CATATAN ABAHTINDIK
Proyek Pelabuhan Perikanan Harus Mengutamakan Mutu, Bukan Sekadar Tuntas Administrasi
Oleh: H. Muhajir Wahyu Ramadhan
Pembangunan pelabuhan perikanan bukan sekadar proyek konstruksi yang diukur dari selesainya pekerjaan sesuai jadwal. Lebih dari itu, pelabuhan merupakan infrastruktur strategis yang menjadi urat nadi aktivitas ekonomi masyarakat pesisir. Dari dermaga yang dibangun dengan baik, nelayan dapat melakukan bongkar muat hasil tangkapan secara aman, distribusi ikan menjadi lebih lancar, dan roda perekonomian daerah dapat bergerak lebih cepat.
Karena itu, setiap rupiah yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) wajib dipertanggungjawabkan melalui hasil pekerjaan yang berkualitas. Publik tentu berharap setiap paket pekerjaan konstruksi tidak hanya selesai secara administratif, tetapi juga memenuhi spesifikasi teknis, standar keselamatan, dan memiliki umur layanan sesuai perencanaan.
Belakangan ini, perhatian publik mulai tertuju pada sejumlah paket pekerjaan di lingkungan Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Jawa Timur. Salah satunya adalah pembangunan dermaga di Pelabuhan Perikanan Popoh, Kabupaten Tulungagung. Di lapangan, muncul berbagai masukan dan perhatian dari sejumlah pihak yang menilai pelaksanaan pekerjaan tersebut perlu mendapatkan evaluasi teknis secara menyeluruh. Berbagai penilaian tersebut tentu memerlukan klarifikasi dan pemeriksaan oleh instansi yang berwenang berdasarkan data, dokumen kontrak, serta hasil pengawasan teknis di lapangan.
Dalam dunia konstruksi, evaluasi merupakan hal yang lazim dilakukan. Evaluasi bukan berarti langsung menyimpulkan adanya pelanggaran atau kesalahan, melainkan memastikan bahwa setiap tahapan pekerjaan benar-benar telah dilaksanakan sesuai dengan dokumen perencanaan, spesifikasi teknis, gambar kerja, serta ketentuan kontrak yang berlaku. Justru melalui evaluasi yang objektif, kualitas pembangunan dapat dipastikan sejak dini sebelum infrastruktur tersebut dimanfaatkan masyarakat.
Pekerjaan dermaga memiliki tingkat kompleksitas yang tinggi. Struktur bangunan harus mampu menahan beban kapal, terpaan gelombang, perubahan pasang surut air laut, serta korosi akibat lingkungan laut yang sangat agresif. Kesalahan kecil dalam metode pelaksanaan maupun pengendalian mutu dapat berdampak pada menurunnya kualitas konstruksi dalam jangka panjang. Oleh karena itu, peran konsultan pengawas, konsultan perencana, penyedia jasa konstruksi, hingga Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menjadi sangat penting dalam memastikan setiap pekerjaan berjalan sesuai ketentuan.
Tidak kalah penting adalah proses pengadaan barang dan jasa. Mekanisme lelang yang transparan dan kompetitif bertujuan memperoleh penyedia jasa yang memiliki kemampuan teknis, pengalaman, sumber daya manusia, serta peralatan yang memadai. Seleksi administrasi yang baik harus diikuti dengan pelaksanaan pekerjaan yang profesional di lapangan. Dengan demikian, tujuan utama pengadaan, yakni menghasilkan infrastruktur yang berkualitas dan bermanfaat bagi masyarakat, benar-benar dapat tercapai.
Sebagai pengguna anggaran, pemerintah daerah juga memiliki tanggung jawab untuk memastikan setiap proyek memperoleh pengawasan yang optimal. Aparat Pengawas Internal Pemerintah (APIP), konsultan pengawas, serta instansi teknis diharapkan terus melakukan monitoring selama pekerjaan berlangsung. Pengawasan yang dilakukan secara berkala akan jauh lebih efektif dibandingkan menunggu pekerjaan selesai baru dilakukan pemeriksaan.
Di sisi lain, masyarakat juga memiliki hak untuk memperoleh informasi mengenai perkembangan proyek yang dibiayai dari uang negara. Keterbukaan informasi menjadi bagian dari akuntabilitas publik sebagaimana diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Ketika muncul pertanyaan dari masyarakat mengenai kualitas pekerjaan, respons yang paling tepat adalah memberikan penjelasan berdasarkan data dan hasil pemeriksaan teknis, bukan sekadar membangun opini.
Jika nantinya hasil evaluasi menunjukkan seluruh pekerjaan telah sesuai spesifikasi, hal tersebut tentu menjadi kabar baik yang dapat meningkatkan kepercayaan publik. Namun apabila ditemukan kekurangan teknis yang masih dapat diperbaiki, maka mekanisme kontrak, masa pemeliharaan, maupun ketentuan peraturan perundang-undangan telah menyediakan ruang untuk dilakukan penyempurnaan sehingga kualitas hasil pekerjaan tetap terjamin.
Pada akhirnya, pembangunan pelabuhan perikanan bukan hanya tentang menyelesaikan proyek, tetapi juga tentang menghadirkan infrastruktur yang aman, kokoh, dan mampu melayani masyarakat selama bertahun-tahun. Nelayan membutuhkan dermaga yang benar-benar layak digunakan, bukan sekadar bangunan yang selesai di atas kertas. Karena itu, setiap proyek strategis di sektor kelautan dan perikanan sudah semestinya menjadi perhatian bersama agar manfaat pembangunan benar-benar dirasakan masyarakat.
Evaluasi yang objektif, pengawasan yang konsisten, serta komitmen terhadap mutu adalah fondasi utama dalam mewujudkan tata kelola pembangunan yang baik. Sebab, keberhasilan sebuah proyek tidak hanya dinilai dari nilai kontraknya, melainkan dari kualitas hasilnya dan manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat dalam jangka panjang.
