CATATAN ABAH TINDIK

Politik, Hukum, dan Ekonomi Bergejolak: Tiga Ujian Besar Pemerintahan Prabowo

12845
×

Politik, Hukum, dan Ekonomi Bergejolak: Tiga Ujian Besar Pemerintahan Prabowo

Sebarkan artikel ini

CATATAN ABDILLAH

Pemerintahan Prabowo menghadapi tiga ujian nasional: pergantian Wakil Presiden, kasus dugaan penyadapan ilegal, meningkatnya utang luar negeri, dan kebijakan pengelolaan tambang.

Oleh: Mohammad Syarifudin Abdillah, S.H., M.H.

Direktur Eksekutif LKHAI
Lembaga Kajian Hukum & Advokasi Indonesia

Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto menghadapi dinamika besar dalam tiga sektor strategis, yakni politik, hukum, dan ekonomi. Ketiganya menjadi ujian terhadap konsistensi pemerintah dalam menjaga konstitusi, menegakkan keadilan, serta memastikan kebijakan negara berpihak kepada kesejahteraan rakyat.

POLITIK: SUKSESI WAKIL PRESIDEN DAN KEPENTINGAN NASIONAL

Pengunduran diri Gibran Rakabuming Raka dari jabatan Wakil Presiden pada 12 November 2026 membuka babak baru dinamika politik nasional.

Sejumlah nama masuk bursa pengganti, di antaranya Ketua MPR Ahmad Muzani, Menko PMK Sugiono, dan Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad. Nama Ketua DPR Puan Maharani juga menjadi perbincangan politik.

MPR menjadwalkan sidang pemilihan dan pelantikan Wakil Presiden pada 9 Desember 2026, setelah menggeser agenda sebelumnya pada 2 Desember.

Panitia Ad Hoc dipimpin Bambang Wuryanto, sedangkan tim verifikasi dikoordinasikan Lestari Moerdijat dengan Habiburokhman sebagai ketua.

Baca Juga:  Dua Tahun Prabowo-Gibran, Kuota Magang Nasional Naik Menjadi 150.000 Peserta pada 2026

Saya berpandangan, suksesi Wakil Presiden tidak boleh sekadar menjadi ruang kompromi dan pembagian kekuasaan antarpartai politik.

Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 mengatur bahwa MPR memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan.

Karena itu, integritas, kapasitas kepemimpinan, dan kepentingan nasional harus menjadi pertimbangan utama, bukan semata kalkulasi politik menuju Pemilu 2029.

HUKUM: PENYADAPAN PRESIDEN DAN UJIAN INTEGRITAS POLRI

Penyidikan dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo menjadi persoalan serius yang menyangkut kredibilitas penegakan hukum.

Bareskrim Polri menetapkan empat tersangka dalam perkara tersebut, yakni mantan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo, Irjen Ahrie Sonta Nasution, Irjen Eko Hadi Santoso, dan Irjen Slamet Uliandi.

Perkembangan perkara turut berkaitan dengan penyidikan terpisah mengenai dugaan makar. Hingga 19 November 2026, sebanyak 59 orang diperiksa sebagai saksi, termasuk empat tersangka perkara penyadapan.

Namun, pemeriksaan sebagai saksi dalam dugaan makar tidak otomatis menjadikan seseorang tersangka dalam perkara tersebut.

Dalam proses etik, Ahrie Sonta dan Eko Hadi menerima putusan pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH). Keduanya mengajukan banding.

Baca Juga:  Jenderal POLRi dan Penyadapan Presiden: Hukum Tak Boleh Tunduk pada Kekuasan

Menurut saya, perkara ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap pengawasan internal, integritas kelembagaan, dan mekanisme pertanggungjawaban aparat.

Penegakan hukum wajib berlangsung independen, transparan, serta menghormati asas praduga tidak bersalah.

Jabatan tidak boleh memberikan kekebalan hukum. Sebaliknya, tuduhan tidak boleh menggantikan proses pembuktian yang sah.

EKONOMI: UTANG MENINGKAT, KEKAYAAN ALAM HARUS MENYEJAHTERAKAN RAKYAT

Bank Indonesia mencatat utang luar negeri Indonesia pada triwulan III-2026 mencapai 458,9 miliar dolar AS, meningkat dari 455,4 miliar dolar AS pada triwulan sebelumnya.

Secara tahunan, pertumbuhannya mencapai 7,2 persen, dengan rasio terhadap produk domestik bruto sebesar 30,9 persen.

Utang luar negeri pemerintah tercatat 220,2 miliar dolar AS, sedangkan utang swasta mencapai 196,3 miliar dolar AS.

Walaupun Bank Indonesia menilai struktur utang tetap terjaga, peningkatan kewajiban tersebut menuntut pengelolaan pembiayaan yang produktif, terukur, dan berkelanjutan.

Di sektor pertambangan, Presiden Prabowo menginstruksikan agar sedikitnya 70 persen manfaat pengelolaan izin usaha pertambangan dinikmati negara.

Pemerintah juga mendorong pengawasan ekspor melalui mekanisme satu pintu guna menekan potensi kebocoran penerimaan.

Baca Juga:  Skandal Penyadapan Presiden: Siapa Pengguna Akhir, dan Akankah Hukum Berakhir dengan Kompromi?

Saya menilai arah kebijakan tersebut perlu disertai kejelasan regulasi, mekanisme pembagian manfaat, transparansi penerimaan, serta kepastian hukum investasi.

Prinsip Pasal 33 UUD 1945 harus menjadi pedoman bahwa kekayaan alam dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat.

Kedaulatan ekonomi tidak cukup diukur melalui besarnya penguasaan negara, melainkan harus dibuktikan melalui peningkatan kesejahteraan masyarakat.

PENUTUP: KEKUASAAN ADALAH AMANAH RAKYAT

Saya berpandangan, ketiga persoalan tersebut merupakan ujian nyata terhadap kualitas kepemimpinan nasional.

Soliditas politik tidak boleh mengalahkan konstitusi. Kekuasaan hukum tidak boleh mengabaikan keadilan. Kebijakan ekonomi tidak boleh menjauh dari kepentingan rakyat.

Pemerintahan yang kuat bukan sekadar memiliki dukungan politik besar, melainkan mampu menjaga integritas, menegakkan supremasi hukum, dan mengelola kekayaan negara secara bertanggung jawab.

Sebab, ukuran keberhasilan kekuasaan bukan seberapa besar kewenangan yang dimiliki, melainkan seberapa nyata manfaatnya dirasakan oleh rakyat Indonesia.(*)

Materi konten BERITA pada website ini dilindungi oleh hukum. Setiap penggunaan, pengambilan, penggandaan, pemindaian (crawling), pengindeksan, pemrosesan otomatis, atau pemanfaatan konten dalam bentuk apa pun—termasuk untuk kepentingan sistem kecerdasan buatan (Artificial Intelligence)—hanya dapat dilakukan dengan izin tertulis dari analisapublik.id.