Setiap 10 November, bangsa ini kembali mengenang para pahlawan, mereka yang mempertaruhkan hidup demi sebuah keyakinan sederhana, kemerdekaan harus menjamin martabat manusia, bukan sekadar mengganti siapa yang memegang kekuasaan.
Surabaya menyimpan ingatan itu, tentang keberanian menghadapi ketakutan, tentang pengorbanan tanpa pamrih, dan tentang rakyat yang menolak menyerahkan masa depannya kepada kekuatan yang lebih besar.
Delapan puluh satu tahun kemudian, semangat tersebut seharusnya tidak berhenti pada upacara dan karangan bunga, namun hadir dalam keberanian memperbaiki sesuatu yang telah kehilangan kepercayaan.
Termasuk Kepolisian Negara Republik Indonesia, di tengah peringatan Hari Pahlawan 2026, Kapolri Jenderal Suyudi Ario Seto dihadapkan pada pekerjaan yang jauh lebih berat daripada sekadar memimpin organisasi besar.
Jenderal berpangkat bintang empat ini dituntut memulihkan marwah Polri yang terluka oleh berbagai persoalan integritas, pelayanan, dan penegakan hukum.
Luka itu bukan hanya persoalan citra, karena ini menyangkut hubungan antara rakyat dan institusi yang diberi kewenangan untuk melindunginya.
Ketika masyarakat merasa harus memviralkan sebuah perkara agar memperoleh perhatian, kepercayaan terhadap mekanisme keadilan sedang dipertanyakan.
Hukum seharusnya bekerja karena kebenaran dan hak warga negara, bukan karena tekanan jumlah penonton di media sosial.
Di sinilah tekad pembaruan Jenderal Suyudi memperoleh maknanya.
Namun, janji memperbaiki Polri tidak boleh berhenti sebagai kalimat yang terdengar meyakinkan.
Masyarakat membutuhkan perubahan yang dapat dirasakan, bahkan oleh warga yang tidak memiliki jabatan, uang, ataupun hubungan dengan orang berpengaruh.
Warisan kepemimpinan Jenderal Listyo Sigit Prabowo pun tidak dapat dilepaskan dari evaluasi tersebut.
Selama masa kepemimpinannya, berbagai persoalan yang melibatkan anggota kepolisian memunculkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan, ketegasan penindakan, dan konsistensi reformasi internal.
Tidak semua kesalahan anggota dapat dibebankan secara pribadi kepada Kapolri, tetapi tanggung jawab seorang pemimpin juga tidak berhenti pada tindakan yang dilakukannya sendiri.
Ia mencakup sistem yang dibangun, pejabat yang dipercaya, serta cara institusi merespons pelanggaran.
Karena itu, pembenahan Polri harus berani menyentuh budaya kekuasaan yang memungkinkan kedekatan lebih dihargai daripada kemampuan, dan solidaritas kelompok ditempatkan di atas pertanggungjawaban.
Polri bukan warisan seorang jenderal, nukan pula ruang untuk mempertahankan pengaruh kelompok tertentu, Polri adalah institusi negara yang harus mengabdi kepada rakyat.
Semangat Hari Pahlawan memberikan ukuran moral bagi tugas tersebut, keberanian tidak selalu berarti menghadapi senjata.
Dalam kehidupan hari ini, keberanian dapat berarti menolak perintah yang melanggar hukum, membongkar penyimpangan, dan menindak rekan sendiri ketika terbukti bersalah.
Seorang polisi yang menolak pungutan liar sedang menjaga kehormatan seragamnya.
Seorang penyidik yang tidak memperjualbelikan perkara sedang mempertahankan martabat hukum.
Dan seorang Kapolri yang berani mengoreksi kesalahan institusinya sedang menunjukkan bahwa kesetiaan kepada negara lebih tinggi daripada kesetiaan kepada lingkaran kekuasaan.
Jenderal Suyudi menghadapi ujian itu, memulihkan marwah Polri berarti memastikan bahwa laporan masyarakat tidak bergantung pada status sosial.
Bahwa pengaduan terhadap anggota diperiksa secara adil.
Bahwa promosi jabatan bertumpu pada integritas dan kemampuan, bukan kedekatan.
Pemulihan itu juga membutuhkan keterbukaan, institusi yang kuat bukanlah institusi yang tidak pernah mengakui kesalahan, melainkan yang mampu memperbaikinya tanpa harus menunggu kemarahan publik.
Tentu, perubahan tidak dapat diselesaikan hanya dengan mengganti seorang Kapolri.
Kebiasaan yang telah lama terbentuk tidak serta-merta hilang bersama pergantian kepemimpinan, tetapi setiap perubahan memerlukan keberanian untuk memulainya.
Hari Pahlawan mengingatkan bahwa kehormatan tidak lahir dari pangkat, melainkan dari pengabdian.
Para pejuang Surabaya tidak dikenang karena kekuasaan yang mereka miliki, tetapi karena sesuatu yang rela mereka korbankan.
Pelajaran itu seharusnya hidup dalam tubuh Polri.
Jenderal Suyudi tidak perlu menjadikan masa lalu sebagai musuh, cukup menjadikannya cermin, mempertahankan yang benar, mengoreksi yang keliru, dan memastikan kesalahan tidak terus diwariskan.
Sebab, marwah sebuah institusi tidak dapat dipulihkan melalui pencitraan semata.
Ia hanya dapat dibangun kembali ketika rakyat merasakan keadilan tanpa harus memintanya dengan ketakutan.
Pada Hari Pahlawan inilah Jenderal Suyudi perlu mengingat satu hal, sejarah tidak akan mengukur keberhasilan seorang Kapolri dari banyaknya penghormatan yang diterima, melainkan dari seberapa besar rasa aman dan kepercayaan yang berhasil dikembalikan kepada rakyat.
Karena penghormatan terbaik kepada para pahlawan bukanlah sekadar mengenang keberanian mereka, melainkan berani memulihkan kehormatan negara melalui keadilan yang benar-benar dirasakan rakyat.*
Oleh: Aris Setyoadji, Redpel Analisa Publik.id
