Jakarta, analisapublik.id – Pasca tragedi ambruknya bangunan di Ponpes Al Khoziny Sidoarjo pada Senin (29/9), pemerintah mengambil langkah cepat dengan segera membuka layanan hotline (layanan komunikasi langsung melalui telepon). Layanan ini ditujukan bagi masyarakat, khususnya pengelola pondok pesantren, yang ingin melaporkan atau mengadukan bangunan sekolah yang rawan rubuh atau ambruk.
Nomor resmi layanan hotline tersebut akan segera dipublikasikan dalam waktu dekat.
“Kita buka hotline, nanti dikasih tahu nomornya. Tolong disampaikan kepada masyarakat, pesantren-pesantren yang merasa rawan, konsultasi saja dengan hotline,” ujar Menteri Koordinator (Menko) Bidang Pemberdayaan Masyarakat, Abdul Muhaimin Iskandar, dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa.
Menurut Menko Muhaimin, hotline ini penting untuk membantu pemerintah dan masyarakat dalam melakukan cek dan ricek guna mencegah serta menanggulangi masalah bangunan di pesantren.
Satgas Dibentuk, Pembangunan Tanpa Izin Wajib Dihentikan
Selain layanan hotline, pemerintah juga segera membentuk Satuan Tugas (Satgas) Pembangunan Pesantren. Satgas ini bertugas melakukan inventarisasi dan pengecekan data bersama masyarakat dan pemerintah daerah (pemda) untuk mencegah terulangnya musibah.
”Setelah kita lakukan audit, sambil terus melakukan inventarisasi dan pengecekan, lalu nanti kita carikan anggarannya… Tapi tentu pemerintah seadanya dulu, belum bisa semuanya,” jelas Menko Muhaimin.
Dalam upaya pencegahan lebih lanjut, Menko Muhaimin secara tegas meminta pengelola pesantren untuk:
Memperbarui Perizinan: Semua pesantren diimbau untuk memperbaiki surat izin mendirikan bangunan atau Persetujuan Bangunan Gedung (PBG). “Semua pesantren, bangun sekecil apapun harus ada PBG. Karena itu, sambil membenahi itu, Pak Menteri PU menjamin semua jenis perizinan free,” tegasnya.
Menghentikan Sementara Pembangunan: Pesantren yang sedang dalam proses pembangunan atau revitalisasi gedung diminta untuk menghentikan sementara aktivitas tersebut hingga perizinan mereka dipastikan beres. “Yang penting dipastikan semua proses bangunan tanpa izin hentikan, hentikan dulu. Saya minta kepada seluruh pesantren-pesantren yang sedang membangun untuk menghentikan sementara karena harus izin,” tutup Menko Muhaimin.
Langkah cepat ini diambil menyusul tragedi ambruknya mushala di lantai tiga Ponpes Al Khoziny di Buduran, Kabupaten Sidoarjo, yang terjadi pada Senin (29/9) di tengah proses renovasi. Peristiwa nahas tersebut menyebabkan ratusan santri terjebak di bawah puing-puing. Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memastikan total 63 jenazah korban reruntuhan telah berhasil dievakuasi oleh tim SAR gabungan. ( wa/ar,)
