Surabaya – analisapublik.id | Program Studi Ilmu Politik Universitas Negeri Surabaya (UNESA) melibatkan sejumlah pemangku kepentingan dalam penyusunan dan pengembangan kurikulum agar lebih relevan dengan kebutuhan dunia kerja.
Pelibatan mitra tersebut dilakukan melalui Forum Diskusi Bersama Mitra atau stakeholder yang digelar di Surabaya, Rabu (15/7/2026). Forum itu dihadiri perwakilan DPRD Jawa Timur, DPRD Kota Surabaya, Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu), Badan Kesatuan Bangsa dan Politik (Kesbangpol) Jawa Timur, pemerintah daerah, hingga praktisi media massa.
Koordinator Program Studi Ilmu Politik UNESA, Dr. Mochamad Arif Affandi, S.IP., M.Si., mengatakan forum tersebut menjadi bagian dari upaya program studi untuk menyesuaikan materi pembelajaran dengan perkembangan dunia kerja dan kebutuhan lembaga mitra.
Menurut Arif, lulusan Ilmu Politik tidak cukup hanya menguasai teori demokrasi, politik, dan pemerintahan. Mahasiswa juga perlu dibekali kemampuan yang dapat diterapkan ketika memasuki dunia profesional.
“Kami ingin memastikan lulusan Ilmu Politik UNESA tidak hanya memiliki penguasaan teori tentang demokrasi, politik, dan pemerintahan, tetapi juga dibekali kemampuan analisis kebijakan, riset berbasis data, komunikasi publik, literasi digital, serta mampu beradaptasi dengan perkembangan dunia kerja dan kebutuhan para stakeholder,” kata Arif.
Ia menjelaskan, forum tersebut menjadi ruang bagi program studi untuk menyerap masukan sekaligus memperkuat hubungan antara dunia akademik dan lembaga yang nantinya menjadi tempat mahasiswa magang maupun bekerja.
Salah satu hal yang banyak disoroti para mitra adalah kesiapan mahasiswa sebelum mengikuti program magang. Para mahasiswa dinilai perlu memiliki pemahaman awal mengenai karakter pekerjaan dan kebutuhan masing-masing instansi.
“Banyak masukan yang kami terima, terutama mengenai pentingnya pembekalan mahasiswa sebelum menjalani magang. Karena itu, kami akan memperkuat pembelajaran berbasis proyek, studi kasus, serta pengalaman lapangan agar mahasiswa mampu memberikan kontribusi nyata ketika berada di instansi mitra,” ujarnya.
Perwakilan DPRD Jawa Timur, Abdullah Abu Bakar, S.E., menilai mahasiswa Ilmu Politik perlu dibekali kemampuan praktis yang dapat mendukung pelaksanaan tugas-tugas legislatif.
Selain memahami teori, mahasiswa diharapkan mampu menganalisis kebijakan publik dan anggaran daerah, mengevaluasi Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta memantau pelaksanaan janji politik kepala daerah.
“Mahasiswa tidak cukup hanya memahami teori. Mereka perlu menguasai analisis kebijakan publik, penyusunan dan analisis anggaran daerah, evaluasi RPJMD, monitoring implementasi janji politik kepala daerah, hingga penyusunan policy brief berbasis data,” kata Abdullah.
Menurutnya, lembaga legislatif membutuhkan sumber daya manusia yang mampu mengolah dan menyajikan data sebagai bahan pertimbangan dalam pengambilan keputusan.
“DPRD membutuhkan mahasiswa yang mampu menyajikan data dan evidence sebagai dasar pengambilan keputusan,” lanjutnya.
Masukan juga disampaikan perwakilan KPU. Sebelum menjalani magang, mahasiswa dinilai perlu memperoleh pembekalan mengenai tahapan pemilu, administrasi kepemiluan, tata kelola kelembagaan, pendidikan pemilih, serta pengelolaan data pemilu.
Kemampuan komunikasi, literasi digital, dan pemeriksaan fakta atau fact checking juga dinilai semakin penting di tengah derasnya arus informasi melalui media sosial.
Dari sektor media, para praktisi mendorong penguatan kompetensi komunikasi publik, public speaking, literasi media, serta pengalaman melakukan riset dan proyek sederhana. Pembekalan tersebut diperlukan agar mahasiswa lebih siap menghadapi tuntutan industri media dan komunikasi yang bergerak cepat.
Ketua Serikat Media Siber Indonesia (SMSI) Jawa Timur, Sokip, yang hadir dalam forum tersebut, menggarisbawahi pentingnya penguasaan teknologi untuk mendukung kegiatan jurnalistik dan produksi konten.
“Memiliki kemampuan teknologi menjadi hal yang wajib bagi teman-teman mahasiswa Ilmu Politik di tengah derasnya arus informasi. Selain mampu menjadi filter informasi, mereka juga harus memiliki kemampuan analisis hingga mampu memproduksi konten secara cepat dan tepat,” ujarnya.
Sokip mengatakan perkembangan teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI) berlangsung sangat pesat. Kondisi tersebut menuntut mahasiswa untuk terus belajar dan beradaptasi agar tidak tertinggal oleh perubahan teknologi.
SMSI Jawa Timur, lanjut dia, siap berkolaborasi dengan Program Studi Ilmu Politik UNESA dalam meningkatkan kemampuan mahasiswa di bidang teknologi, jurnalistik, dan produksi konten digital.
Arif Affandi menegaskan seluruh masukan dari para mitra akan dijadikan bahan evaluasi dalam penyempurnaan kurikulum. Pembelajaran akan diarahkan agar lebih kontekstual, aplikatif, dan sesuai dengan kebutuhan lembaga pemerintah, legislatif, penyelenggara pemilu, media, serta sektor lainnya.
“Kami ingin membangun kurikulum yang adaptif, yang tidak hanya menghasilkan lulusan berprestasi secara akademik, tetapi juga memiliki kompetensi yang dibutuhkan oleh pemerintah, lembaga legislatif, penyelenggara pemilu, media, maupun sektor lainnya,” tuturnya.
Ia menambahkan, kerja sama dengan para pemangku kepentingan akan terus diperkuat agar proses pembelajaran memberikan pengalaman nyata dan berdampak terhadap kesiapan mahasiswa setelah lulus.
“Kolaborasi dengan para stakeholder akan terus kami perkuat agar proses pembelajaran semakin kontekstual dan berdampak,” pungkas Arif.
Editor: H. Muhajir Wahyu Ramadhan
Sumber: Analisapublik.id
