Bakesbangpol Jatim meminta FPK memperkuat kerukunan, mengantisipasi konflik sosial, dan meningkatkan koordinasi antardaerah.
Surabaya, Analisapublik.id – Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Bakesbangpol) Jawa Timur meminta Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) memperkuat kerukunan masyarakat dan mengantisipasi potensi konflik sosial melalui koordinasi lintas daerah dalam Rapat Koordinasi FPK Jawa Timur 2026 di Kantor Bakesbangpol Jatim, Rabu 18 November 2026.
Kepala Bakesbangpol Jawa Timur, Eddy Supriyanto, menyampaikan bahwa kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di Jawa Timur relatif terjaga meskipun menghadapi dinamika sosial, politik, ekonomi, dan aksi unjuk rasa.
Menurut Eddy, pemerintah, aparat keamanan, mahasiswa, dan elemen masyarakat memiliki peran dalam menjaga komunikasi serta mengedepankan pendekatan persuasif.
“Berbeda pendapat itu boleh, menyampaikan aspirasi melalui unjuk rasa juga diperbolehkan. Namun, jangan sampai menimbulkan tindakan anarkis yang merugikan masyarakat,” tegas Eddy.
Ia menyebut pemerintah terus membuka ruang dialog dengan mahasiswa dan kelompok masyarakat untuk menyampaikan aspirasi.
Eddy juga menyinggung apel bersama yang difasilitasi Kapolda Jawa Timur dengan melibatkan sekitar 5.000 peserta serta forum diskusi di Taman Bhinneka.
“Melalui Forum Pembauran Kebangsaan, kita harus memberikan contoh bahwa masyarakat Jawa Timur tetap guyub, rukun, dan bersatu menjaga Indonesia. Mari kita perkuat kerukunan agar Jawa Timur dan seluruh kabupaten/kota tetap aman serta kondusif,” ujarnya.
Sementara itu, Ketua FPK Jawa Timur, H. R. Mohammad Ali Zaini, menyampaikan bahwa rapat koordinasi tersebut membahas penguatan komunikasi dan konsolidasi antara pengurus FPK provinsi dan kabupaten/kota, khususnya wilayah Gerbangkertosusila.
Ali Zaini menjelaskan, koordinasi tersebut mencakup penyelarasan program kerja serta pembahasan langkah bersama dalam menghadapi persoalan kebangsaan.
Ia juga menyebut rencana pembentukan dan penguatan kepengurusan FPK di Kabupaten Pamekasan, Lumajang, dan Kediri yang belum memiliki kepengurusan.
“Kami mengajak seluruh pengurus FPK kabupaten/kota memiliki semangat yang sama. FPK harus menjadi salah satu garda terdepan dalam merawat dan menjaga kebinekaan yang berlandaskan Pancasila,” tegasnya.
Sekretaris FPK Jawa Timur, H. Muhamad Alyas, menyoroti pentingnya komunikasi dan pembauran masyarakat lintas etnis, suku, dan agama.
Menurut Alyas, potensi gesekan sosial perlu diantisipasi melalui koordinasi dan komunikasi antarkelompok masyarakat.
“Kebinekaan harus terus dirawat, dijaga, dan dibina bersama. FPK harus hadir sebagai penyejuk di tengah keberagaman masyarakat, bukan justru membiarkan munculnya percikan-percikan konflik,” ungkapnya.
Alyas juga meminta kegiatan FPK kabupaten/kota dikoordinasikan secara berkelanjutan dengan pengurus FPK provinsi agar pelaksanaan program pembauran kebangsaan berjalan selaras.
Dalam rapat tersebut, Wakil Ketua FPK Jawa Timur, Syuhada Endrayono, mengusulkan pembentukan wadah koordinasi FPK di tingkat nasional.
Usulan itu disampaikan untuk memperkuat pertukaran informasi dan koordinasi antardaerah dalam menangani persoalan pembauran kebangsaan.
“Salah satu rekomendasi penting adalah perlunya wadah FPK secara nasional, sehingga persoalan yang berkaitan dengan pembauran dan kebangsaan dapat segera dikoordinasikan serta diselesaikan tanpa mengorbankan kepentingan nasional,” jelas Syuhada.
Reporter: Rijen Senario
Redaktur: Aris Setyoadji







