SURABAYA, analisapublik.id – Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, menegaskan bahwa larangan “flexing” atau pamer kemewahan bagi pejabat sudah lama menjadi prinsip kerja di Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons terhadap instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri) RI, Tito Karnavian, yang juga melarang hal serupa.
Eri Cahyadi menekankan bahwa pejabat di Surabaya sudah terbiasa dengan gaya hidup sederhana dan tidak berlebihan, baik dalam urusan dinas maupun pribadi.
“Tidak ada lagi pejabat publik di Surabaya yang flexing. Sudah dari dulu modelnya seperti ini, seperti kita-kita ini. Instruksi dari pusat untuk menggelar acara pribadi secara sederhana sudah kami sampaikan dan terapkan,” kata Wali Kota Eri, Jumat (5/9/2025).
Komitmen ini tidak hanya sebatas anjuran, melainkan sudah menjadi budaya. Sejak awal menjabat, Wali Kota Eri telah menekankan bahwa tidak ada pejabat atau pegawai negeri yang diperbolehkan mengadakan acara pribadi secara berlebihan. “Kalau hanya untuk teman-teman dan keluarga, silakan. Tapi jangan berlebihan,” ujarnya.
Zero Anggaran Perjalanan Dinas Luar Negeri
Salah satu bukti nyata komitmen Pemkot Surabaya terhadap kesederhanaan adalah kebijakan penggunaan anggaran. Wali Kota Eri secara tegas menyatakan bahwa dirinya dan seluruh jajaran ASN tidak pernah menggunakan anggaran daerah untuk perjalanan dinas ke luar negeri.
“Sejak saya menjabat Wali Kota pertama kali sampai hari ini, dan insyaallah sampai berakhir jabatan saya, saya tidak pernah menganggarkan perjalanan ke luar negeri untuk seluruh ASN dan Pemkot Surabaya,” ungkapnya.
Keputusan ini didasari oleh realitas di lapangan. Menurutnya, selagi masih ada warga miskin dan masalah stunting, anggaran seharusnya difokuskan untuk menyelesaikan persoalan tersebut. “Ketika masih ada masyarakat miskin, masih ada yang namanya stunting, maka saya tidak gunakan anggaran itu untuk kepentingan ke luar negeri,” tegasnya.
Meski demikian, Wali Kota Eri menyebut bahwa undangan resmi dari pihak luar negeri tetap diapresiasi dan disambut baik. Sebagai contoh, saat Surabaya diundang dalam program Bloomberg Mayor Challenge 2025 karena keberhasilan kota dalam pengelolaan sampah, Wali Kota Eri menugaskan Kepala Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Surabaya, Dedik Irianto, dan Kepala Bappedalitbang, Irvan Wahyudrajad, untuk hadir. Keputusan ini diambil karena seluruh biaya perjalanan ditanggung sepenuhnya oleh pihak penyelenggara, menunjukkan bahwa perjalanan dinas luar negeri hanya dilakukan jika tidak membebani APBD.
Di bawah kepemimpinan Wali Kota Eri, APBD Surabaya diprioritaskan untuk mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Hasilnya, angka kemiskinan dan tingkat pengangguran terbuka di Surabaya turun drastis.
Selain itu, Wali Kota Eri menjelaskan bahwa fokus pembangunan infrastruktur dimulai dari kampung. Strategi ini diprioritaskan untuk memastikan kemajuan merata, tidak hanya terpusat pada proyek-proyek besar di kota.
“Saya harus bangun kampung dulu. Kampungnya sejahtera, baru bangun kotanya. Tidak dibalik, bangun kotanya dulu, kampungnya tertinggal. Maka saya tidak mau itu,” jelasnya.
Pemkot Surabaya saat ini gencar membangun infrastruktur dasar di perkampungan, seperti perbaikan saluran air dan pemasangan penerangan jalan umum (PJU), agar warga merasakan langsung manfaat dari APBD.
“Kita bangun infrastruktur. Sehingga infrastruktur di perkampungan bisa saling terkoneksi, tidak ada kampung tertinggal, maka ekonomi terus bergerak,” pungkasnya.
(Res)
