Surabaya – analisapublik.id | Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi BEM SI Jawa Timur menggelar aksi unjuk rasa di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Rabu (17/6/2026). Aksi yang dimulai sejak siang hingga menjelang petang itu menjadi wadah bagi mahasiswa untuk menyampaikan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai belum berpihak pada kepentingan rakyat.
Pengamanan dilakukan secara ketat dengan melibatkan sekitar 2.000 personel Kepolisian. Kawat berduri juga dipasang membentang di sepanjang area depan gedung gubernuran untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Meski demikian, aksi berlangsung tertib dan berakhir tanpa bentrokan.
Sejak awal demonstrasi, mahasiswa bergantian menyampaikan orasi. Berbagai isu nasional menjadi sorotan, mulai dari Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), kenaikan harga kebutuhan pokok, hingga isu demokrasi, hak asasi manusia, dan pemberantasan korupsi.
Salah satu suara yang paling lantang datang dari massa BEM Universitas Airlangga. Dalam orasinya, mereka menilai Program Makan Bergizi Gratis perlu dievaluasi secara menyeluruh karena dinilai belum menjawab persoalan mendasar di sektor pendidikan dan kesejahteraan masyarakat.
“BEM UNAIR secara tegas menolak pelaksanaan MBG (Makan Bergizi Gratis). Generasi apa yang saat ini diharapkan negara.”
BEM Unair, M. Rizqi Senja Virawan, mengatakan aksi tersebut merupakan bentuk kontrol sosial terhadap pemerintah. Menurutnya, mahasiswa memiliki tanggung jawab moral untuk mengingatkan ketika kebijakan yang dijalankan dianggap tidak efektif atau berpotensi membebani keuangan negara.
Selain mendesak evaluasi total terhadap program MBG dan KDMP, mahasiswa juga menuntut pemerintah segera mengesahkan Rancangan Undang-Undang Perampasan Aset dan Rancangan Undang-Undang Masyarakat Adat. Kedua regulasi itu dinilai penting untuk memperkuat upaya pemberantasan korupsi sekaligus memberikan kepastian hukum bagi masyarakat adat.
Dalam aksi tersebut, mahasiswa juga menyuarakan penolakan terhadap militerisme di ruang sipil. Mereka mendesak pemerintah mengkaji ulang Undang-Undang TNI dan Undang-Undang Polri serta memastikan supremasi sipil tetap menjadi prinsip utama dalam kehidupan demokrasi.
Tak hanya itu, massa juga meminta pemerintah mengevaluasi kebijakan kenaikan harga bahan bakar minyak dan bahan pokok yang dinilai semakin menekan daya beli masyarakat. Di bidang ekonomi, mereka mendesak pemerintah bersama Bank Indonesia menjaga stabilitas cadangan devisa negara guna menghadapi ketidakpastian ekonomi global.
Sejumlah tuntutan lain turut disuarakan, seperti pembebasan tahanan politik tanpa syarat, penghentian tindakan represif terhadap masyarakat sipil, perlindungan terhadap kebebasan pers, serta peningkatan kesejahteraan tenaga pendidik, tenaga kependidikan, dan tenaga kesehatan.
Mahasiswa juga menyoroti persoalan lingkungan hidup. Mereka meminta pemerintah pusat maupun daerah segera mengambil langkah konkret untuk memulihkan kerusakan ekosistem akibat eksploitasi sumber daya alam yang dinilai telah mengancam keberlangsungan hidup masyarakat, khususnya petani dan pelaku usaha berbasis komoditas lokal.
Menjelang aksi berakhir, massa melakukan pembakaran simbolis terhadap sejumlah kertas dan sampah sebagai bentuk ekspresi kekecewaan terhadap berbagai kebijakan pemerintah. Sejumlah poster berisi kritik dan tuntutan ditempelkan di kawat berduri yang membatasi area depan Grahadi.
Sekitar pukul 17.00 WIB, massa mulai membubarkan diri secara tertib. Tidak ada insiden menonjol selama aksi berlangsung. Namun berbagai tuntutan yang disampaikan menunjukkan bahwa ruang kritik dari kalangan mahasiswa masih tetap hidup dan menjadi pengingat bagi pemerintah bahwa kebijakan publik selalu berada dalam pengawasan masyarakat.
Reporter: Respatie
Editor: Respatie
Sumber: analisapublik.id
