CATATAN ABAHTINDIK
Transparansi pengadaan 2024, evaluasi APBD 2026, dan perencanaan anggaran 2027 menjadi perhatian agar setiap rupiah uang negara dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Oleh: H. Muhajir Wahyu Ramadhan (Abahtindik)
Keterbukaan anggaran bukan sekadar kewajiban administratif pemerintah, melainkan bentuk pertanggungjawaban kepada rakyat. Setiap rupiah yang bersumber dari APBD maupun APBN harus dapat ditelusuri penggunaannya, diperiksa pelaksanaannya, serta dipastikan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Menjelang berakhirnya Tahun Anggaran 2026 dan memasuki perencanaan 2027, seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Timur perlu memperkuat transparansi pengadaan barang dan jasa, realisasi belanja, serta capaian pembangunan.
Bagi saya, keberhasilan pemerintah tidak cukup diukur dari tingginya penyerapan anggaran. Ketepatan penggunaan anggaran, kualitas pekerjaan, dan manfaat bagi masyarakat justru menjadi ukuran utama keberhasilan pembangunan.
607 Paket Pengadaan Rp40,01 Miliar Perlu Ditelusuri
Perhatian saya tertuju pada informasi awal mengenai pelaksanaan pengadaan barang dan jasa Tahun Anggaran 2024 di Jawa Timur.
Informasi tersebut menyebutkan alokasi anggaran sebesar Rp40.006.896.416 atau sekitar Rp40,01 miliar yang dikaitkan dengan 607 paket pengadaan langsung.
Beberapa kelompok kegiatan yang memerlukan penelusuran lebih lanjut meliputi jasa keamanan dengan anggaran sekitar Rp4 miliar dalam 22 paket, sebanyak 13 paket di antaranya disebut menggunakan metode pengadaan langsung.
Kemudian, jasa kebersihan dengan anggaran sekitar Rp6 miliar dalam 36 paket, dengan 13 paket disebut menggunakan metode serupa.
Selain itu, terdapat informasi mengenai 39 paket rehabilitasi bangunan dengan nilai pagu disebut sekitar Rp200 juta per paket.
Informasi tersebut perlu diperiksa melalui dokumen perencanaan, harga perkiraan sendiri (HPS), dasar pemaketan, metode pemilihan penyedia, kontrak, dan hasil pelaksanaan pekerjaan.
Saya menegaskan, data tersebut masih merupakan informasi awal, bukan kesimpulan adanya pelanggaran. Jumlah paket maupun kesamaan nilai anggaran tidak serta-merta membuktikan penyimpangan.
Pengadaan tahun 2024 harus dinilai berdasarkan Perpres Nomor 16 Tahun 2018 sebagaimana diubah dengan Perpres Nomor 12 Tahun 2021. Perpres Nomor 46 Tahun 2025 merupakan perubahan berikutnya yang juga memuat larangan pemecahan paket dengan tujuan menghindari tender atau seleksi.
Identitas Dinas Belum Saya Ungkapkan
Untuk sementara, saya belum dapat menyebutkan identitas dinas yang dimaksud. Keputusan ini merupakan bentuk kehati-hatian jurnalistik agar seluruh informasi diperiksa terlebih dahulu melalui dokumen resmi dan klarifikasi pihak terkait.
Namun, saya mengingatkan seluruh kepala dinas, pejabat pembuat komitmen, dan pengelola anggaran di Jawa Timur agar bersikap kooperatif, komunikatif, serta terbuka terhadap pengawasan masyarakat maupun konfirmasi pers.
APBD dan APBN adalah uang publik, bukan uang pribadi pejabat. Karena itu, penggunaannya harus dapat dipertanggungjawabkan sesuai peraturan perundang-undangan.
Keterbukaan informasi tetap harus menghormati ketentuan mengenai informasi yang dikecualikan secara sah.
Evaluasi 2026 dan Perencanaan 2027 Harus Terbuka
Informasi pengadaan 2024 semestinya menjadi bahan evaluasi untuk memperkuat akuntabilitas pelaksanaan anggaran 2026 sekaligus meningkatkan kualitas perencanaan 2027.
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik memberikan dasar hukum bagi masyarakat untuk memperoleh informasi publik sesuai ketentuan.
Melalui PPID, SiRUP LKPP, LPSE, serta dokumen laporan keuangan dan kinerja pemerintah yang dapat diakses publik, masyarakat memiliki ruang untuk mengawasi penggunaan anggaran.
Pertanyaannya sederhana: Apakah pekerjaan dilaksanakan sesuai kontrak? Apakah kualitasnya memenuhi standar? Apakah anggaran benar-benar memberikan manfaat bagi rakyat?
Keterbukaan Bukan Ancaman bagi Pemerintah
Saya berpandangan bahwa pengawasan publik bukan upaya mencari kesalahan pemerintah. Pengawasan justru menjadi bagian penting dalam membangun tata kelola yang profesional, transparan, efisien, dan akuntabel.
Pers juga berkewajiban melakukan verifikasi, menjaga keberimbangan pemberitaan, serta memberikan kesempatan klarifikasi dan hak jawab kepada pihak terkait.
Jangan sampai anggaran dinyatakan terserap, laporan administrasi dianggap selesai, tetapi masyarakat tidak mengetahui manfaat nyata dari uang yang telah dibelanjakan.
Saya mengajak seluruh instansi pemerintah di Jawa Timur menjadikan keterbukaan sebagai budaya kerja, bukan sekadar kewajiban ketika muncul pertanyaan publik.
Sebab, uang rakyat bukan milik pribadi pejabat. Setiap rupiah harus dipertanggungjawabkan, setiap pekerjaan harus dapat diuji, dan setiap anggaran harus menghasilkan manfaat nyata.
Salam Catatan Abahtindik.



