SURABAYA, analisapublik.id – Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi mengaku telah menerima sekitar 15 laporan dugaan pungutan liar (pungli) dalam pengurusan Kartu Keluarga (KK) dan Kartu Tanda Penduduk (KTP). Laporan tersebut diterima langsung dari masyarakat melalui pesan di akun Instagram pribadi maupun WhatsApp.
Hal tersebut ditegaskan Wali Kota Eri usai menyaksikan penandatanganan surat pernyataan bersama kepala perangkat daerah (PD) di Graha Sawunggaling, Selasa (9/9/2025). Penandatanganan ini merupakan bentuk komitmen seluruh pejabat dan pegawai di lingkup Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya untuk memastikan tidak ada praktik pungli di wilayah kerja mereka.
“Ada sekitar 15 laporan (dugaan pungli yang saya terima). Tapi ini mau saya hubungi dulu karena tidak ada bukti, cuma hanya menyampaikan saja. Maka saya ingin ada buktinya, atau kalau tidak ada buktinya, dia (pelapor) mau jadi saksi,” ujar Wali Kota Eri.
Wali Kota Eri menceritakan, sebelumnya ia juga menerima laporan pungli terkait pengurusan KK di Kelurahan Kebraon, Kecamatan Karang Pilang. Untuk memastikan kebenaran, ia turun langsung ke lokasi dan meminta lurah serta camat menemui oknum Ketua RT yang dilaporkan.
“Maka saya kemarin (di Kebraon), saya juga suruh temui oknum (Ketua RT) yang ada di perkampungan untuk menanyakan. Lurah dan camatnya menemui oknum tadi, yang join dengan pegawai kelurahan, itu benar (pungli) atau tidak,” tegasnya.
Menurutnya, jika kasus pungli terbukti sebelum penandatanganan komitmen, sanksinya berupa pemeriksaan dan penindakan sesuai aturan. Namun, setelah hari ini, sanksinya akan jauh lebih berat.
“Kalau itu (laporan) sebelum ini (penandatangan pernyataan), kita akan sanksi sesuai dengan pemeriksaan dari inspektorat. Tapi setelah hari ini membuat surat pernyataan, langsung pecat,” tegasnya.
Dari 15 laporan dugaan pungli yang diterimanya, nominal uang yang disebutkan bervariasi, mulai dari Rp500 ribu, Rp1 juta, hingga Rp1,5 juta. Ia menilai praktik ini sangat merugikan masyarakat dan mencederai semangat pelayanan publik yang bersih.
Dalam kesempatan ini, Wali Kota Eri juga menyinggung iuran kampung yang sering disalahpahami. Menurutnya, iuran kampung merupakan bentuk kesepakatan warga dan berbeda dengan pengurusan administrasi kependudukan (Adminduk) yang seharusnya gratis.
“Kalau dia pindah, terkait dengan KK-nya, nggak ada biaya itu (gratis),” ujarnya.
Selain menindak tegas Aparatur Sipil Negara (ASN), Pemkot Surabaya juga memastikan akan memberi sanksi kepada pengurus RT/RW yang terbukti melakukan pungli. Ia menegaskan bahwa aturan sanksi bagi RT/RW sudah jelas diatur dalam Peraturan Wali Kota (Perwali) Surabaya No 112 Tahun 2022.
Wali Kota Eri berharap seluruh lurah, camat, hingga kepala PD dapat menjaga integritas serta memberikan pelayanan yang bersih dan transparan. Ia juga mengajak masyarakat untuk berani melapor jika menemukan praktik pungli, disertai bukti yang jelas agar bisa ditindaklanjuti dengan cepat.
“Warga Surabaya tidak boleh takut (melapor). Jangan pernah takut dikucilkan (jika lapor). Insyaallah RT/RW Surabaya itu luar biasa, tapi kalau ada (RT/RW) yang seperti itu (pungli), tolong sampaikan. Tapi warga juga jangan menghakimi, tanpa ada bukti,” pungkasnya.
(Res)
