Surabaya, Analisapublik.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya menggelar pertemuan tingkat tinggi (High Level Meeting/HLM) yang menyatukan seluruh tim strategis ekonomi daerah. Pertemuan ini bertujuan mengintegrasikan kebijakan pengendalian inflasi, digitalisasi transaksi, dan inklusi keuangan demi mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan di Ibu Kota Jawa Timur.
HLM yang berlangsung di Lobby Lantai 2 Balai Kota Surabaya, Senin (15/12/2025), dipimpin langsung oleh Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi. Acara ini dihadiri jajaran Forkopimda Kota Surabaya serta pemangku kepentingan utama, termasuk Bank Indonesia (BI) Jawa Timur, Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Jawa Timur, Bursa Efek Indonesia (BEI) Jawa Timur, dan mitra terkait lainnya.
Berbagai narasumber dari Polrestabes Surabaya, Polres Pelabuhan Tanjung Perak, Kejaksaan Negeri Surabaya, hingga institusi teknis seperti Bulog dan Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Surabaya turut memaparkan isu-isu strategis mulai dari evaluasi inflasi akhir tahun, proyeksi ekonomi, hingga strategi menjaga ketahanan pangan.
Inflasi, Digitalisasi, dan Akses Keuangan Jadi Satu Kesatuan
Wali Kota Eri Cahyadi menjelaskan bahwa rapat koordinasi ini adalah forum kunci untuk menyatukan langkah Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID), Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah (TP2DD), Tim Percepatan dan Perluasan Ekonomi Digital (TP2ED), dan Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD).
“Fokus utama yang ditekankan adalah inflasi dijaga melalui implementasi digitalisasi yang terintegrasi dengan peningkatan akses keuangan daerah. Akses keuangan ini penting untuk menopang permodalan pedagang dan pelaku UMKM. Ketika seluruh elemen bergerak sinergis, pertumbuhan ekonomi akan tercapai,” jelas Eri.
Ia menambahkan, pengendalian inflasi di Surabaya harus terintegrasi dengan data kebutuhan komoditas yang diterjemahkan langsung ke dalam pemenuhan kebutuhan pasar.
APH Turun Tangan Amankan Stok dan Harga
Untuk memastikan rantai pasok aman, Pemkot Surabaya melibatkan penuh aparat penegak hukum (APH) seperti Kepolisian dan Kejaksaan. Keterlibatan ini krusial dalam memetakan neraca komoditas, memastikan ketersediaan barang di lapangan, dan mencegah kenaikan harga di luar batas kewajaran.
“Dengan mengetahui secara pasti lokasi kulakan atau pengambilan barang, dan identitas produsen, aparat penegak hukum dapat memastikan ketersediaan barang di lapangan. Ini merupakan upaya mempertemukan data dengan pelaku di lapangan,” tegasnya.
Eri menyebut, sinergi lintas tim yang dibangun Pemkot Surabaya ini mendapat apresiasi dari OJK di tingkat nasional. Langkah ini dinilai sejalan dengan agenda nasional dalam mengintegrasikan berbagai elemen untuk mencapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi.
“Fungsi tim-tim ini sangat berpengaruh terhadap pencapaian Asta Cita Presiden. Ketika pasokan pangan tersedia dan harga stabil, daya beli terjaga, kebutuhan pokok terpenuhi, dan kemiskinan akan menurun,” tuturnya.
Target Pertumbuhan di Atas 6 Persen
Saat ini, kinerja ekonomi Surabaya menunjukkan tren positif:
- IPM: 85,6%
- Nilai Investasi: Rp40,48 triliun
- Pertumbuhan Ekonomi Triwulan III 2024: 5,5%
- Angka Kemiskinan: 3,5%
- TPT: 4,84%
Meski demikian, Wali Kota Eri menegaskan bahwa capaian tersebut harus ditingkatkan. “Saat ini pertumbuhan ekonomi Surabaya berada di kisaran 5,5 persen. Target tahun depan harus ditingkatkan hingga di atas 6 persen,” ujarnya.
Eri mengungkapkan salah satu kendala yang dihadapi adalah keterbatasan data ekspor-impor dari otoritas kepelabuhanan, yang menghambat BPS menghitung potensi riil pertumbuhan ekonomi. Oleh karena itu, Pemkot bersama BI dan OJK akan mengambil peran dalam validasi data.
“Ini penting untuk mengetahui potensi riil pertumbuhan ekonomi Surabaya. Sebagai kota jasa dan gerbang utama Indonesia Timur, Surabaya memiliki potensi ekonomi yang sangat besar,” pungkasnya.
(Res)
