Sebab, menyelamatkan Badak Jawa tidak boleh berubah menjadi alasan untuk merampas rumah terakhirnya.
Di ujung barat Pulau Jawa, tepatnya di Taman Nasional Ujung Kulon, Kabupaten Pandeglang, Banten, hidup salah satu satwa paling langka di dunia, Badak Jawa (Rhinoceros sondaicus).
Satwa bercula satu ini bukan sekadar kekayaan alam Indonesia, melainkan saksi sejarah yang kini berada di ambang kepunahan.
Dahulu, Badak Jawa menjelajah hingga India, Myanmar, Thailand, Semenanjung Malaya, dan Sumatera.
Namun, perburuan, perdagangan cula, serta kerusakan hutan menghancurkan habitatnya. Kini, Ujung Kulon menjadi satu-satunya benteng terakhir bagi kelangsungan hidupnya.
Sejak 1992, UNESCO menetapkan Ujung Kulon sebagai Situs Warisan Dunia. Ironisnya, ketika dunia mengakui pentingnya kawasan tersebut, muncul wacana memindahkan Badak Jawa ke Taman Nasional Alas Purwo, Banyuwangi, Jawa Timur, dengan alasan ancaman tsunami.
Pertanyaannya, mengapa ketika habitat menghadapi ancaman, solusi yang mengemuka justru memindahkan penghuninya, bukan memperkuat perlindungan rumahnya?
Kondisi Badak Jawa memang mengkhawatirkan. Pemerintah disebut memperkirakan populasinya mencapai 87–100 individu, sementara penilaian yang dikaitkan dengan IUCN Asian Rhino Specialist Group pada Februari 2026 menyebut jumlahnya kurang dari 50 individu.
Informasi mengenai 26 badak yang menjadi sasaran perburuan sepanjang 2019–2023 semakin memperlihatkan gentingnya persoalan konservasi.
Perbedaan angka tersebut menuntut transparansi, bagaimana kebijakan penyelamatan dapat dipercaya jika data populasi yang menjadi landasannya belum dijelaskan secara terbuka?
Pemindahan ke Alas Purwo juga bukan perkara sederhana. Ujung Kulon memiliki hutan hujan tropis dengan curah hujan sekitar 3.000 milimeter per tahun, sedangkan Alas Purwo disebut memiliki curah hujan sekitar 1.000–1.500 milimeter, dengan karakter ekosistem yang berbeda.
Badak Jawa bukan komoditas yang dapat dipindahkan sesuka hati. Perubahan habitat, ketersediaan pakan, sumber air, penyakit, hingga tekanan selama pemindahan berpotensi mengancam keselamatannya.
Kematian badak bernama Musofa, yang dilaporkan terjadi dua hari setelah proses pemindahan di Ujung Kulon pada 2025, menjadi peringatan bahwa tindakan konservasi membutuhkan kehati-hatian luar biasa.
Persoalan semakin sensitif ketika muncul informasi mengenai penetapan perairan sekitar Ujung Kulon sebagai Wilayah Usaha Pertambangan pada Februari 2026.
Publik pantas bertanya, apakah wacana pemindahan ini murni demi keselamatan Badak Jawa, atau terdapat kepentingan pemanfaatan ruang yang perlu dijelaskan?
Kedekatan waktu kedua isu tersebut tentu tidak otomatis membuktikan adanya hubungan. Namun, pemerintah berkewajiban membuka dasar kebijakan, kajian lingkungan, dan potensi dampaknya terhadap kawasan konservasi.
Jangan sampai penyelamatan satwa langka menjadi dalih untuk membuka jalan bagi eksploitasi alam.
Ancaman tsunami memang nyata dan harus diantisipasi. Namun, mitigasi bencana tidak selalu berarti mengosongkan habitat.
Pemerintah perlu mengkaji berbagai alternatif, termasuk penguatan perlindungan Ujung Kulon dan kemungkinan pembentukan populasi kedua di habitat yang benar-benar memenuhi persyaratan ilmiah.
Membentuk populasi tambahan berbeda dengan memindahkan seluruh populasi. Jika diperlukan untuk mengurangi risiko kepunahan, langkah tersebut harus dilakukan tanpa mengorbankan habitat utama.
Negara semestinya memprioritaskan pemberantasan perburuan, pemulihan ekosistem, pengawasan kawasan, serta keterbukaan data konservasi. Masyarakat sekitar, akademisi, dan organisasi lingkungan harus dilibatkan dalam setiap keputusan strategis.
Badak Jawa telah bertahan melewati perburuan, perubahan alam, dan berbagai ancaman selama berabad-abad. Jangan sampai keberadaannya justru berakhir akibat keputusan manusia yang mengabaikan keseimbangan ekologis.
Kepunahan Badak Jawa bukan hanya kehilangan satu spesies. Indonesia akan kehilangan identitas alam, kebanggaan masyarakat Banten, dan warisan berharga bagi generasi mendatang.
Pembangunan tidak boleh menjadikan satwa langka sebagai penghalang yang harus disingkirkan. Justru kemampuan melindungi kehidupan menjadi ukuran keberhasilan sebuah negara.
Pada akhirnya, persoalannya bukan sekadar apakah Badak Jawa harus dipindahkan ke Alas Purwo, melainkan apakah negara telah sungguh-sungguh melindungi Ujung Kulon.
*) Penulis: Abdul Rasyid – Sekjen DPP LPKAN Indonesia, Aktivis, Pemerhati Kebijakan Publik, Pendidikan, dan Kebudayaan. Aktif menulis isu-isu politik, sosial, dan budaya di berbagai media nasional.**





