SUMENEP, analisapublik.id – Kabupaten Sumenep kembali mencatatkan deflasi sebesar 0,11 persen pada Agustus 2025. Namun, di sisi lain, data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan inflasi tahunan (year on year) masih cukup tinggi, yakni 2,69 persen. Angka ini bahkan menjadi yang tertinggi di Jawa Timur dan melampaui rata-rata nasional.
Meskipun inflasi kumulatif (year to date) berada di angka 1,71 persen, kondisi inflasi tahunan yang melambung ini mendorong Pemerintah Kabupaten Sumenep bergerak cepat. Melalui Badan Riset dan Inovasi Daerah (BRIDA), Pemkab menggelar Focus Group Discussion (FGD) Strategi Pengendalian Inflasi di ruang rapat BRIDA, Jumat (26/9/2025).
Kepala BRIDA Kabupaten Sumenep, Benny Irawan, menegaskan bahwa pengendalian inflasi membutuhkan pendekatan berbasis riset agar kebijakan yang diambil tepat sasaran.
“Melalui riset ini, output-nya nanti bisa menjadi rekomendasi kebijakan daerah. Evaluasi regulasi, formulasi strategi baru, hingga identifikasi faktor penyebab inflasi perlu dilakukan secara komprehensif,” jelasnya.
FGD ini melibatkan Lembaga Riset dan Inovasi Universitas Negeri Jember (LRI Unej) serta sejumlah Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait. Sinergi ini diharapkan mampu menghasilkan langkah konkret untuk menjaga stabilitas harga dan daya beli masyarakat.
Benny mengakui, masih ada beberapa OPD yang belum memberikan jawaban lengkap atas instrumen riset yang tengah dijalankan. Oleh karena itu, BRIDA akan melanjutkan dengan pendalaman data dan dialog lanjutan agar masukan dari tiap OPD dapat diintegrasikan secara utuh.
“Inflasi sifatnya fluktuatif, karena itu rekomendasi kebijakan harus selalu diperbarui. Setelah FGD ini, kami akan lanjutkan riset tahap berikutnya agar bisa melahirkan regulasi yang adaptif dan bijak,” tegasnya.
Melalui strategi berbasis riset ini, Pemerintah Kabupaten Sumenep berharap mampu meredam gejolak harga sekaligus menjaga iklim ekonomi daerah tetap sehat. Upaya ini tidak hanya menyasar stabilitas harga pangan, tetapi juga mendorong produktivitas dan efisiensi program lintas sektor.
(Res)
