SURABAYA — Pembangunan infrastruktur yang bersumber dari anggaran negara tidak cukup hanya diukur dari seberapa cepat proyek diselesaikan. Kualitas pekerjaan, keselamatan, transparansi, hingga manfaat jangka panjang bagi masyarakat menjadi bagian penting yang harus dikawal bersama.
Semangat tersebut mengemuka dalam silaturahmi dan koordinasi Analisa Publik Media dengan Satuan Kerja Pelaksanaan Prasarana Strategis (PPS) Jawa Timur, Direktorat Jenderal Prasarana Strategis, Kementerian Pekerjaan Umum (PU), pada 7 Agustus 2026.
Pertemuan antara insan pers dan jajaran Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Jawa Timur tersebut tidak sekadar menjadi agenda silaturahmi. Lebih jauh, komunikasi kelembagaan itu diharapkan menjadi ruang pertukaran informasi yang terbuka, objektif dan proporsional terkait berbagai proyek strategis pemerintah di Jawa Timur.
Bagi Analisa Publik Media, keterbukaan informasi merupakan bagian penting dalam menjalankan fungsi pers. Masyarakat berhak mengetahui perkembangan pembangunan, bukan hanya dalam bentuk persentase progres, tetapi juga kualitas pekerjaan, penggunaan anggaran, pengawasan, keselamatan konstruksi serta manfaat yang akan diterima setelah proyek selesai.
Satker Pelaksanaan Prasarana Strategis Jawa Timur memiliki posisi strategis dalam pelaksanaan berbagai program pemerintah pusat. Berdasarkan informasi resmi Pemerintah Kabupaten Blitar dan Kementerian PU, Satker tersebut dipimpin I Gusti Agung Ariwibawa, S.T.
Salah satu pekerjaan yang mendapat perhatian adalah pembangunan dan renovasi Sekolah Rakyat. Data Kementerian PU menyebut Sekolah Rakyat Tahap I di Jawa Timur mencakup 12 sekolah pada Tahap IA, tujuh lokasi Tahap IB dan tujuh lokasi Tahap IC. Sementara Tahap II disiapkan pada 19 titik.
Skala pembangunan tersebut tentu membutuhkan pengawasan yang serius. Sebab, sekolah bukan sekadar bangunan yang harus berdiri tepat waktu. Gedung tersebut akan digunakan setiap hari oleh siswa, tenaga pendidik dan pengelola. Karena itu, kekuatan struktur, kualitas material, sanitasi, keamanan, kenyamanan dan umur layanan harus menjadi perhatian.
Kementerian PU menegaskan pembangunan Sekolah Rakyat harus berlangsung cepat sekaligus berkualitas dengan menerapkan prinsip 5T: Tepat Mutu, Tepat Waktu, Tepat Biaya, Tepat Administrasi dan Tepat Manfaat.
Tanggung jawab serupa juga terlihat dalam pembangunan kembali Pasar Kesamben, Kabupaten Blitar, program Kementerian PU yang dilaksanakan secara tahun jamak dan dirancang mampu menampung sekitar 755 pedagang.
Bagi Analisa Publik Media, percepatan pembangunan memang penting. Namun, mengejar target tidak boleh diterjemahkan sebagai kompromi terhadap kualitas. Kontraktor, konsultan, PPK dan Satker memiliki kewenangan sekaligus tanggung jawab masing-masing untuk memastikan pekerjaan sesuai kontrak, spesifikasi teknis, metode kerja dan standar keselamatan konstruksi.
Di sinilah fungsi media menjadi penting. Pers bukan sekadar corong publikasi keberhasilan pemerintah, tetapi juga menjalankan fungsi informasi, edukasi dan kontrol sosial.
Capaian pembangunan yang positif tentu layak diberitakan berdasarkan data dan fakta. Sebaliknya, jika ditemukan persoalan, media berkewajiban melakukan verifikasi, konfirmasi dan menyajikan informasi secara berimbang.
Karena itu, komunikasi yang terbuka antara pemerintah dan media justru memperkuat independensi pers. Ketika terdapat pertanyaan mengenai progres, spesifikasi, kualitas pekerjaan ataupun persoalan di lapangan, media memiliki ruang untuk memperoleh penjelasan langsung dari pihak yang berwenang.
Silaturahmi dan koordinasi diharapkan menjadi awal komunikasi yang semakin terbuka, profesional dan konstruktif.
Analisa Publik Media akan terus memberikan ruang bagi keberhasilan pembangunan yang memberikan manfaat nyata kepada masyarakat. Pada saat yang sama, fungsi jurnalistik berupa pengawasan, verifikasi, konfirmasi dan kritik konstruktif tetap dijalankan secara independen.
Sebab pembangunan yang sesungguhnya bukan sekadar proyek yang selesai di atas kertas. Pembangunan harus selesai tepat waktu, tepat mutu, aman digunakan, tepat manfaat dan mampu dipertanggungjawabkan kepada masyarakat.
Caption Foto:
Jajaran Analisa Publik Media bersama Satker Prasarana Strategis Jawa Timur dalam silaturahmi dan koordinasi penguatan keterbukaan informasi pembangunan infrastruktur..
Editor: H. Muhajir Wahyu Ramadhan
