SURABAYA, analisapublik.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya terus memperketat pengawasan terhadap pelaksanaan Program Makanan Bergizi Gratis (MBG). Langkah ini diambil guna memastikan distribusi bantuan pangan tersebut tidak hanya tepat sasaran, tetapi juga memenuhi standar keamanan konsumsi yang ketat.
Melalui Satuan Tugas (Satgas) Pelaksanaan MBG, Pemkot Surabaya menggelar koordinasi monitoring dan evaluasi bersama Koordinator Wilayah Badan Gizi Nasional (BGN) Surabaya di Ruang Rapat Sekretariat Daerah Kota Surabaya, Jumat, 20 Februari 2026.
Evaluasi Standar Operasional
Berdasarkan data pemutakhiran per 18 Februari 2026, tercatat sebanyak 87 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) telah tersebar di seluruh penjuru Kota Pahlawan. Dari jumlah tersebut, 67 unit dilaporkan telah beroperasi penuh melayani masyarakat, sementara sisanya masih dalam tahap persiapan teknis dan penyesuaian administrasi.
Fokus utama dalam evaluasi kali ini adalah kepemilikan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi (SLHS). Sejauh ini, baru 36 SPPG yang telah mengantongi sertifikat tersebut. Sisanya kini tengah didorong untuk segera memenuhi standarisasi demi menjamin mutu pangan yang didistribusikan.
Ketua Satgas Pelaksana MBG Kota Surabaya, Lilik Arijanto, menegaskan bahwa aspek keamanan pangan merupakan harga mati dalam program ini. Mengingat, skala penerima manfaat di Surabaya sangat besar.
“Program MBG di Kota Surabaya saat ini telah menjangkau 207.355 penerima manfaat. Karena itu, kami memastikan pelaksanaannya berjalan sesuai standar, terutama dalam aspek keamanan pangan dan higiene sanitasi,” ujar Lilik yang juga menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Surabaya.
Percepatan Sertifikasi dan Sinergi Lintas Sektor
Sebagai langkah konkret, Pemkot Surabaya telah menerbitkan surat imbauan kepada yayasan serta mitra pengelola SPPG yang belum tersertifikasi. Lilik menyebutkan bahwa percepatan SLHS bukan sekadar urusan administrasi, melainkan bentuk perlindungan bagi warga penerima manfaat.
Selain masalah sertifikasi, koordinasi dengan BGN Surabaya juga mencakup pemetaan kembali sasaran penerima serta kesiapan tenaga kerja di lapangan.
“Kami berharap koordinasi dan kolaborasi dengan Korwil BGN Surabaya semakin solid, sehingga Program MBG dapat berjalan optimal dan memberikan manfaat maksimal bagi masyarakat Kota Surabaya,” pungkas Lilik.
Sinergi lintas sektor ini diharapkan mampu menjadi blueprint bagi pengelolaan gizi nasional di tingkat daerah, dengan menitikberatkan pada transparansi tata kelola dan keamanan pangan yang berkelanjutan.
Sumber : Pemkot Surabaya
Editor : (Res)
