Pendaftaran Petugas Haji Daerah 2027 di Jawa Timur ditutup 10 November. Khofifah meminta seleksi 121 petugas berlangsung transparan.
Surabaya, Analisapublik.id – Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa meminta seleksi Petugas Haji Daerah (PHD) 1448 Hijriah/2027 Masehi berlangsung objektif dan transparan menjelang penutupan pendaftaran pada Selasa 10 November 2026, dengan alokasi 121 petugas untuk mendampingi sekitar 42.051 calon jemaah haji asal Jawa Timur.
Khofifah menyampaikan arahan tersebut di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin 9 November 2026.
Ia menegaskan bahwa kualitas petugas menjadi faktor penting dalam menjamin pelayanan, pembinaan, dan pelindungan jemaah selama penyelenggaraan ibadah haji.
“Tahapan, persyaratan, alur dan ketentuan harus benar-benar dipedomani bagi para calon peserta Seleksi PHD,” kata Khofifah.
Kuota 121 Petugas untuk 42.051 Jemaah
Jawa Timur memperoleh alokasi 121 PHD pada 2027, terdiri atas 91 petugas Pelayanan Umum dan 30 petugas Pelayanan Kesehatan.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 108 petugas dialokasikan untuk 38 kabupaten/kota, sedangkan 13 petugas menjadi alokasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur dengan pembiayaan melalui APBD provinsi.
Seluruh petugas disiapkan untuk mendukung pelayanan sekitar 42.051 calon jemaah haji asal Jawa Timur.
Khofifah menekankan bahwa seleksi harus berpedoman pada Keputusan Menteri Haji dan Umrah Nomor 78 Tahun 2026 dengan prinsip objektif, transparan, akuntabel, dan nondiskriminatif.
“Petugas Haji Daerah bukan sekadar pendamping perjalanan. Mereka adalah pelayan tamu-tamu Allah. Kita butuh petugas yang berintegritas, kompeten, sehat jasmani dan rohani, serta memiliki keikhlasan melayani. Seleksi ini adalah ikhtiar kita untuk memastikan jemaah haji Jawa Timur mendapatkan pelayanan terbaik, dari tanah air hingga Tanah Suci,” ujar Khofifah.
Ia juga meminta bupati dan wali kota memastikan informasi seleksi tersampaikan secara terbuka serta mengawal proses pengusulan calon petugas.
Jadwal dan Persyaratan Seleksi
Pendaftaran PHD berlangsung pada 5–10 November 2026, dengan batas penyampaian rekomendasi calon dari pemerintah daerah pada 10 November pukul 24.00 WIB.
Verifikasi usulan dijadwalkan pada 11–13 November, dilanjutkan tes berbasis komputer atau Computer Assisted Test (CAT) pada 14 November dan pengumuman hasil seleksi pada 16 November 2026.
Persyaratan utama meliputi kewarganegaraan Indonesia, beragama Islam, sehat jasmani dan rohani, memiliki integritas, kemampuan digital, serta memenuhi ketentuan administrasi dan kompetensi.
Untuk Pelayanan Umum, calon peserta berusia 30–55 tahun dengan pendidikan minimal S1 atau sederajat.
Sementara itu, calon petugas Pelayanan Kesehatan berusia 27–55 tahun dan harus memenuhi persyaratan profesi sebagai dokter atau tenaga keperawatan.
Dokumen yang diperlukan mencakup KTP, ijazah terakhir, surat rekomendasi kepala daerah, surat keterangan sehat dari puskesmas atau rumah sakit pemerintah, serta SKCK bagi peserta non-ASN.
Sesuai ketentuan pengusulan, biaya calon PHD yang diusulkan pemerintah daerah, termasuk Biaya Penyelenggaraan Ibadah Haji (BPIH), dibebankan kepada APBD provinsi atau kabupaten/kota masing-masing dan tidak dibebankan kepada individu yang diusulkan.
Khofifah meminta seleksi tidak hanya menilai kemampuan administrasi, tetapi juga kesiapan fisik, mental, empati, dan kemampuan melayani jemaah lanjut usia maupun berkebutuhan khusus.
“Tanggung jawab kita besar, harus dapat melayani para tamu Allah dengan baik. Mari kita siapkan petugas terbaik, yang bukan hanya cerdas secara administrasi, tetapi juga kuat secara mental, memiliki empati, dan siap melayani jemaah lansia maupun jemaah dengan kebutuhan khusus,” pungkasnya.
Pemprov Jatim melalui Biro Kesejahteraan Rakyat akan berkoordinasi dengan Kantor Wilayah Kementerian Haji dan Umrah Jawa Timur dalam pelaksanaan seleksi.
Informasi lebih lanjut dapat diperoleh melalui nomor 081933027948 dan 08179673643 yang dicantumkan dalam siaran pers Pemprov Jatim.
Reporter: Bhayu Indarto
Redaktur: Aris Setyoadji
