CATATAN ABAHTINDIK
Oleh: H. Muhajir Wahyu Ramadhan
Bayangkan sebuah mobil berharga ratusan juta rupiah masuk ke SPBU. Mobil itu berhenti di dispenser Pertalite, lalu tangkinya diisi penuh. Di belakangnya mungkin ada pengemudi ojek, pedagang kecil, pekerja harian, atau keluarga yang harus menghitung setiap rupiah untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari.
Gambaran itulah yang membuat pernyataan Menteri ESDM Bahlil Lahadalia menarik perhatian publik.
Di ICE BSD, Tangerang, Selasa, 22 September 2026, Bahlil mengimbau masyarakat berpenghasilan tinggi dan pemilik mobil bagus agar tidak menggunakan BBM yang mendapat dukungan negara. Ia bahkan mempertanyakan, “Masa sih kita nggak malu,” jika jatah yang seharusnya membantu masyarakat yang membutuhkan justru dinikmati kelompok mampu.
Pesannya mudah dipahami. Masyarakat yang mampu tentu patut memiliki kesadaran.
Namun, persoalan BBM tidak boleh berhenti pada rasa malu.
Subsidi dan kompensasi energi menggunakan uang negara. Karena itu, ketepatan sasarannya tidak semestinya hanya bergantung pada kesadaran sukarela masyarakat.
Jika pemerintah ingin BBM yang mendapat dukungan negara benar-benar tepat sasaran, sistemnya harus mampu menjawab pertanyaan mendasar: siapa yang berhak membeli, kendaraan apa yang diperbolehkan, berapa batas konsumsinya, bagaimana data pengguna diverifikasi, dan bagaimana penyalahgunaan ditindak.
Istilahnya juga perlu ditempatkan secara tepat. Solar termasuk Jenis BBM Tertentu (JBT) yang mendapat subsidi, sedangkan Pertalite merupakan Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yang mendapat kompensasi pemerintah.
Jadi, persoalannya bukan semata siapa yang malu atau tidak malu ketika masuk SPBU.
Persoalan utamanya adalah ketepatan sasaran.
Bahlil juga menyinggung temuan kendaraan dengan tangki yang dimodifikasi untuk menampung BBM dalam jumlah sangat besar. Jika praktik semacam itu digunakan untuk membeli BBM yang mendapat dukungan negara secara tidak wajar lalu menjualnya kembali, persoalannya bukan lagi sekadar etika. Itu sudah menyangkut pengawasan distribusi dan penegakan aturan.
Karena itu, pemerintah jangan berhenti pada imbauan agar masyarakat mampu sadar diri.
Perbaiki datanya. Perkuat verifikasi kendaraan. Tutup celah pembelian tidak wajar. Integrasikan pengawasan dari konsumen, SPBU hingga rantai distribusi. Ketika ditemukan penyalahgunaan, tindak secara konsisten.
Masyarakat mampu memang perlu memiliki kesadaran. Tetapi negara tidak boleh menggantungkan kebijakan bernilai besar hanya pada kesadaran.
Subsidi dan kompensasi dibayar dengan uang publik. Siapa yang berhak menikmatinya semestinya ditentukan melalui data yang akurat, aturan yang jelas, mekanisme yang transparan, serta pengawasan yang tidak mudah diakali.
Rasa malu memang penting.
Tetapi untuk menjaga uang rakyat, sistem yang benar jauh lebih penting.
