Oleh: H. Muhajir Wahyu Ramadhan
Selasa, 29 September 2026
Rp20 triliun adalah angka yang sangat besar.
Tetapi bagi orang yang sedang sakit, besarnya angka itu mungkin bukan persoalan utama.
Yang ingin mereka tahu jauh lebih sederhana.
Ketika datang ke rumah sakit membawa kartu BPJS Kesehatan, apakah bisa segera dilayani?
Apakah dokter tersedia?
Apakah obat ada?
Apakah kamar tersedia?
Dan apakah pasien masih harus mondar-mandir hanya karena urusan administrasi?
Pertanyaan itulah yang semestinya ikut dibicarakan ketika pemerintah menyiapkan tambahan dana Rp20 triliun untuk memperkuat keberlanjutan Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Tekanan keuangannya memang nyata.
BPJS Kesehatan mencatat penerimaan iuran sekitar Rp14 triliun per bulan, sedangkan biaya pelayanan kesehatan mencapai sekitar Rp16 triliun.
Artinya, terdapat kesenjangan arus kas sekitar Rp2 triliun setiap bulan.
Tetapi JKN bukan sekadar angka dalam neraca.
Di balik biaya pelayanan itu ada pasien kanker yang harus menjalani pengobatan berkali-kali.
Ada penderita gagal ginjal yang membutuhkan cuci darah.
Ada ibu yang hendak melahirkan.
Ada orang tua yang membutuhkan pemeriksaan jantung.
Ada pula jutaan keluarga yang mungkin tidak mempunyai pilihan pembiayaan lain ketika salah satu anggotanya jatuh sakit.
Karena itu, ketika Rp20 triliun tersebut nantinya dikucurkan, masyarakat berhak melihat dampaknya di lapangan.
Apakah pembayaran kepada rumah sakit dan fasilitas kesehatan semakin lancar?
Apakah obat semakin tersedia?
Apakah antrean pelayanan bisa dipangkas?
Apakah sistem rujukan semakin mudah?
Dan yang paling penting, apakah pasien bisa mendapatkan tindakan medis yang dibutuhkan tanpa tersendat persoalan administratif?
Menjaga keberlanjutan JKN memang tidak sederhana.
Biaya pelayanan kesehatan terus meningkat. Kepatuhan pembayaran iuran harus diperkuat. Efisiensi pembiayaan harus dilakukan. Potensi pemborosan dan fraud juga harus ditutup.
Namun, Rp20 triliun jangan berhenti menjadi angka untuk menambal kesenjangan arus kas.
Harus ada perubahan yang bisa dirasakan pasien.
Sebab rakyat tidak mengukur keberhasilan BPJS Kesehatan dari tebalnya laporan keuangan.
Rakyat mengukurnya ketika sakit.
Datang ke rumah sakit.
Dilayani.
Diperiksa.
Mendapat obat.
Mendapat tindakan medis yang dibutuhkan.
Lalu pulang dengan kondisi yang lebih baik.
Sesederhana itu.
Maka, ketika Rp20 triliun akhirnya dikucurkan, pertanyaan terpenting bukan sekadar apakah dana itu mampu memperkuat keuangan JKN.
Pertanyaannya adalah:
Apa yang benar-benar berubah bagi pasien?
Sebab pada akhirnya, yang harus diselamatkan bukan hanya kesehatan keuangan JKN.
Yang jauh lebih penting adalah kesehatan manusia yang datang membawa kartu BPJS karena sedang membutuhkan pertolongan.
—Abahtindik
