tindakan oknum yang diduga menyalahgunakan kewenangan. Justru keberanian membersihkan institusi dari praktik penyimpangan merupakan jalan untuk menjaga kehormatan dan kepercayaan masyarakat.
Negara hukum tidak mengenal kekebalan karena pangkat, jabatan, ataupun kedekatan dengan kekuasaan. Siapa pun yang terbukti bersalah wajib mempertanggungjawabkan perbuatannya. Sebaliknya, setiap orang tetap berhak atas asas praduga tak bersalah sebelum adanya putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap.
“Keberanian Kapolri membuka fakta patut diapresiasi. Namun, keberanian menuntaskan perkara tanpa pandang bulu adalah pembuktian sesungguhnya. Sebab, hukum tidak boleh tajam hanya kepada mereka yang lemah, tetapi harus tegak kepada siapa pun yang terbukti melanggarnya.”
Sebagaimana slogan “Polisi Bersama Masyarakat” yang disampaikan oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto, Kamis (5/10/2026), memiliki arti;
Pertama, Menempatkan kebutuhan, kepentingan, serta keselamatan masyarakat sebagai fokus utama tugas kepolisian.
Kedua, Polri harus hadir langsung di tengah-tengah masyarakat untuk mendengar, melayani, melindungi, dan memberikan kepastian hukum.
Ketiga, Kolaborasi Bersama dengan masyarakat menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan.
*) Penulis: Abdul Rasyid – Sekjen DPP LPKAN Indonesia, Aktivis, Pemerhati Kebijakan Publik, Pendidikan, dan Kebudayaan. Aktif menulis isu-isu politik, sosial, dan budaya di berbagai media nasional.
