LKHAI memperkuat tata kelola organisasi dan menyiapkan kerja sama dengan Jimly School serta LSP Jimly untuk pelatihan dan sertifikasi profesi hukum.
Surabaya, Analisapublik.id – Lembaga Kajian Hukum dan Advokasi Indonesia (LKHAI) mematangkan rencana kerja sama pendidikan dan sertifikasi profesi hukum dengan Jimly School of Law and Government serta LSP Jimly melalui rapat koordinasi pengurus di Rumah Makan Ruas Rasa, Surabaya, Kamis 12 November 2026.
Pertemuan tersebut sekaligus membahas pembenahan tata kelola organisasi, penyusunan program strategis, pembagian kewenangan pengurus, dan persiapan teknis pengembangan kompetensi sumber daya manusia di bidang hukum.
Rapat dipimpin Direktur Eksekutif LKHAI Mohammad Syarifudin Abdillah, S.H., M.H., bersama Wakil Direktur Eksekutif Andry Ermawan, S.H., dan Sekretaris Eksekutif Rouli D. Marbun, S.H., M.H.
Dalam pertemuan itu, Dr. Bastianto Nugroho, S.H., M.Hum., memaparkan arah pengembangan kelembagaan, sistem tata kerja, mekanisme koordinasi, serta penyusunan program organisasi.
Penguatan struktur organisasi menjadi salah satu perhatian utama agar setiap bidang memiliki tugas, fungsi, dan kewenangan yang terukur.
LKHAI juga membahas perlunya indikator kinerja serta mekanisme pelaporan untuk memantau dan mengevaluasi pelaksanaan program secara berkala.
Pemaparan Bastianto menekankan pentingnya keselarasan antara visi organisasi, perencanaan strategis, pembagian tanggung jawab pengurus, dan pelaksanaan kegiatan.
Melalui pembenahan tersebut, LKHAI menargetkan peningkatan kapasitas kelembagaan dalam bidang kajian hukum, advokasi, pendidikan, serta penguatan kesadaran hukum masyarakat.
Selain konsolidasi internal, pengurus membahas persiapan kerja sama dengan Jimly School of Law and Government, LSP Jimly, serta asosiasi profesi terkait.
LSP Jimly disebut memiliki lisensi dari Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP), sedangkan rencana kerja sama masih berada pada tahap pematangan teknis.
Program yang dibahas diarahkan untuk mendukung pendidikan, pelatihan, peningkatan kompetensi, dan sertifikasi profesi dalam bidang hukum, ketatanegaraan, pemerintahan, serta keahlian khusus.
Salah satu bidang yang direncanakan ialah Auditor Hukum Indonesia (JSLG-ASAHI), dengan fokus pada penguatan kemampuan audit kepatuhan hukum di lingkungan instansi pemerintah maupun swasta.
Bidang lainnya mencakup Mediator dan Konsiliator (C.M.C.) untuk meningkatkan keterampilan penyelesaian sengketa melalui mediasi dan konsiliasi.
LKHAI juga membahas program Certified Contract Drafter (C.C.D.) yang diarahkan pada pengembangan kemampuan menyusun dan menganalisis kontrak hukum serta bisnis.
Untuk bidang pengadaan barang dan jasa, rencana pelatihan meliputi Certified Procurement Contract Drafter (C.P.C.D.) dan Asisten Perancang Kontrak.
Program Legislative Drafting dan Legal Drafting turut masuk dalam pembahasan untuk memperkuat keterampilan penyusunan peraturan perundang-undangan serta dokumen hukum.
Selain itu, LKHAI menyiapkan pembahasan pelatihan sektoral yang mencakup hukum kesehatan, hukum properti, dan hukum pertanahan.
Bidang Good Corporate Governance (GCG) serta hukum kontrak bisnis internasional juga menjadi bagian dari rencana pengembangan kompetensi untuk mendukung kepatuhan hukum dan tata kelola korporasi.
Seluruh bidang tersebut masih merupakan rencana program yang dibahas dalam persiapan kerja sama, sehingga pelaksanaannya memerlukan penyelesaian tahapan teknis antarlembaga.
Dalam rapat koordinasi, LKHAI turut membahas pembagian tanggung jawab penyelenggara, pemetaan calon peserta, penyusunan jadwal pelatihan, pengembangan kurikulum, dan penentuan tenaga pengajar.
Mekanisme asesmen serta evaluasi juga menjadi perhatian agar pelaksanaan pendidikan dan sertifikasi memiliki ukuran kompetensi yang jelas.
LKHAI menekankan bahwa penyelenggaraan sertifikasi harus memperhatikan standar kompetensi, legalitas lembaga penyelenggara, serta ketentuan BNSP sesuai kewenangan masing-masing pihak.
Konsolidasi tersebut menjadi bagian dari upaya LKHAI membangun tata kelola organisasi yang lebih terukur sekaligus memperluas pengembangan sumber daya manusia di bidang hukum.
Melalui rencana kerja sama ini, LKHAI juga menargetkan penguatan perannya dalam kajian hukum, advokasi, pendidikan profesi, dan dukungan terhadap tata kelola pemerintahan yang baik.
Masyarakat yang membutuhkan informasi mengenai program organisasi LKHAI dapat menghubungi nomor 0823-1534-2229.
Reporter: Rijen Senario
Redaktur: Aris Setyoadji
