Surabaya, analisapublik.id — Pemerintah Kota Surabaya mulai mengubah pendekatan penanggulangan kemiskinan yang selama ini cenderung menyeragamkan bantuan kepada seluruh penerima. Melalui inovasi Brida Step atau Surabaya Talent Entrepreneurial Path, kapasitas, karakter, dan kesiapan kerja warga miskin akan dipetakan sebelum mereka diarahkan ke program pemberdayaan.
Kebijakan berbasis asesmen tersebut disiapkan untuk mengurangi distorsi bantuan, seperti pemberian modal, rombong usaha, maupun penempatan dalam program kerja yang tidak sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan penerima. Ketidaksesuaian intervensi dinilai menjadi salah satu penyebab sejumlah program pemberdayaan tidak berjalan berkelanjutan.
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah (Brida) Kota Surabaya, Agus Imam Sonhaji, mengatakan program pemberdayaan seperti Rumah Padat Karya (RPK), Sentra Wisata Kuliner (SWK), dan bantuan modal selama ini menghadapi kendala karena warga penerima belum melalui asesmen kapasitas secara menyeluruh.
“Selama ini kita tidak pernah mengases atau membedakan kapasitas setiap warga. Semua disamaratakan, misalnya diberi rombong atau modal, tetapi besoknya bantuan justru tidak berjalan,” kata Agus, Jumat (24/7/2026).
Menurut dia, kondisi ekonomi yang sama tidak selalu menunjukkan kesiapan, kemampuan, dan kebutuhan pendampingan yang sama. Sebagian warga telah memiliki keterampilan dan daya juang untuk menjalankan usaha, sedangkan sebagian lainnya masih membutuhkan penguatan motivasi, mentalitas kerja, dan pendampingan psikologis.
“Ternyata warga kurang mampu itu harus kita pisahkan, mana yang punya potensi dan semangat kerja, serta mana yang membutuhkan pendampingan mental dan motivasi terlebih dahulu,” ujarnya.
Bantuan Disesuaikan dengan Kapasitas Warga
Brida Surabaya bersama Fakultas Psikologi Universitas Airlangga telah melakukan penelitian awal terhadap 448 responden yang tersebar di 30 kecamatan. Pengambilan sampel menggunakan metode Slovin.
Berdasarkan penelitian tersebut, kapasitas warga dibagi ke dalam empat kelompok. Kelompok pertama merupakan warga yang masih membutuhkan penguatan motivasi, dukungan mental, dan pembinaan sikap kerja mendasar.
Kelompok kedua terdiri atas warga yang telah siap bekerja, tetapi masih membutuhkan arahan dan cenderung berperan sebagai pengikut atau follower. Kelompok ketiga merupakan pekerja mandiri yang dinilai memiliki ketangguhan dan kedisiplinan tinggi.
Adapun kelompok keempat berisi warga yang memiliki potensi kepemimpinan dan dapat diarahkan menuju jenjang kewirausahaan.
Pengelompokan itu akan menentukan jenis intervensi yang diberikan pemerintah. Warga pada kelompok ketiga dan keempat akan diarahkan mengikuti program kewirausahaan lanjutan dengan melibatkan sejumlah perguruan tinggi, antara lain Universitas Ciputra, Universitas Surabaya, Institut Teknologi Sepuluh Nopember, dan Universitas Airlangga.
Sementara warga dalam kelompok pertama dan kedua tidak langsung diarahkan menjadi pelaku usaha. Pendampingan akan lebih dahulu difokuskan pada penguatan psikologis, pembentukan konsep diri, motivasi, serta kesiapan memasuki dunia kerja.
Pendekatan tersebut diharapkan mencegah warga dibebani program usaha yang belum sesuai dengan kapasitasnya. Sebab, bantuan produktif tanpa kesiapan penerima berisiko tidak berkembang, berhenti di tengah jalan, atau bahkan dialihkan untuk memenuhi kebutuhan mendesak lainnya.
Ukur Kepribadian hingga Daya Tahan
Untuk memetakan kapasitas warga, asesmen Brida Step menggunakan tiga alat ukur psikologi, yakni tes kepribadian Ten-Item Personality Inventory atau TIPI, tes grit untuk melihat ketekunan dan daya tahan, serta tes kewirausahaan.
Hasil asesmen tidak hanya akan menjadi dasar pembagian bantuan, tetapi juga menentukan pola pelatihan dan pendampingan yang dibutuhkan setiap warga. Dengan demikian, program penanggulangan kemiskinan tidak berhenti pada penyaluran bantuan, tetapi diarahkan untuk membangun kemampuan penerima agar dapat memperoleh penghasilan secara lebih mandiri.
Meski demikian, penerapan asesmen psikologis dalam kebijakan bantuan sosial juga membutuhkan kehati-hatian. Hasil tes harus digunakan sebagai instrumen pendamping, bukan satu-satunya dasar untuk menentukan kelayakan seseorang menerima bantuan.
Pemerintah juga perlu memastikan proses asesmen transparan, mudah dipahami, tidak menimbulkan stigma, serta menyediakan mekanisme evaluasi apabila hasil pemetaan tidak sesuai dengan kondisi faktual warga.
Uji Coba Temukan Kendala Digital
Brida Step saat ini masih berada pada tahap uji coba sistem dan lapangan. Uji coba pertama dilakukan terhadap 77 pekerja RPK Paving di Surabaya.
Dari pelaksanaan tersebut, Brida menemukan sejumlah kendala teknis, terutama keterbatasan kepemilikan telepon pintar dan rendahnya literasi digital sebagian peserta. Temuan itu menunjukkan bahwa digitalisasi layanan tidak selalu dapat diterapkan secara seragam kepada seluruh warga miskin.
Untuk menghindari munculnya kelompok yang tidak terlayani akibat kesenjangan digital, Brida Step akan menggunakan sistem hibrida. Asesmen dapat dilakukan melalui laman web maupun menggunakan lembar cetak dengan pendampingan petugas.
“Temuan di lapangan menjadi bahan evaluasi penting. Sistem Brida Step nantinya akan dijalankan secara hibrida, baik berbasis laman web maupun lembar fisik untuk mengakomodasi warga yang tidak memiliki gawai atau membutuhkan panduan khusus,” jelas Agus.
Skema hibrida tersebut menjadi penting karena kewajiban menggunakan perangkat digital justru dapat menciptakan hambatan baru bagi warga miskin. Tanpa layanan alternatif, warga yang tidak memiliki gawai, jaringan internet, atau kemampuan mengoperasikan sistem berpotensi tertinggal dari program pemberdayaan.
Hasil Asesmen Akan Terhubung dengan Dinas Terkait
Uji coba Brida Step juga mencakup skema inkubasi berbasis psikologi selama lima minggu. Setelah sistem tersebut dinilai andal, hasil pemetaan akan diintegrasikan dengan sistem informasi organisasi perangkat daerah terkait.
Integrasi antara lain direncanakan dengan sistem Si Asik milik Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja serta basis data Dinas Sosial Kota Surabaya. Melalui integrasi tersebut, pemerintah diharapkan dapat menentukan apakah seorang warga lebih tepat mendapatkan pelatihan kerja, pendampingan psikologis, penempatan di Rumah Padat Karya, bantuan usaha, atau program sosial lainnya.
Namun, penggabungan data lintas instansi juga menuntut perlindungan data pribadi yang ketat. Data psikologis dan hasil asesmen warga merupakan informasi sensitif sehingga akses, penggunaan, dan penyimpanannya perlu dibatasi sesuai kepentingan pelayanan.
Keberhasilan Brida Step pada akhirnya tidak hanya ditentukan oleh kemampuan sistem mengelompokkan warga. Kebijakan tersebut perlu diukur dari dampaknya, seperti peningkatan pendapatan, keberlanjutan usaha, kemampuan warga keluar dari ketergantungan bantuan, serta berkurangnya program pemberdayaan yang berhenti setelah bantuan disalurkan.
Pemkot Surabaya juga berencana melibatkan fakultas psikologi dari sejumlah perguruan tinggi, termasuk Universitas Surabaya dan Universitas Islam Negeri Sunan Ampel. Para akademisi akan dilibatkan dalam pembinaan mental warga di Rumah Padat Karya dan Sentra Wisata Kuliner sesuai dengan kompetensi masing-masing.
“Ke depan, kami juga akan merangkul fakultas psikologi dari berbagai perguruan tinggi di seluruh Surabaya untuk berbagi peran dalam mengawal pembinaan mental warga di tingkat RPK maupun SWK,” pungkas Agus.
