UU Pelindungan Ketenagakerjaan Nomor 27 Tahun 2026 berlaku sejak 28 Oktober, mengatur pengupahan, PHK, pesangon, dan hak pekerja.
Jakarta, Analisapublik.id – Pemerintah resmi memberlakukan Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2026 tentang Pelindungan Ketenagakerjaan sejak 28 Oktober 2026, dengan cakupan pengaturan mulai dari kesempatan kerja, pengupahan, keselamatan kerja, pemutusan hubungan kerja (PHK), hingga dana cadangan pesangon.
Keberadaan undang-undang tersebut telah tercatat dalam Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum (JDIH) Kementerian Sekretariat Negara dengan nomor Lembaran Negara Republik Indonesia 179 Tahun 2026 dan Tambahan Lembaran Negara Nomor 7222. JDIH Setneg +1
Menteri Ketenagakerjaan Yassierli, melalui siaran pers Biro Humas Kementerian Ketenagakerjaan, Senin 9 November 2026, menyampaikan bahwa masyarakat dapat mengakses dokumen tersebut untuk memahami ketentuan yang berkaitan dengan hubungan kerja.
“Kami ingin masyarakat tidak hanya mengetahui adanya UU Pelindungan Ketenagakerjaan, tetapi juga memahami substansi pengaturannya. Pekerja, pencari kerja, dan pemberi kerja perlu mengetahui hak, kewajiban, serta pelindungan yang diatur agar dapat menjadi acuan dalam dunia ketenagakerjaan dan dalam membangun hubungan kerja yang adil dan memberikan kepastian hukum,” ujar Yassierli.
Berdasarkan keterangan Kemnaker, UU Nomor 27 Tahun 2026 memuat 313 pasal yang terbagi dalam 23 bab dengan pengaturan mengenai berbagai tahapan kehidupan kerja.
Materinya mencakup perencanaan tenaga kerja, kesempatan kerja, peningkatan produktivitas, pelatihan, pemagangan, penempatan tenaga kerja, dan perluasan lapangan pekerjaan.
Ketentuan lainnya meliputi pekerja sektor informal, penggunaan tenaga kerja asing, hubungan kerja, pengupahan, kesejahteraan, serta keselamatan dan kesehatan kerja.
Pengaturan mengenai hubungan industrial, PHK, dana cadangan pesangon, pengawasan ketenagakerjaan, penyidikan, dan ketentuan pidana juga menjadi bagian dari undang-undang tersebut.
Cakupan pengaturan yang luas menuntut pekerja dan pemberi kerja memahami ketentuan yang relevan, terutama mengenai hak dan kewajiban dalam hubungan industrial.
Yassierli menekankan bahwa pelindungan ketenagakerjaan tidak hanya berkaitan dengan pekerja yang telah memiliki hubungan kerja, tetapi juga mencakup persiapan memasuki dunia kerja hingga masa purnakerja.
“Melalui UU ini, kami ingin memastikan pelindungan ketenagakerjaan mencakup seluruh tahapan kehidupan kerja, mulai dari persiapan memasuki dunia kerja, peningkatan kompetensi, keselamatan dan kesehatan kerja, saat dalam hubungan kerja, hingga pekerja purna kerja” ujarnya.
Menurut keterangan Kemnaker, Rancangan Undang-Undang Pelindungan Ketenagakerjaan sebelumnya memperoleh persetujuan bersama DPR RI dan pemerintah dalam rapat paripurna pada 6 Oktober 2026.
Presiden Prabowo Subianto kemudian mengesahkannya pada 28 Oktober 2026, bersamaan dengan tanggal pengundangan.
Berdasarkan penjelasan yang disampaikan Kemnaker, peraturan pelaksanaan dari UU Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan undang-undang baru.
Ketentuan tersebut penting diperhatikan oleh perusahaan, pekerja, dan pemangku kepentingan hubungan industrial agar penerapan aturan tidak menimbulkan perbedaan penafsiran.
Masyarakat dapat mempelajari dokumen resmi melalui [JDIH Kementerian Sekretariat Negara](https://jdih.setneg.go.id/detailperaturan?jns=UU&no=27&thn=2026&utm_source=chatgpt.com) untuk mengetahui ketentuan secara lengkap, termasuk pengaturan mengenai pengupahan, PHK, dan dana cadangan pesangon.
Reporter: Rijen Senario
Redaktur: Aris Setyoadji
