Oleh: Mohammad Syarifudin Abdillah, S.H., M.H.
Direktur Eksekutif LKHAI
Lembaga Kajian Hukum & Advokasi Indonesia
Kepercayaan adalah fondasi pasar modal. Ketika keterbukaan kepemilikan saham, kewajaran transaksi, dan efektivitas pengawasan dipertanyakan, persoalannya bukan lagi sekadar naik turunnya indeks. Reputasi Indonesia sebagai tujuan investasi global ikut dipertaruhkan.
Peringatan serius muncul pada 15 Oktober 2026. Morgan Stanley Capital International (MSCI) membuka konsultasi mengenai usulan reklasifikasi indeks saham Indonesia dari Emerging Market menjadi Standalone Market.
Pasar merespons dengan tekanan tajam. Pada 16 Oktober 2026, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) merosot 11,57 persen ke level 5.185,11. Pelemahan berlanjut hingga penutupan Jumat, 30 Oktober 2026, ketika IHSG berada di posisi 5.057,05.
Namun, persoalan sesungguhnya jauh melampaui angka perdagangan.
MSCI menyoroti ketidakjelasan struktur kepemilikan saham, dugaan transaksi terkoordinasi, serta belum terlihatnya hasil penegakan aturan yang konsisten. Penilaian tersebut menjadi peringatan bahwa reformasi pasar modal harus dibuktikan melalui pelaksanaan, bukan sekadar komitmen.
Dari perspektif hukum, tanggung jawab besar berada pada Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Bursa Efek Indonesia (BEI).
OJK telah menetapkan sanksi administratif berupa denda senilai Rp2,1 triliun terhadap sejumlah pihak dalam perkara perdagangan saham DSSA serta penawaran umum saham BREN dan CUAN.
Langkah tersebut menunjukkan adanya tindakan penegakan aturan. Namun, besarnya sanksi tidak otomatis menghapus keraguan investor apabila transparansi dan pengawasan belum menghasilkan perubahan yang berkelanjutan.
Konsekuensi ekonominya pun tidak ringan.
UBS memperkirakan kemungkinan arus keluar investasi pasif sekitar 4 miliar dolar AS, ditambah potensi penarikan dana investor aktif hingga 15 miliar dolar AS jika reklasifikasi diberlakukan.
Angka tersebut merupakan proyeksi risiko, bukan kerugian yang telah terjadi. Meski demikian, potensi dampaknya patut menjadi perhatian serius.
Indonesia masih memiliki kesempatan memperbaiki keadaan. Konsultasi MSCI berlangsung hingga 30 April 2027, sedangkan keputusan akhir dijadwalkan paling lambat 30 Juni 2027.
Momentum ini harus dimanfaatkan untuk memperkuat keterbukaan pemilik manfaat akhir, meningkatkan saham beredar publik, serta memastikan pengawasan transaksi dan penegakan hukum berjalan tanpa perlakuan istimewa.
Pasar modal yang kredibel tidak cukup ditopang kapitalisasi besar dan aktivitas perdagangan tinggi. Integritas, kepastian hukum, dan perlindungan investor merupakan syarat yang tidak dapat ditawar.
Sebab, kepercayaan dapat hilang dalam satu hari perdagangan, tetapi reputasi yang rusak membutuhkan waktu panjang untuk dipulihkan.
