Headlineinfopol

Kapolda Jatim Gandeng Ponpes Walisongo Situbondo Cegah Perundungan Santri

12869
×

Kapolda Jatim Gandeng Ponpes Walisongo Situbondo Cegah Perundungan Santri

Sebarkan artikel ini

Kapolda Jatim menemui pengasuh Ponpes Walisongo Situbondo untuk memperkuat pencegahan perundungan dan perlindungan anak di pesantren.

Situbondo, Analisapublik.id – Kapolda Jawa Timur Irjen Pol Dekananto Eko Purwono mengajak pengelola pondok pesantren memperkuat pengawasan dan pencegahan perundungan terhadap santri melalui program Polisi Jogo Pondok Pesantren saat bersilaturahmi dengan Pengasuh Ponpes Walisongo, KHR Muhammad Kholil As’ad, di Situbondo, Sabtu 14 November 2026.

Pertemuan yang berlangsung di kediaman pengasuh Ponpes Walisongo tersebut turut dihadiri Bupati Situbondo Yusuf Rio Wahyu Prayogo bersama jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (Forkopimda).

Dalam pertemuan itu, Dekananto menekankan pentingnya kerja sama antara kepolisian, ulama, tenaga pendidik, orang tua, dan pemerintah daerah untuk menciptakan lingkungan pendidikan yang aman bagi anak.

Ia menilai perundungan atau *bullying* masih menjadi persoalan yang membutuhkan perhatian bersama, termasuk di lingkungan sekolah dan pondok pesantren.

“Angka perundungan atau bullying yang terjadi cukup besar. Karena itu, Polda Jawa Timur menghadirkan program Polisi Jogo Sekolah dan Polisi Jogo Pondok Pesantren,” ujar Irjen Pol Dekananto.

Baca Juga:  Kapolda Jatim Ingatkan Bahaya Narkoba dalam Vape di SMAN 10 Surabaya, Perkuat Polisi Jogo Sekolah

Melalui kedua program tersebut, Polda Jatim berupaya memperkuat komunikasi dengan pengelola lembaga pendidikan sekaligus mendorong pencegahan kekerasan terhadap anak sejak dini.

Menurut Dekananto, penanganan perundungan tidak cukup hanya mengandalkan tindakan setelah suatu peristiwa terjadi.

Pengawasan lingkungan pendidikan, edukasi, dan keterbukaan komunikasi diperlukan agar perilaku yang berpotensi mengarah pada kekerasan dapat dikenali lebih awal.

Peran pengasuh pesantren dan tenaga pendidik menjadi penting karena mereka berinteraksi langsung dengan santri dalam aktivitas sehari-hari.

Selain pencegahan perundungan, Kapolda menyoroti perlunya pendekatan yang memperhatikan kondisi psikologis anak ketika menghadapi persoalan hukum.

Ia mengingatkan bahwa proses penegakan hukum terhadap anak harus mempertimbangkan usia, perkembangan psikologis, dan kemungkinan timbulnya trauma.

“Penegakan hukum itu ultimum remedium, artinya upaya terakhir. Kami mengedepankan pendekatan restorative justice dengan memperhatikan aspek psikologi anak supaya mereka tidak mengalami trauma ketika berhadapan dengan hukum,” jelas Irjen Pol Dekananto.

Pendekatan keadilan restoratif atau *restorative justice* tersebut tetap harus dilaksanakan berdasarkan persyaratan hukum yang berlaku dan tidak dapat diterapkan secara otomatis pada setiap perkara yang melibatkan anak.

Baca Juga:  Kecelakaan Naik 23 Persen, Polda Jatim Mulai Operasi Patuh Semeru 2026

Perlindungan terhadap korban perundungan juga perlu menjadi perhatian agar anak memperoleh rasa aman serta penanganan yang sesuai dengan kebutuhannya.

Sementara itu, KHR Muhammad Kholil As’ad menyambut baik kunjungan Kapolda Jatim bersama rombongan.

Silaturahmi tersebut menjadi kesempatan mempererat komunikasi antara pesantren, kepolisian, dan pemerintah daerah dalam menghadapi persoalan keamanan serta perlindungan anak.

Melalui kerja sama tersebut, Polda Jatim berharap lingkungan pesantren semakin aman bagi santri dan memiliki mekanisme pencegahan terhadap potensi perundungan.

Keterlibatan pengasuh pesantren, pendidik, keluarga, dan aparat diharapkan dapat memperkuat upaya perlindungan anak tanpa mengabaikan hak serta kondisi psikologis mereka.

Reporter: Bhayu Indarto
Redaktur: Aris Setyoadji

Materi konten BERITA pada website ini dilindungi oleh hukum. Setiap penggunaan, pengambilan, penggandaan, pemindaian (crawling), pengindeksan, pemrosesan otomatis, atau pemanfaatan konten dalam bentuk apa pun—termasuk untuk kepentingan sistem kecerdasan buatan (Artificial Intelligence)—hanya dapat dilakukan dengan izin tertulis dari analisapublik.id.