CATATAN ABAH TINDIK

Hukum, Politik, dan Ekonomi dalam Ujian Pemerintahan Prabowo: Ketegasan Negara Harus Berjalan Bersama Keadilan

13854
×

Hukum, Politik, dan Ekonomi dalam Ujian Pemerintahan Prabowo: Ketegasan Negara Harus Berjalan Bersama Keadilan

Sebarkan artikel ini

CATATAN ABDILLAH

Pemerintahan Prabowo menghadapi ujian hukum, politik, dan ekonomi pada November 2026, mulai dari kasus penyadapan, pergantian wapres, UU Perampasan Aset, hingga tekanan IHSG.

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi sejumlah persoalan strategis di bidang hukum, politik, dan ekonomi. Pengusutan dugaan penyadapan ilegal, proses pergantian wakil presiden, pengesahan UU Perampasan Aset, serta tekanan pasar keuangan menjadi ujian terhadap konsistensi pemerintah dalam menegakkan hukum dan menjaga kepentingan nasional.

HUKUM: PENYADAPAN PRESIDEN DAN INTEGRITAS PENEGAKAN HUKUM

Penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto dan sejumlah tokoh nasional terus berkembang. Bareskrim Polri sebelumnya menetapkan empat tersangka, sementara penyidikan terpisah terkait dugaan makar juga dilakukan.

Nama Brigjen Tedjo Kusumo dan Kombes Iman Imanuddin turut muncul dalam pengembangan perkara setelah penyidik menggeledah sejumlah lokasi yang berkaitan dengan keduanya.

Perkembangan ini menuntut profesionalisme aparat dalam mengungkap fakta, menguji alat bukti, dan memastikan seluruh proses berjalan sesuai hukum.

Penanganan perkara tidak boleh didasarkan pada tekanan politik maupun asumsi publik. Status tersangka bukanlah bukti kesalahan sebelum adanya putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

Baca Juga:  Dua Tahun Prabowo-Gibran, Kuota Magang Nasional Naik Menjadi 150.000 Peserta pada 2026

POLITIK: PERGANTIAN WAPRES DAN UU PERAMPASAN ASET

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026 membawa dinamika baru dalam pemerintahan.

MPR menjadwalkan sidang pemilihan dan pelantikan wakil presiden pengganti pada 9 Desember 2026. Proses tersebut harus mengutamakan konstitusi, transparansi, dan kepentingan nasional.

Sementara itu, persetujuan DPR terhadap UU Perampasan Aset pada 19 November 2026 merupakan langkah penting dalam memperkuat upaya pemberantasan kejahatan serta pemulihan kerugian negara.

Namun, keberadaan undang-undang tersebut harus disertai pengawasan independen, perlindungan hak pihak ketiga, dan mekanisme keberatan yang efektif.

Penegakan hukum tidak boleh berubah menjadi alat tekanan politik. Ketegasan negara harus dilaksanakan secara proporsional dan tetap menghormati hak konstitusional masyarakat.

EKONOMI: PENERTIBAN KEHUTANAN, TEKANAN IHSG, DAN DANA DESA

Keputusan pemerintah mencabut izin pemanfaatan hutan PT Riau Andalan Pulp and Paper seluas 338.536 hektare menegaskan pentingnya kepatuhan terhadap ketentuan pengelolaan kawasan hutan.

Meski demikian, penertiban harus menjamin kepastian hukum, memperhatikan hak perusahaan untuk menempuh mekanisme hukum, serta melindungi pekerja dan masyarakat yang menggantungkan penghidupan pada kegiatan ekonomi tersebut.

Baca Juga:  Ekonomi Tumbuh 5,47 Persen, Kapan Rakyat Benar-Benar Merasakan Hasilnya?

Di pasar modal, investor asing mencatatkan jual bersih Rp100,235 triliun sepanjang 2026 hingga 20 November. Dalam periode perdagangan 16–20 November, IHSG terkoreksi 3,71 persen.

Tekanan tersebut menjadi pengingat bahwa stabilitas ekonomi tidak cukup dijaga melalui kebijakan jangka pendek. Pemerintah perlu memperkuat kepercayaan investor melalui kepastian hukum, transparansi kebijakan, dan konsistensi pengelolaan ekonomi.

Sementara itu, pengujian konstitusional terkait Koperasi Desa Merah Putih di Mahkamah Konstitusi turut menyoroti persoalan pembiayaan program pemerintah, kewenangan desa, dan penggunaan Dana Desa.

Kebijakan pembangunan harus menghormati musyawarah desa, memastikan akuntabilitas anggaran, dan tidak mengabaikan kebutuhan masyarakat setempat.

PENUTUP: NEGARA KUAT HARUS TEGAS SEKALIGUS ADIL

Berbagai perkembangan tersebut menunjukkan bahwa kekuatan pemerintahan tidak hanya ditentukan oleh keberanian mengambil keputusan, tetapi juga kemampuan mempertanggungjawabkan setiap kebijakan secara hukum, politik, dan ekonomi.

Pemerintahan Presiden Prabowo menghadapi tanggung jawab besar untuk memastikan penegakan hukum tidak diskriminatif, proses politik berjalan konstitusional, dan pembangunan ekonomi memberikan manfaat nyata bagi rakyat.

Ketegasan tanpa keadilan berpotensi melemahkan kepercayaan publik. Sebaliknya, ketegasan yang didukung transparansi, akuntabilitas, dan penghormatan terhadap hak masyarakat dapat memperkuat legitimasi negara.

Baca Juga:  Ancaman MSCI, Integritas dan Kepercayaan Pasar Modal Indonesia Dipertaruhkan

Negara yang kuat bukan sekadar negara yang berani bertindak, melainkan negara yang mampu menegakkan hukum tanpa mengorbankan keadilan, menjaga stabilitas tanpa melemahkan demokrasi, dan membangun ekonomi tanpa meninggalkan rakyat.

Oleh: Mohammad Syarifudin Abdillah, S.H., M.H.

Direktur Eksekutif LKHAI
Lembaga Kajian Hukum dan Advokasi Indonesia

Materi konten BERITA pada website ini dilindungi oleh hukum. Setiap penggunaan, pengambilan, penggandaan, pemindaian (crawling), pengindeksan, pemrosesan otomatis, atau pemanfaatan konten dalam bentuk apa pun—termasuk untuk kepentingan sistem kecerdasan buatan (Artificial Intelligence)—hanya dapat dilakukan dengan izin tertulis dari analisapublik.id.