Banggar DPRD Tulungagung menyoroti defisit RAPBD 2027 sebesar Rp286,866 miliar dan meminta TAPD menjelaskan prioritas serta perubahan anggaran.
Tulungagung, Analisapublik.id – Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kabupaten Tulungagung mendesak pemerintah daerah memastikan belanja dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD) 2027 tepat sasaran setelah muncul proyeksi defisit Rp286,866 miliar dalam rapat kerja bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), Selasa 10 November 2026.
Rapat yang berlangsung di Graha Wicaksana, Gedung DPRD Tulungagung, dipimpin Ketua DPRD sekaligus Ketua Banggar Marsono, S.Sos.
Pertemuan tersebut dihadiri Sekretaris Daerah Tri Hariadi, M.Si., selaku perwakilan TAPD, jajaran Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD), kepala organisasi perangkat daerah (OPD) terkait, serta anggota Banggar.
Pembahasan difokuskan pada postur RAPBD 2027, penyesuaian alokasi belanja, dan penetapan prioritas pembangunan berdasarkan kemampuan keuangan daerah.
Dalam rancangan awal yang disampaikan pada rapat paripurna 9 September 2026, pendapatan daerah diproyeksikan sebesar Rp2,708 triliun, sedangkan belanja mencapai Rp2,995 triliun.
Selisih pendapatan dan belanja tersebut menghasilkan proyeksi defisit yang dalam dokumen pembahasan tercatat sebesar Rp286,866 miliar.
Marsono menegaskan bahwa setiap alokasi anggaran harus memiliki dasar kebutuhan yang jelas dan memberikan manfaat bagi masyarakat.
“Pembahasan APBD bukan sekadar hitungan angka, melainkan penentuan prioritas pembangunan demi kesejahteraan warga Tulungagung,” ujar Marsono.
Ia meminta TAPD memaparkan secara terperinci setiap perubahan alokasi anggaran sebelum rancangan APBD dibawa ke tahap pembahasan berikutnya.
“Kami meminta Tim TAPD menjelaskan secara rinci setiap perubahan alokasi dana, agar rekomendasi Banggar benar-benar berdasar kebutuhan nyata masyarakat,” tegasnya.
Menurut Marsono, APBD 2027 perlu memprioritaskan penguatan infrastruktur dasar, peningkatan kualitas pendidikan, pelayanan kesehatan, pengentasan kemiskinan ekstrem, dan pemberdayaan ekonomi masyarakat.
Banggar juga meninjau hasil evaluasi Perubahan APBD 2026 yang telah disahkan pada 16 September 2026 dengan nilai Rp3,468 triliun.
Dalam pembahasan tersebut, DPRD kembali mengingatkan pemerintah daerah mengenai 12 rekomendasi strategis yang sebelumnya telah disampaikan.
Salah satu rekomendasi yang mendapat perhatian adalah pemangkasan belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi sebesar Rp29,9 miliar.
Pembahasan rekomendasi tersebut menjadi bagian dari evaluasi kebijakan belanja daerah agar penyesuaian anggaran tetap memperhatikan kebutuhan pembangunan.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Kabupaten Tulungagung Tri Hariadi menyampaikan komitmen TAPD untuk memberikan penjelasan atas pertanyaan dan masukan Banggar.
Menurutnya, pembahasan bersama DPRD mencakup rasionalisasi belanja dengan mempertimbangkan kebutuhan riil masyarakat serta kemampuan keuangan pemerintah daerah.
Rapat Banggar dan TAPD juga menjadi forum koordinasi untuk membahas kebijakan keuangan daerah, termasuk evaluasi perubahan APBD dan proyeksi anggaran tahun berikutnya.
Kedua pihak sepakat melanjutkan pembahasan dalam pertemuan berikutnya guna menyempurnakan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD 2027.
Pengesahan APBD 2027 ditargetkan paling lambat akhir November 2026 agar pelaksanaan program pemerintah daerah pada tahun anggaran berikutnya dapat dimulai tepat waktu.
Marsono berharap pembahasan antara legislatif dan eksekutif menghasilkan kebijakan anggaran yang transparan, akuntabel, dan berpihak pada kebutuhan masyarakat Tulungagung.
Reporter: Endi S
Redaktur: Aris Setyoadji
