Surabaya – analisapublik.id | Koalisi masyarakat sipil, mahasiswa, organisasi advokasi, serta elemen pekerja kampus menggelar aksi unjuk rasa bertajuk “Rakyat Surabaya Menggugat” di depan Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Senin (22/6/2026). Aksi tersebut menjadi ruang penyampaian aspirasi dan kritik terhadap sejumlah kebijakan pemerintah yang dinilai belum sepenuhnya menjawab kebutuhan masyarakat.
Aksi yang berlangsung sejak siang hingga sore hari itu diikuti berbagai kelompok masyarakat sipil, di antaranya KontraS Surabaya, LBH Surabaya, Barisan Rakyat Anti Penindasan (BARA API), Aksi Kamisan Surabaya, Serikat Pekerja Kampus, mahasiswa, serta sejumlah organisasi lainnya.
Soroti Kebijakan Pemerintah dan Kondisi Demokrasi
Dalam berbagai orasi yang disampaikan secara bergantian, massa aksi menyoroti sejumlah isu nasional, mulai dari pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), Koperasi Desa Merah Putih (KDMP), kenaikan harga kebutuhan pokok, harga bahan bakar minyak (BBM), hingga kondisi demokrasi yang dinilai mengalami kemunduran.
Peserta aksi menilai sejumlah janji yang pernah disampaikan pemerintah kepada masyarakat belum sepenuhnya terealisasi. Mereka menuntut kebijakan yang lebih berpihak kepada kepentingan rakyat dan mampu menjawab berbagai persoalan sosial maupun ekonomi yang saat ini dihadapi masyarakat.
Kritik terhadap Militerisasi Ruang Sipil
Salah satu isu yang banyak disoroti dalam aksi tersebut adalah masuknya unsur militer ke sejumlah sektor sipil. Massa menilai fenomena tersebut berpotensi mengurangi supremasi sipil dan dapat berdampak terhadap kualitas demokrasi di Indonesia.
Dalam orasinya, sejumlah perwakilan organisasi menyampaikan bahwa negara harus tetap menjunjung prinsip demokrasi, konstitusi, serta menjamin partisipasi publik dalam setiap proses pengambilan kebijakan.
Selain itu, massa juga menyampaikan penolakan terhadap apa yang mereka sebut sebagai pelemahan konstitusi, menguatnya kartel politik, serta dominasi oligarki kekuasaan yang dinilai semakin memengaruhi arah kebijakan negara.
Sampaikan Delapan Poin Kritik
Dalam pernyataan sikap yang dibacakan di lokasi aksi, koalisi masyarakat sipil menyampaikan sejumlah kritik terhadap kondisi nasional saat ini.
Beberapa poin yang disampaikan meliputi krisis legitimasi dan etika konstitusional, pengabaian partisipasi publik dalam proses demokrasi, pelemahan negara hukum dan akuntabilitas kekuasaan, meningkatnya militerisasi ruang sipil, krisis lingkungan hidup, memburuknya kondisi sosial dan ekonomi masyarakat, menguatnya oligarki politik, serta lemahnya perlindungan terhadap kelompok rentan dan minoritas.
Massa juga menyoroti berbagai peristiwa yang dinilai mengancam ruang demokrasi, termasuk dugaan kekerasan terhadap aktivis dan menyempitnya ruang kebebasan berekspresi. Mereka meminta negara menjamin perlindungan hak-hak sipil serta memastikan ruang kritik tetap terbuka dalam sistem demokrasi.
Kenaikan Harga Sembako dan BBM Jadi Sorotan
Di bidang ekonomi, peserta aksi menilai kenaikan harga sembako dan BBM telah memberikan tekanan terhadap daya beli masyarakat. Kondisi tersebut dinilai semakin memperberat beban masyarakat di tengah tantangan ekonomi yang masih berlangsung.
Melalui aksi tersebut, koalisi masyarakat sipil mengajak masyarakat untuk lebih aktif mengawal jalannya pemerintahan serta memperkuat partisipasi publik dalam kehidupan demokrasi.
Aksi Berlangsung Tertib dan Kondusif
Selama kegiatan berlangsung, aparat keamanan melakukan pengamanan di sekitar lokasi guna mengantisipasi kemungkinan gangguan keamanan maupun tindakan provokatif yang dapat mengganggu jalannya aksi.
Massa aksi juga menyampaikan apresiasi kepada rekan-rekan media, pedagang di sekitar lokasi, serta seluruh pihak yang turut menjaga situasi tetap aman dan kondusif selama kegiatan berlangsung.
Aksi “Rakyat Surabaya Menggugat” berakhir sekitar pukul 17.00 WIB dan berlangsung dalam keadaan tertib tanpa adanya gangguan keamanan yang berarti.
Reporter : Respati
Editor : Gustav
Sumber : Hasil Olah Wawancara Lapangan
