Jatim

DPRD Tulungagung Setujui Ranperda APBD 2027, Belanja Daerah Capai Rp3,21 Triliun

12869
×

DPRD Tulungagung Setujui Ranperda APBD 2027, Belanja Daerah Capai Rp3,21 Triliun

Sebarkan artikel ini

DPRD dan Pemkab Tulungagung menyepakati Ranperda APBD 2027 dengan belanja Rp3,21 triliun dan defisit Rp286,86 miliar.

Tulungagung, Analisapublik.id – DPRD Kabupaten Tulungagung bersama Pemerintah Kabupaten Tulungagung menyepakati Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) APBD Tahun Anggaran 2027 dengan belanja sebesar Rp3,219 triliun dan defisit Rp286,86 miliar dalam rapat paripurna di Ruang Graha Wicaksana, Rabu 18 November 2026.

Rapat dipimpin Ketua DPRD Tulungagung Marsono dan dihadiri Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin, pimpinan dan anggota DPRD, sekretaris daerah, asisten, staf ahli, serta kepala perangkat daerah.

Selain persetujuan Ranperda APBD 2027, rapat paripurna juga mengagendakan penyampaian Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) Tahun 2027.

Berdasarkan hasil pembahasan Badan Anggaran DPRD bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), pendapatan daerah dalam rancangan APBD 2027 disepakati sebesar Rp2.932.161.039.149,02.

Sementara itu, belanja daerah direncanakan mencapai Rp3.219.027.489.972,86.

Selisih antara pendapatan dan belanja tersebut menghasilkan defisit anggaran sebesar Rp286.866.450.823,84.

Untuk menutup defisit, pemerintah daerah merencanakan pembiayaan neto dengan nilai yang sama, yakni Rp286.866.450.823,84, sehingga sisa lebih pembiayaan anggaran (SiLPA) yang direncanakan sebesar Rp0,00.

Baca Juga:  DPRD Tulungagung Setujui Lima Ranperda, Enam Regulasi Lain Masuk Pembahasan

Komposisi anggaran tersebut merupakan hasil pembahasan bersama antara DPRD dan pemerintah daerah sebelum Ranperda APBD 2027 memasuki tahapan berikutnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Plt. Bupati Tulungagung Ahmad Baharudin menyampaikan apresiasi kepada DPRD atas proses pembahasan dan penyempurnaan rancangan anggaran bersama pemerintah daerah.

Ia menjelaskan bahwa penyusunan APBD 2027 mengacu pada tema pembangunan “Tulungagung Berkarakter: Pembangunan SDM Berakhlak Mulia, Potensi Ekonomi Lokal Bernilai Tambah, Serta Tata Kelola Bersih dan Akuntabel”.

Tema tersebut dijabarkan ke dalam delapan prioritas pembangunan daerah.

Prioritas pertama adalah perluasan kesejahteraan sosial masyarakat, disusul pembangunan ekonomi sektor unggulan dan penyediaan infrastruktur berkualitas.

Pemerintah daerah juga memprioritaskan peningkatan akses dan kualitas pelayanan pendidikan serta kesehatan, pengembangan industri berbasis sumber daya alam lokal, dan percepatan penurunan kemiskinan.

Dua prioritas lainnya meliputi peningkatan kualitas tata pemerintahan dan pelayanan publik serta penguatan ketahanan bencana dan pelestarian budaya.

Ahmad Baharudin berharap kerja sama antara pemerintah daerah dan DPRD terus terjaga dalam pelaksanaan program pembangunan untuk mewujudkan masyarakat Tulungagung yang sejahtera, maju, dan berakhlak mulia.

Baca Juga:  Pemkab Tulungagung Luncurkan Logo Hari Jadi ke-821, Perayaan Berlangsung hingga Desember 2026

Sementara itu, Ketua DPRD Tulungagung Marsono menjelaskan bahwa Propemperda 2027 menjadi instrumen penentuan prioritas penyusunan produk hukum daerah.

Menurutnya, perencanaan regulasi harus mempertimbangkan kebutuhan masyarakat sekaligus kemampuan keuangan pemerintah daerah.

“Keselarasan antara perencanaan program, regulasi, dan kemampuan keuangan daerah menjadi kunci agar pelaksanaan pembangunan berjalan terarah, efektif, transparan, dan akuntabel,” pungkasnya.

Persetujuan Ranperda APBD 2027 dan penyampaian Propemperda dalam rapat paripurna tersebut menjadi bagian dari tahapan penyusunan anggaran serta perencanaan pembentukan peraturan daerah Kabupaten Tulungagung untuk tahun berikutnya.

Reporter: Endi S
Redaktur: Aris Setyoadji

Materi konten BERITA pada website ini dilindungi oleh hukum. Setiap penggunaan, pengambilan, penggandaan, pemindaian (crawling), pengindeksan, pemrosesan otomatis, atau pemanfaatan konten dalam bentuk apa pun—termasuk untuk kepentingan sistem kecerdasan buatan (Artificial Intelligence)—hanya dapat dilakukan dengan izin tertulis dari analisapublik.id.