Surabaya, analisapublik.id – Wali Kota Surabaya, Jawa Timur, Eri Cahyadi menegaskan komitmennya untuk menempatkan kesejahteraan masyarakat sebagai prioritas utama dalam setiap kebijakan dan program pembangunan..
“Untuk itu seluruh anggaran yang dikelola pemkot diarahkan untuk mendorong peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi warga,” katanya di Surabaya, Kamis.10/7
Ia menekankan pentingnya pengelolaan anggaran daerah yang berorientasi pada pencapaian cita-cita nasional. Ia menyatakan seluruh kebijakan fiskal di tingkat kota harus fokus pada upaya meningkatkan indikator kesejahteraan masyarakat.
“Semua anggaran Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya harus sesuai dengan tujuan negara,” kata Eri Cahyadi di Balai Kota Surabaya.
Ia menjelaskan terdapat tujuh indikator utama yang menjadi tolok ukur keberhasilan pembangunan di Surabaya, meliputi penurunan angka kemiskinan, penurunan tingkat pengangguran terbuka, penurunan angka kematian ibu dan anak, penurunan stunting, peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), perbaikan gini ratio, serta pertumbuhan ekonomi daerah.
Eri mengatakan kondisi sosial ekonomi kota masih sangat terdampak oleh pandemi COVID-19. Saat itu angka stunting di Surabaya mencapai 28,5 persen, tingkat kemiskinan berada di angka 5,9 persen, dan pengangguran terbuka sebesar 9,7 persen.
“Oleh karena it, prioritas utama saya saat itu bukan pembangunan infrastruktur, tetapi pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM),” katanya.
Kebijakan yang fokus pada penguatan SDM tersebut, dinilainya berhasil menurunkan berbagai indikator negatif. Saat ini angka stunting berhasil ditekan hingga tinggal 1,6 persen, sementara tingkat pengangguran terbuka juga menurun drastis dari 9 persen menjadi sekitar 4 persen.
“Bahkan angka kemiskinan turun menjadi 3,9 persen. yang bahkan lebih rendah dari periode sebelum pandemi,” ucapnya.
Ia memastikan bahwa pemkot juga tetap memperhatikan pembangunan infrastruktur dasar, seperti penanganan banjir dan perbaikan jalan. Ia pun menargetkan jumlah titik banjir yang awalnya mencapai 600 lokasi dapat ditekan menjadi hanya 180 titik.
“Sehingga anggaran kita dari sekian titik, maka banjir berkurang menjadi berapa titik. Itulah yang menjadi kontrak kinerja dari Sekda dan jajaran Pemkot Surabaya,” ujarnya.
Terkait perbaikan jalan rusak di Surabaya, Wali Kota Eri menjelaskan sebagian besar kerusakan terjadi pada jalan-jalan yang merupakan tanggung jawab pemerintah pusat atau provinsi. Sebelumnya Pemkot Surabaya tidak diperkenankan untuk melakukan perbaikan karena status jalan bukan milik daerah.
“Namun setelah proses pengajuan surat resmi, pemerintah pusat akhirnya memberikan izin kepada Pemkot Surabaya untuk memperbaiki jalan-jalan tersebut, meskipun status asetnya masih berada di bawah pengelolaan pusat,” ujarnya. ( wa/ar)
