Dugaan prostitusi terselubung di warung remang-remang Jawa Timur memunculkan persoalan pengawasan, pencegahan HIV, dan sifilis.
Surabaya, Analisapublik.id – Di balik aktivitas warung kopi yang bertahan hingga larut malam, muncul persoalan yang lebih serius daripada sekadar pelanggaran ketertiban umum, yakni dugaan prostitusi terselubung serta ancaman penularan HIV dan sifilis yang menuntut pengawasan berkelanjutan dari pemerintah daerah.
Warung kopi yang semula menjadi tempat beristirahat dan mencari penghasilan bagi masyarakat kini turut menjadi perhatian aparat setelah sejumlah lokasi diduga disalahgunakan untuk transaksi seksual.
Persoalannya bukan terletak pada keberadaan perempuan muda yang bekerja sebagai pramusaji, melainkan pada dugaan praktik prostitusi yang berlangsung di balik aktivitas usaha tanpa pengawasan memadai.
Gresik, Temuan di Balik Operasi Malam
Gresik menjadi salah satu daerah yang kembali mendapat sorotan setelah petugas gabungan menyisir lima lokasi warung pangku pada Jumat malam hingga Sabtu dini hari, 6–7 November 2026.
Operasi tersebut menjangkau kawasan Karang Kiring, Sidorukun, Telaga Ngipik, Duduksampeyan, dan Betiring di Kecamatan Cerme.
Sebanyak 29 orang, termasuk pemilik usaha dan pramusaji, dibawa ke Kantor Satpol PP Kabupaten Gresik untuk menjalani pemeriksaan kesehatan serta tes narkotika.
Kepala Satpol PP Gresik Agustin Halomoan Sinaga menjelaskan bahwa pemeriksaan menemukan dua orang terindikasi mengidap infeksi menular seksual.
“Dua orang terindikasi positif, satu HIV dan satu sifilis. Keduanya merupakan pramusaji warung pangku,” jelasnya, Sabtu 7 November 2026.
Menurut Agustin, kedua orang tersebut selanjutnya diserahkan kepada Dinas Kesehatan untuk mendapatkan penanganan medis, sedangkan yang lain menjalani pembinaan sebelum dipulangkan.
Temuan tersebut menjadi peringatan bahwa penertiban dugaan prostitusi terselubung tidak cukup hanya mengandalkan pemeriksaan identitas dan penutupan tempat usaha.
Pemerintah juga harus memastikan hasil skrining ditindaklanjuti melalui pemeriksaan medis, pengobatan, dan pendampingan yang menjaga kerahasiaan pasien.
Ponorogo, Ketika Pemeriksaan Membuka Persoalan Lebih Besar
Persoalan serupa pernah mencuat di Kabupaten Ponorogo pada Mei 2025 setelah pemeriksaan kesehatan menemukan sejumlah pekerja warung remang-remang terindikasi terinfeksi HIV.
Dinas Kesehatan Ponorogo sebelumnya menemukan 13 orang dengan HIV dari pemeriksaan terhadap 29 pekerja di 14 warung kawasan Siman.
Pemeriksaan kemudian diperluas hingga menjangkau 191 pekerja warung dan tempat hiburan malam, dengan laporan 24 orang terindikasi positif HIV.
Temuan tersebut diikuti penutupan 30 warung di kawasan Pasar Janti, Kecamatan Jenangan.
Kepala Dinas Kesehatan Ponorogo Dyah Ayu Puspitangingarti menegaskan bahwa pemeriksaan kesehatan menjadi langkah penting untuk mendeteksi infeksi lebih awal.
“Melalui skrining ini kami berharap bisa mendeteksi kasus sedini mungkin, sehingga penularan dapat dicegah dan pengobatan bisa segera diberikan,” kata Dyah Ayu dalam pernyataan yang dipublikasikan pada 8 Mei 2025.
Ia juga mengingatkan bahwa masyarakat tidak seharusnya takut menjalani pemeriksaan maupun pengobatan HIV.
“Pencegahan itu lebih utama. Kami mengajak masyarakat untuk rutin melakukan pemeriksaan dan tidak takut menjalani pengobatan jika memang terdeteksi HIV. Ini bukan akhir dari segalanya, yang penting adalah penanganan berkelanjutan dan dukungan lingkungan,” ucapnya.
Pernyataan tersebut menegaskan bahwa pengendalian HIV membutuhkan kesinambungan layanan kesehatan, bukan sekadar penertiban sesaat.
Pemilik Usaha Tidak Boleh Luput dari Pengawasan
Penertiban yang hanya menyasar pramusaji berisiko mengabaikan pihak yang mengelola dan memperoleh keuntungan dari usaha yang terbukti memfasilitasi prostitusi.
Ketua Bidang Dakwah MUI Kabupaten Gresik Nur Fakih turut menyoroti perlunya tindakan terhadap tempat usaha yang disalahgunakan untuk aktivitas melanggar hukum.
“Apabila ditemukan warkop atau kafe yang disalahgunakan untuk kegiatan tersebut, perlu dilakukan penindakan tegas, termasuk penghentian atau penutupan izin operasional sesuai ketentuan yang berlaku,” tegasnya dalam pernyataan yang dipublikasikan pada 7 November 2026.
Pengawasan terhadap pengelola menjadi penting untuk memastikan penindakan tidak berhenti pada pekerja, terutama apabila ditemukan unsur eksploitasi atau pelanggaran hukum lainnya.
Namun, tindakan hukum tetap harus didasarkan pada bukti dan ketentuan yang berlaku, bukan sekadar dugaan berdasarkan penampilan atau jenis pekerjaan seseorang.
Pada akhirnya, keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari jumlah razia atau orang yang diamankan, melainkan dari kemampuan mencegah pelanggaran berulang, melindungi masyarakat, dan memastikan pengendalian HIV serta sifilis berjalan efektif.
Di balik pintu warung yang kembali terbuka setelah petugas meninggalkan lokasi, masih tersisa pertanyaan yang harus dijawab pemerintah, apakah persoalan benar-benar ditangani, atau hanya menghilang sementara dari pandangan?
Reporter: Suprawoto
Redaktur: Aris Setyoadji
