Perempuan berinisial AM mengadukan dugaan KDRT oleh suaminya, jaksa Kejari Surabaya. Kajari menyatakan akan menindaklanjuti informasi tersebut.
Surabaya, Analisapublik.id – Seorang perempuan berinisial AM mengadukan dugaan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) yang disebut dilakukan suaminya, DA, seorang jaksa aktif di Kejaksaan Negeri (Kejari) Surabaya, melalui Media Center anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka.
Dalam pengaduannya, AM mengaku mengalami kekerasan fisik, tekanan psikologis, hingga pembatasan komunikasi selama menjalani hubungan rumah tangga dengan DA.
Pengaduan tersebut mendapat perhatian setelah pihak Kejari Surabaya dimintai konfirmasi mengenai status kedinasan DA dan dugaan kekerasan yang disampaikan AM.
Menurut pengakuan AM, hubungan dengan DA bermula dari perjodohan yang diatur oleh paman DA.
Perkenalan tersebut kemudian berlanjut hingga pernikahan siri, meskipun AM menyebut proses perceraian DA dengan istri sebelumnya saat itu belum selesai secara resmi.
“Setelah merasa cukup kenal, dia mengajak saya nikah siri. Padahal, saat itu status perceraiannya dengan mantan istri belum resmi selesai,” ungkap AM.
AM mengatakan dirinya kemudian hamil, tetapi hubungan rumah tangga mereka mulai diwarnai berbagai persoalan.
Ia mengaku mengalami tekanan psikologis yang membuatnya kerap meragukan ingatan, persepsi, dan penilaiannya sendiri.
AM menduga perlakuan tersebut merupakan bentuk manipulasi psikologis atau gaslighting.
Selain itu, AM mengaku mengalami kekerasan fisik serta pembatasan ruang gerak dan komunikasi dengan orang lain.
“Sangat parah. Saya mengalami tindak KDRT. Ruang gerak saya dikunci total; saya tidak boleh memegang handphone, diisolasi dari dunia luar agar tidak ada yang tahu apa yang saya alami di dalam rumah,” tuturnya.
Menurut AM, pembatasan tersebut membuat dirinya kesulitan mencari pertolongan maupun menyampaikan kondisi yang dialaminya kepada pihak lain.
AM juga menuding DA menjalin hubungan dengan sejumlah perempuan lain selama perkawinan mereka.
“Perselingkuhannya tidak ada habisnya. Dia berselingkuh dengan berbagai cara dan kedok,” ujarnya.
Seluruh keterangan mengenai dugaan kekerasan, pembatasan komunikasi, dan perselingkuhan tersebut masih merupakan pengakuan AM yang memerlukan pemeriksaan dan pembuktian lebih lanjut.
Sementara itu, Kepala Seksi Tindak Pidana Umum (Kasipidum) Kejari Surabaya, Ida Bagus, membenarkan bahwa DA masih bertugas sebagai jaksa di institusi tersebut.
Konfirmasi itu disampaikan Ida Bagus saat dihubungi pada Sabtu 14 November 2026.
Namun, ketika dimintai tanggapan mengenai dugaan KDRT yang diadukan AM, Ida Bagus menyebut persoalan tersebut sebagai urusan pribadi.
“Itu masalah pribadi,” tegasnya melalui sambungan telepon.
Berbeda dengan tanggapan tersebut, Kepala Kejaksaan Negeri Surabaya Tri Anggoro Mukti menyatakan akan menindaklanjuti informasi yang berkembang di media sosial.
“Senin akan kita tindak lanjuti terkait yang merebak di media sosial,” ujarnya.
Pernyataan itu merujuk pada rencana tindak lanjut pada Senin 16 November 2026.
Tri Anggoro Mukti juga menyinggung kemungkinan pengalihan penanganan persidangan yang berkaitan dengan DA kepada jaksa lain untuk menjaga objektivitas.
“Enggak ngerti juga. Sidang lanjutan akan kita serahkan ke jaksa lain biar objektif penanganan perkaranya. Karena yang diangkat isu masalah pribadi, kan,” katanya.
Meski demikian, belum terdapat penjelasan terperinci mengenai perkara persidangan yang dimaksud maupun bentuk tindak lanjut yang akan dilakukan Kejari Surabaya terhadap informasi tersebut.
Melalui pengaduan kepada Media Center Rieke Diah Pitaloka, AM berharap dugaan kekerasan yang disampaikannya memperoleh perhatian dan penanganan dari pihak berwenang.
Media Center Rieke Diah Pitaloka menyatakan mengecam segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, baik secara fisik maupun psikis, serta tindakan yang merendahkan martabat manusia.
Secara hukum, dugaan KDRT dapat diproses berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga apabila unsur-unsur tindak pidananya terpenuhi.
Karena itu, dugaan kekerasan dalam rumah tangga tidak serta-merta dapat dikesampingkan sebagai persoalan pribadi apabila terdapat indikasi pelanggaran hukum.
Namun, pengaduan AM belum dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan bahwa DA telah melakukan tindak pidana tanpa pemeriksaan dan pembuktian sesuai ketentuan hukum.
Hingga informasi dalam materi ini disampaikan, belum terdapat tanggapan langsung DA mengenai tuduhan yang dialamatkan kepadanya.
Rencana tindak lanjut Kejari Surabaya pada Senin 16 November 2026 menjadi perkembangan berikutnya untuk mengetahui apakah institusi akan melakukan klarifikasi, pemeriksaan internal, atau langkah lain sesuai kewenangannya.
Reporter: Tunggal TA
Redaktur: Aris Setyoadji
