- Unesa mempertemukan hakim Pengadilan Agama, arbiter Basyarnas, dan akademisi untuk membahas kepastian hukum sengketa ekonomi syariah.
Surabaya, Analisapublik.id – Pusat Kajian Hukum Islam (CENTRIS) Fakultas Hukum Universitas Negeri Surabaya (Unesa) membahas kepastian hukum penyelesaian sengketa ekonomi syariah melalui jalur pengadilan dan arbitrase dalam seminar internasional di Auditorium Fakultas Hukum Unesa, Rabu 11 November 2026.
Seminar bertajuk *Sharia Justice Forum: International Seminar on Islamic Law* tersebut mengangkat tema “Where Do Sharia Economic Disputes End Up? Weighing Litigation and Non-Litigation Approaches” atau “Ke Mana Sengketa Ekonomi Syariah Berlabuh? Menimbang Jalan Litigasi dan Non-Litigasi”.
Forum yang berlangsung secara hibrida melalui pertemuan langsung, Zoom, dan YouTube itu diikuti sekitar 500 peserta.
Pembahasan menghadirkan perspektif Pengadilan Agama, Badan Arbitrase Syariah Nasional (Basyarnas), dan akademisi internasional untuk mengkaji pilihan penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
Ketua Pengadilan Agama Surabaya Drs. Mufi Baihaqi, M.H., menyampaikan perspektif peradilan mengenai kewenangan Pengadilan Agama dalam menangani perkara ekonomi syariah.
Materi yang dibahas meliputi hukum acara, pengalaman penanganan perkara, serta persoalan pelaksanaan dan eksekusi putusan.
Sementara itu, Basyarnas MUI Jawa Timur diwakili arbiter Anandyo Susetyo, S.H., M.H., yang akrab disapa Anton.
Anton hadir mewakili Ketua Basyarnas MUI Jawa Timur Drs. H. R. Soeharyanto untuk menyampaikan perspektif penyelesaian sengketa melalui mekanisme arbitrase.
Perspektif akademik internasional disampaikan Qoriatul Hasaanah, kandidat Ph.D., yang membahas perkembangan pemikiran hukum Islam serta relevansinya dengan mekanisme penyelesaian sengketa ekonomi syariah.
Ketiga perspektif tersebut menjadi dasar pembahasan mengenai pentingnya memahami karakter sengketa sebelum menentukan jalur penyelesaian yang sesuai.
Dalam sistem hukum Indonesia, kewenangan Pengadilan Agama menangani perkara ekonomi syariah antara lain berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 93/PUU-X/2012, serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 14 Tahun 2016.
Sementara itu, penyelesaian sengketa melalui arbitrase mengacu pada Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa.
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam seminar ialah pentingnya klausul penyelesaian sengketa yang disepakati para pihak sejak penyusunan akad.
Klausul tersebut berperan dalam menentukan forum penyelesaian perselisihan, baik melalui Pengadilan Agama maupun lembaga arbitrase, dengan tetap memperhatikan ketentuan hukum yang berlaku.
Dalam mekanisme arbitrase, kesepakatan tertulis para pihak menjadi dasar kewenangan lembaga arbitrase untuk memeriksa dan memutus sengketa.
Namun, penyelesaian melalui arbitrase tidak sepenuhnya menghilangkan peran pengadilan karena pelaksanaan putusan arbitrase dalam keadaan tertentu tetap memerlukan keterlibatan lembaga peradilan.
Persoalan kepastian hukum tersebut semakin relevan seiring perkembangan transaksi perbankan syariah, pembiayaan, investasi, dan layanan teknologi finansial berbasis prinsip syariah.
Melalui pembahasan ini, peserta memperoleh pemahaman bahwa penyelesaian sengketa ekonomi syariah tidak hanya menyangkut keabsahan akad, tetapi juga kepastian hak dan kewajiban serta efektivitas pelaksanaan putusan.
Seminar tersebut menjadi ruang pertukaran pengetahuan bagi mahasiswa hukum, akademisi, hakim, advokat, mediator, arbiter, dan pelaku industri keuangan syariah.
Dengan mempertemukan unsur peradilan, arbitrase, dan akademisi, CENTRIS Fakultas Hukum Unesa mendorong penguatan pemahaman mengenai pilihan penyelesaian sengketa yang memberikan kepastian hukum serta akses terhadap keadilan bagi para pihak.
Reporter: Rijen Senario
Redaktur: Aris Setyoadji
