TUBAN, analisapublik.id – Wakil Bupati Tuban, Joko Sarwono, secara resmi membuka Bimbingan Teknis (Bimtek) Sistem Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) bagi operator desa dan kelurahan. Acara ini berlangsung di Aula Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Dinsos P3A) serta Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Kabupaten Tuban, Senin (15/9/2025).
Kepala Dinsos P3A serta PMD Tuban, Sugeng Purnomo, menjelaskan bahwa kegiatan bimtek akan berlangsung pada 15–19 September 2025 dengan pola bergantian yang melibatkan total 20 kecamatan.
“Bimtek ini untuk mematangkan proses penyaluran bansos tahun 2025,” ujar Sugeng.
Ia menekankan pentingnya pemutakhiran data yang terverifikasi agar program pemerintah, khususnya dalam pengentasan kemiskinan, tidak salah sasaran.
“Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) ini harus selalu diperbarui, dan operator sebagai ujung tombak di lapangan perlu pembekalan serta penguatan. Data yang benar dan akurat menjadi dasar kebijakan. Jika datanya salah, maka kebijakan pun akan keliru,” jelasnya.
Wabup Tuban, Joko Sarwono, berharap para peserta setelah mengikuti bimtek dapat melaksanakan tugas dengan baik, mulai dari proses pengusulan data, verifikasi, hingga validasi.
“Jangan sampai saat input data justru salah sasaran,” tegasnya.
Ia menambahkan bahwa target intervensi pengentasan kemiskinan di Kabupaten Tuban berkaitan erat dengan peningkatan pendapatan dan penurunan beban pengeluaran masyarakat. Karena itu, dibutuhkan data yang benar-benar valid.
“Targetnya sesuai Permensos Nomor 3 Tahun 2025, pemutakhiran data harus dilakukan sebelum program intervensi selesai dilaksanakan,” ungkapnya.
Menurutnya, validasi data menjadi acuan penting dalam penggunaan anggaran agar tidak salah sasaran.
“Yang terpenting, hasil validasi data ini akan menjadi rujukan Bupati Tuban, Aditya Halindra Faridzky, dalam menentukan intervensi program yang tepat sasaran,” pungkas Joko.
(Res)
