Oleh: Mohammad Syarifudin Abdillah, S.H., M.H.
Direktur Eksekutif LKHAI
Lembaga Kajian Hukum & Advokasi Indonesia
KAMIS, 12 NOVEMBER 2026
Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia, Kamis (12/11/2026), menandai babak penting dalam perjalanan demokrasi dan ketatanegaraan Indonesia.
Peristiwa ini bukan sekadar pergantian pejabat negara. Lebih jauh, keputusan tersebut menjadi ujian terhadap supremasi konstitusi, kepastian hukum, dan kepercayaan masyarakat terhadap integritas penyelenggaraan negara.
Gibran menyerahkan surat pengunduran diri kepada pimpinan MPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta. Ketua MPR Ahmad Muzani membenarkan penyerahan tersebut dan menyatakan surat serupa telah disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto.
Keputusan itu berlangsung di tengah polemik persyaratan pendidikan Gibran serta usulan Hak Menyatakan Pendapat (HMP) yang ditandatangani 120 anggota DPR dari delapan fraksi. Rapat paripurna DPR yang dijadwalkan pada hari yang sama kemudian dibatalkan.
Mundur Bukan Berarti Persoalan Selesai
Dalam perspektif hukum tata negara, pengunduran diri pejabat negara merupakan keputusan yang harus dihormati dan diproses berdasarkan ketentuan konstitusi.
Namun, berakhirnya suatu jabatan tidak serta-merta menutup kebutuhan mengevaluasi persoalan hukum dan administrasi yang melatarbelakanginya.
Mahkamah Agung melalui Putusan Nomor 742 K/TUN/2026 tertanggal 30 Oktober 2026 membatalkan surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran yang diterbitkan pada 2019.
Sebelumnya, Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 menyatakan tidak menemukan bukti meyakinkan mengenai dokumen pendidikan luar negeri yang dapat menjadi dasar penyetaraan setingkat SMA.
Meski demikian, permohonan tidak dapat diterima karena para pemohon tidak memiliki kedudukan hukum.
Sebagai tindak lanjut putusan MA, Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah mencabut surat penyetaraan tersebut melalui Keputusan Direktur Jenderal Nomor 206 Tahun 2026, tertanggal 11 November 2026.
Rangkaian keputusan tersebut memperlihatkan pentingnya pembenahan sistem verifikasi administrasi pencalonan pejabat negara.
Namun, pembatalan dokumen administratif tidak otomatis membuktikan kesalahan pidana seseorang. Setiap dugaan pelanggaran tetap harus diuji melalui mekanisme hukum yang sah.
Konstitusi Tidak Boleh Dikalahkan Kepentingan Politik
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, MPR wajib menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih pengganti dari dua calon yang diusulkan Presiden.
Ketentuan tersebut menegaskan bahwa kesinambungan pemerintahan harus dijamin melalui mekanisme konstitusional, bukan semata-mata kompromi kepentingan politik.
Presiden Prabowo Subianto memiliki tanggung jawab penting dalam mengusulkan figur pengganti yang memenuhi persyaratan hukum, berintegritas, kompeten, serta memiliki kemampuan menjaga stabilitas pemerintahan.
Menurut hemat saya, pemilihan Wakil Presiden berikutnya harus menjadi kesempatan memperkuat legitimasi kelembagaan negara.
Tidak boleh ada kepentingan kelompok yang ditempatkan lebih tinggi daripada kepentingan bangsa.
Konstitusi bukan instrumen untuk membenarkan kekuasaan. Justru kekuasaanlah yang wajib tunduk pada konstitusi.
Pelajaran Demokrasi Menuju Pemilu 2029
Peristiwa ini semestinya menjadi momentum pembenahan menyeluruh terhadap tata kelola pencalonan pejabat negara.
KPU, kementerian terkait, serta lembaga pengawas pemilu perlu memperkuat verifikasi keabsahan dokumen, transparansi administrasi, dan pertanggungjawaban setiap tahapan pencalonan.
Sistem verifikasi tidak boleh berhenti pada pemeriksaan kelengkapan berkas, tetapi harus memastikan keabsahan dan kesesuaian dokumen dengan persyaratan peraturan perundang-undangan.
Prinsip kesetaraan di hadapan hukum juga wajib ditegakkan tanpa membedakan hubungan keluarga, kedekatan politik, jabatan, maupun pengaruh kekuasaan.
Demokrasi tidak cukup dinilai berdasarkan kemenangan dalam pemilihan umum. Demokrasi membutuhkan proses yang sah, transparan, berkeadilan, dan dapat dipercaya masyarakat.
Pengunduran diri Gibran mungkin mengakhiri satu babak polemik politik nasional. Namun, tanggung jawab memperbaiki sistem ketatanegaraan tidak boleh ikut berakhir.
Yang dipertaruhkan bukan semata-mata jabatan Wakil Presiden ataupun reputasi seorang tokoh politik, melainkan kredibilitas lembaga negara dan kepercayaan rakyat terhadap demokrasi.
Pada akhirnya, sejarah akan menilai bukan hanya siapa yang pernah berkuasa, melainkan bagaimana kekuasaan dijalankan dan dipertanggungjawabkan.
Sebab, kekuasaan dapat berganti, tetapi kehormatan konstitusi harus tetap berdiri.
