Proyek jalan Selur–Wonodadi senilai Rp5,8 miliar baru mencapai 15 persen dari target 80 persen. DPUPKP Ponorogo menyiapkan evaluasi kontrak.
Ponorogo, Analisapublik.id – Dinas Pekerjaan Umum, Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPUPKP) Kabupaten Ponorogo mengevaluasi proyek pembangunan jalan Selur–Wonodadi di Kecamatan Ngrayun senilai Rp5,8 miliar setelah progres fisiknya hingga pertengahan November 2026 baru mencapai sekitar 15 persen dari target 80 persen.
Keterlambatan tersebut membuat kontraktor terancam pemutusan kontrak dan sanksi daftar hitam apabila tidak mampu memenuhi kewajiban pekerjaan sesuai ketentuan.
Kepala DPUPKP Ponorogo Jamus Kunto membenarkan rendahnya realisasi pembangunan jalan yang dijadwalkan selesai pada 2 Desember 2026 tersebut.
“Masih lima belasan, kasar ya. Nanti kalau kita tajamkan lagi, itu kan nanti kita hitung,” ungkap Jamus saat dikonfirmasi, Selasa 17 November 2026.
Proyek tersebut dikerjakan CV Prabu Alam, perusahaan yang beralamat di Perum Barisan Indah N/22, Kecamatan Sampang, Kabupaten Sampang.
Nilai kontrak pekerjaan mencapai sekitar Rp5,8 miliar dari pagu anggaran Rp7,3 miliar, dengan penandatanganan kontrak pada September 2026.
Berdasarkan perbandingan target dan realisasi, ketertinggalan pekerjaan mencapai sekitar 65 poin persentase.
Sementara batas akhir kontrak semakin dekat, sebagian besar pekerjaan fisik belum terealisasi.
Pemerintah Kabupaten Ponorogo sebelumnya telah menggelar Scheduled Contract Meeting (SCM) untuk mengevaluasi keterlambatan sekaligus meminta penyedia jasa memaksimalkan sisa waktu pelaksanaan.
Evaluasi tersebut juga mencakup pertanggungjawaban penggunaan uang muka dan penghitungan pekerjaan yang telah diselesaikan.
Jamus menjelaskan bahwa pemerintah daerah dapat memutus kontrak apabila penyedia jasa tidak mampu memenuhi kewajibannya.
Konsekuensi yang disiapkan meliputi penyelesaian jaminan pelaksanaan serta kewajiban terkait uang muka berdasarkan hasil evaluasi dan ketentuan kontrak.
“Iya, jaminan dipotong progresnya. Terus ketika pekerjaannya tidak tercapai sampai 25 persen, pencairan uang mukanya juga kita cairkan,” jelasnya.
Selain pemutusan kontrak, DPUPKP Ponorogo mempertimbangkan sanksi daftar hitam terhadap kontraktor apabila hasil evaluasi menunjukkan adanya pelanggaran yang memenuhi ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah.
“Karena tidak selesai pekerjaannya sesuai kontrak, selain putus kontrak, pelaksanaannya akan kita blacklist juga,” tegas Jamus.
Meski demikian, pemutusan kontrak dan sanksi daftar hitam masih berupa langkah yang dipersiapkan, bukan keputusan final.
Penerapannya harus melalui evaluasi prestasi pekerjaan, pemeriksaan kewajiban kontraktual, serta prosedur yang berlaku.
Berdasarkan pantauan lapangan, aktivitas pembangunan masih terlihat pada pekerjaan talud jalan.
Namun, rendahnya capaian fisik membuat penyelesaian proyek sebelum batas akhir kontrak menjadi persoalan yang harus segera ditangani.
DPUPKP Ponorogo juga perlu memastikan kesesuaian antara pembayaran, penggunaan uang muka, dan volume pekerjaan yang benar-benar telah dilaksanakan.
Penghitungan tersebut diperlukan untuk menentukan hak dan kewajiban masing-masing pihak apabila kontrak akhirnya diputus.
Hingga berita ini disusun, pihak CV Prabu Alam belum berhasil dikonfirmasi mengenai penyebab keterlambatan maupun upaya percepatan pekerjaan.
Hasil evaluasi DPUPKP Ponorogo akan menentukan kelanjutan proyek, penyelesaian kewajiban keuangan kontraktor, serta kepastian pembangunan akses jalan yang dibutuhkan masyarakat Selur–Wonodadi.(Adv)
Reporter: Hasan
Redaktur: Aris Setyoadji



