LaNyalla meraih doktor di Unair dengan gagasan membuka jalur independen ke DPR RI dan memperkuat kewenangan DPD melalui amendemen UUD 1945.
Surabaya, Analisapublik.id – Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI AA LaNyalla Mahmud Mattalitti meraih gelar Doktor Ilmu Hukum dan Pembangunan dari Sekolah Pascasarjana Universitas Airlangga (Unair), Rabu 11 November 2026, setelah mempertahankan disertasi yang mengusulkan jalur independen bagi calon anggota DPR RI dan penguatan kewenangan DPD.
Dalam ujian doktor terbuka di ASSEC Tower Unair, Ketua DPD RI periode 2019–2024 tersebut dinyatakan lulus dengan predikat *summa cum laude*.
LaNyalla mempertahankan disertasi berjudul “Rekonstruksi Keanggotaan Badan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dari Unsur Non-Partai Politik”.
Melalui penelitian tersebut, ia mengkritisi sistem keanggotaan DPR RI yang dinilainya terlalu didominasi partai politik sehingga membatasi peluang keterwakilan langsung masyarakat dari unsur nonpartai.
LaNyalla menyoroti Pasal 22E ayat (3) UUD 1945 yang menetapkan partai politik sebagai peserta pemilihan umum untuk memilih anggota DPR dan DPRD.
Menurutnya, ketentuan tersebut berpotensi menimbulkan kebuntuan penyaluran aspirasi atau *recall bottleneck* akibat tekanan disiplin fraksi dan mekanisme pergantian antarwaktu (PAW) yang melibatkan partai politik.
Sebagai alternatif, LaNyalla mengusulkan perubahan konstitusi agar warga negara dapat mencalonkan diri sebagai anggota DPR RI melalui jalur perseorangan tanpa harus bergabung dengan partai politik.
“Jalur independen ini adalah katup pengaman demokrasi. Kehadirannya memecah monopoli partai politik, mengembalikan akuntabilitas langsung kepada rakyat, dan membuka ruang seluas-luasnya bagi kelompok non-partisan seperti teknokrat, akademisi, dan profesional untuk mengabdi di kamar utama pembuat undang-undang tanpa harus tunduk pada ideologi partai tertentu,” papar LaNyalla.
Ia berpendapat kehadiran anggota DPR dari unsur independen dapat memperkuat pengawasan internal lembaga legislatif, mengurangi potensi konflik kepentingan, dan mencegah dominasi koalisi politik yang terlalu besar.
Dalam disertasinya, LaNyalla menjadikan Afrika Selatan sebagai salah satu rujukan penerapan jalur pencalonan independen dalam pemilihan anggota parlemen.
“Pada tahun 2020, Mahkamah Konstitusi Afrika Selatan memutus bahwa Undang-Undang Pemilu mereka inkonstitusional karena menghalangi warga negara untuk dipilih menjadi anggota Majelis Nasional secara independen. Sebagai tindak lanjut, pada tahun 2023, negara tersebut resmi mengesahkan Amandemen UU Pemilihan Umum yang memberikan hak bagi kandidat independen untuk menduduki kursi wakil rakyat tanpa disokong oleh partai politik,” urainya.
LaNyalla juga menyinggung praktik keterwakilan calon independen di sejumlah negara, antara lain Inggris, Amerika Serikat, Australia, Jerman, dan Prancis.
Selain menawarkan perubahan mekanisme pencalonan anggota DPR, ia mengusulkan penguatan kewenangan DPD RI dalam sistem parlemen dua kamar.
Menurut LaNyalla, ketimpangan kewenangan antara DPR dan DPD menyebabkan aspirasi daerah belum memperoleh posisi yang setara dalam proses pembentukan kebijakan nasional.
Ia menginginkan DPD memiliki kewenangan sebagai *co-legislator* atau pembentuk undang-undang bersama DPR, termasuk dalam bidang legislasi, anggaran, dan pengawasan.
Untuk mewujudkan kedua gagasan tersebut, LaNyalla merekomendasikan amendemen Pasal 22E ayat (3) dan Pasal 22D UUD 1945.
“Kedaulatan sejati tidak bisa diwakilkan kepada oligarki; ia harus dikembalikan kepada pemilik sahnya, yaitu Rakyat Indonesia,” tegas LaNyalla.
Ujian doktor tersebut menghadirkan sejumlah penyanggah, yakni Prof Romdhoni, Prof Suparto Wijoyo, Prof Muhamad Nafik Hadi, Prof Dossy Iskandar Prasetyo, Prof Muhammad Hatta Ali, Prof Radian Salman, Prof Mas Rahmah, Dr Wahyu Aditama, dan Dr Prawitra Thalib.
Sejumlah undangan akademik turut mengajukan pertanyaan, di antaranya Dr Mulyadi dari FISIP Universitas Indonesia, anggota DPD RI Prof Dailami Firdaus dan Dr Badikenita Br Sitepu, serta Wakil Menteri Ketenagakerjaan Dr Afriansyah Noor.
Hadir pula Wakil Ketua MPR RI Akbar Supratman, anggota Dewan Pertimbangan Presiden Dr Soekarwo, sejumlah anggota DPR dan DPD RI, unsur pimpinan daerah, serta perwakilan organisasi masyarakat dan dunia usaha.
Gagasan LaNyalla tersebut masih berupa usulan akademik yang memerlukan pembahasan politik dan perubahan konstitusi sebelum dapat diterapkan dalam sistem pemilihan serta kelembagaan parlemen Indonesia.
Reporter: Rijen Senario
Redaktur: Aris Setyoadji
