Pemkab Ponorogo mengurus dokumen putusan perkara Sugiri Sancoko sebagai dasar pemberhentian tetap dan proses pengangkatan bupati definitif.
Ponorogo, Analisapublik.id – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Ponorogo memproses persyaratan administrasi pemberhentian tetap Bupati nonaktif Sugiri Sancoko menyusul putusan perkara korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya, sementara kepastian pengangkatan Lisdyarita sebagai bupati definitif masih menunggu penyelesaian tahapan pemerintahan.
Proses tersebut berkaitan dengan penataan kepemimpinan Kabupaten Ponorogo yang saat ini dijalankan Lisdyarita dalam kapasitasnya sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati.
Kepala Bagian Tata Pemerintahan dan Kerja Sama Sekretariat Kabupaten Ponorogo, Hadi Priyanto, sebelumnya menjelaskan bahwa Pemkab telah mengajukan permohonan dokumen putusan kepada Pengadilan Negeri (PN) Surabaya pada 26 Agustus 2026.
Permohonan tersebut mencakup dua dokumen, yakni surat keterangan mengenai tanggal putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrah dan salinan resmi putusan pengadilan.
Kedua dokumen diperlukan sebagai kelengkapan administrasi untuk mengusulkan pemberhentian tetap Sugiri Sancoko kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jawa Timur.
Berdasarkan informasi perkara yang disampaikan, Pengadilan Tipikor Surabaya menjatuhkan pidana penjara selama enam tahun enam bulan kepada Sugiri Sancoko pada 14 Agustus 2026.
Majelis hakim juga disebut menjatuhkan denda Rp300 juta serta kewajiban membayar uang pengganti sebesar Rp6,762 miliar.
Sugiri dilaporkan tidak mengajukan banding sehingga putusan tersebut disebut telah berkekuatan hukum tetap.
Meski demikian, status hukum putusan dan penyelesaian pemberhentian dari jabatan kepala daerah merupakan dua tahapan yang berbeda.
Putusan pengadilan menjadi dasar proses administrasi, sedangkan pemberhentian tetap harus ditetapkan melalui mekanisme pemerintahan sesuai ketentuan perundang-undangan.
Dalam keterangan Pemkab pada September 2026, penerbitan dokumen yang diminta dari pengadilan diperkirakan membutuhkan waktu sekitar satu bulan.
Namun, hingga informasi ini disusun, belum diperoleh konfirmasi terbaru mengenai apakah surat keterangan inkrah dan salinan resmi putusan telah diterbitkan serta diterima Pemkab Ponorogo.
Belum terdapat pula kepastian terbaru mengenai perkembangan pengusulan pemberhentian kepada pemerintah pusat.
Setelah keputusan pemberhentian tetap diterbitkan, proses pergantian kepala daerah akan dilanjutkan melalui tahapan administrasi yang melibatkan DPRD Kabupaten Ponorogo.
Berdasarkan mekanisme yang sebelumnya dijelaskan pihak Pemkab, DPRD memiliki waktu paling lama 10 hari untuk menyelenggarakan rapat paripurna terkait proses pergantian kepala daerah.
Tahapan tersebut berkaitan dengan pengusulan pengangkatan Lisdyarita, yang sebelumnya menjabat Wakil Bupati Ponorogo, menjadi bupati definitif.
Pengangkatan Lisdyarita tetap harus mengikuti ketentuan hukum dan memperoleh penetapan dari pejabat yang berwenang.
Selama proses tersebut belum selesai, Lisdyarita menjalankan tugas pemerintahan sebagai Plt. Bupati Ponorogo.
Kondisi ini menempatkan penyelesaian administrasi pemberhentian dan pengangkatan kepala daerah sebagai bagian penting dalam menjaga kesinambungan penyelenggaraan pemerintahan.
Kepastian kepemimpinan definitif diperlukan untuk memperjelas pelaksanaan kewenangan kepala daerah, pengambilan kebijakan strategis, serta pengendalian program pembangunan Kabupaten Ponorogo.
Meski demikian, pelayanan publik dan pelaksanaan program pemerintah daerah tetap harus berjalan selama proses pergantian kepemimpinan berlangsung.
Koordinasi antara Pemkab Ponorogo, Pemerintah Provinsi Jawa Timur, Kementerian Dalam Negeri, dan DPRD menjadi bagian dari tahapan penyelesaian administrasi tersebut.
Keterbukaan informasi mengenai perkembangan proses juga diperlukan agar masyarakat mengetahui status pemberhentian Sugiri Sancoko serta tahapan pengangkatan bupati definitif.
Sampai terdapat konfirmasi resmi terbaru, penerbitan dokumen dari PN Surabaya, pengusulan pemberhentian, maupun keputusan pemerintah pusat belum dapat dinyatakan telah selesai.
Kepastian mengenai perkembangan administrasi tersebut masih menunggu penjelasan lebih lanjut dari instansi yang berwenang.(Adv)
Reporter: Hasan
Redaktur: Aris Setyoadji

