Surabaya, Analisapublik.id – Pembangunan Sekolah Rakyat merupakan salah satu program strategis nasional yang mendapat perhatian langsung dari Presiden Republik Indonesia. Program ini lahir bukan hanya untuk menghadirkan bangunan sekolah, melainkan menjadi instrumen negara dalam memutus rantai kemiskinan melalui pemerataan akses pendidikan yang berkualitas bagi anak-anak dari keluarga kurang mampu.
Di Jawa Timur, pembangunan Sekolah Rakyat terus menunjukkan perkembangan yang menggembirakan. Berdasarkan informasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur, terdapat 18 Sekolah Rakyat permanen yang tersebar di 15 kabupaten dan 3 kota. Sebanyak 11 lokasi bahkan telah diperlihatkan melalui potret udara yang menunjukkan progres pembangunan fisik yang cukup signifikan. Fasilitas yang dibangun pun bukan sekadar ruang kelas, tetapi juga asrama, lapangan olahraga, sarana ibadah, ruang makan, ruang keterampilan, hingga berbagai fasilitas penunjang lain yang dirancang untuk mendukung pendidikan berasrama.
Kemajuan tersebut tentu patut diapresiasi. Namun, di balik capaian progres fisik yang ditampilkan kepada publik, terdapat tanggung jawab yang jauh lebih besar, yakni memastikan setiap bangunan benar-benar memenuhi standar mutu konstruksi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen kontrak.
Inilah yang menjadi perhatian utama.
Dalam dunia konstruksi, angka progres bukanlah satu-satunya indikator keberhasilan sebuah proyek. Persentase pekerjaan yang tinggi tidak selalu identik dengan kualitas yang baik. Sebuah proyek dapat selesai tepat waktu, bahkan lebih cepat dari jadwal, tetapi apabila kualitas pekerjaan tidak memenuhi spesifikasi teknis, maka manfaat yang diharapkan justru dapat berubah menjadi persoalan di masa mendatang.
Bangunan pendidikan berbeda dengan bangunan komersial. Sekolah akan digunakan setiap hari oleh ratusan bahkan ribuan siswa selama puluhan tahun. Seluruh elemen bangunan harus mampu memberikan rasa aman, nyaman, sehat, serta mendukung proses belajar mengajar secara optimal.
Karena itu, kontraktor atau penyedia jasa konstruksi seharusnya tidak menjadikan target progres sebagai satu-satunya orientasi pekerjaan.
Mereka harus memahami bahwa setiap pekerjaan yang dilakukan merupakan amanah negara sekaligus amanah masyarakat. Mulai dari pekerjaan pondasi, struktur beton, pembesian, pasangan dinding, atap, sistem drainase, sanitasi, instalasi listrik, jaringan air bersih, proteksi kebakaran, hingga penyelesaian arsitektur harus dikerjakan sesuai spesifikasi teknis, standar nasional, dan ketentuan kontrak kerja.
Tidak boleh ada ruang bagi praktik asal cepat selesai tetapi mengabaikan mutu.
Prinsip “asal selesai” jelas bertentangan dengan semangat pembangunan infrastruktur berkualitas yang selama ini terus didorong pemerintah. Bangunan pendidikan bukan proyek jangka pendek. Ia adalah investasi negara yang manfaatnya akan dirasakan lintas generasi.
Oleh sebab itu, kualitas material menjadi faktor yang tidak boleh ditawar.
Material yang digunakan harus sesuai dengan spesifikasi yang telah disetujui dalam kontrak. Beton harus memenuhi mutu rencana, baja tulangan harus sesuai standar, pekerjaan waterproofing wajib berfungsi optimal, kualitas pasangan dinding harus presisi, sistem utilitas harus aman, serta seluruh pekerjaan harus melalui tahapan pemeriksaan kualitas sebelum dinyatakan selesai.
Setiap tahapan pekerjaan pada dasarnya telah memiliki mekanisme pengendalian mutu atau Quality Control (QC) dan Quality Assurance (QA). Sistem tersebut dibuat agar setiap item pekerjaan dapat diperiksa sebelum berlanjut ke tahap berikutnya.
Apabila mekanisme tersebut dijalankan secara disiplin, potensi kerusakan dini dapat diminimalkan sehingga bangunan memiliki umur layanan yang panjang.
Namun tanggung jawab menjaga kualitas tidak hanya berada pada pihak kontraktor.
Dalam proyek Sekolah Rakyat, pemerintah melalui Balai Prasarana Permukiman Wilayah (BPPW) Jawa Timur sebagai satuan kerja yang melaksanakan pembangunan memiliki tanggung jawab besar dalam memastikan seluruh pekerjaan berjalan sesuai ketentuan.
Kepala Satuan Kerja, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), konsultan pengawas, tim teknis, hingga seluruh perangkat pengendali kontrak harus menjalankan fungsi pengawasan secara profesional, objektif, dan independen.
Pengawasan tidak boleh hanya dilakukan melalui laporan administrasi atau dokumentasi progres. Pengawasan lapangan harus benar-benar memastikan bahwa pekerjaan yang telah dibayar negara memang telah memenuhi kualitas sebagaimana dipersyaratkan dalam kontrak.
Hal tersebut menjadi penting karena setiap pembayaran pekerjaan menggunakan uang rakyat yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Dengan demikian, akuntabilitas menjadi sebuah keharusan.
Masyarakat tentu berharap setiap rupiah yang dibelanjakan pemerintah menghasilkan bangunan yang benar-benar layak digunakan. Bukan bangunan yang beberapa tahun kemudian mengalami retak struktur, kebocoran atap, kerusakan lantai, penurunan pondasi, atau berbagai persoalan teknis lainnya yang akhirnya justru membebani anggaran pemeliharaan.
Dalam praktik pembangunan infrastruktur modern, keberhasilan proyek setidaknya diukur melalui empat indikator utama, yaitu tepat mutu, tepat waktu, tepat biaya, dan tepat manfaat.
Keempat indikator tersebut harus berjalan secara seimbang.
Apabila hanya mengejar ketepatan waktu tetapi mengorbankan mutu, maka tujuan pembangunan belum sepenuhnya tercapai.
Sebaliknya, apabila kualitas dijaga dengan baik, bangunan akan memiliki masa layanan yang panjang, biaya pemeliharaan menjadi lebih efisien, serta masyarakat memperoleh manfaat maksimal dari investasi negara.
Sekolah Rakyat merupakan simbol hadirnya negara dalam memberikan kesempatan yang sama kepada seluruh anak bangsa untuk memperoleh pendidikan yang layak.
Oleh karena itu, pembangunan sekolah ini tidak boleh dipandang sebagai proyek konstruksi semata, melainkan sebagai pembangunan peradaban.
Setiap ruang kelas yang dibangun akan menjadi tempat lahirnya generasi masa depan. Setiap asrama akan menjadi tempat tumbuhnya karakter, disiplin, dan kemandirian peserta didik. Setiap fasilitas olahraga, laboratorium, perpustakaan, maupun ruang keterampilan akan menjadi bagian dari proses mencetak sumber daya manusia Indonesia yang unggul.
Karena itu, seluruh pihak yang terlibat harus memiliki visi yang sama.
Kontraktor harus bekerja dengan integritas dan profesionalisme. Konsultan pengawas harus menjalankan fungsi pengawasan secara objektif. PPK harus memastikan seluruh ketentuan kontrak dipenuhi. Kepala Satuan Kerja harus membangun budaya kerja yang mengutamakan kualitas. Sementara pemerintah pusat dan pemerintah daerah perlu terus memperkuat pengawasan agar seluruh proses pembangunan berjalan transparan dan akuntabel.
Pada akhirnya, masyarakat tidak akan mengingat berapa persen progres pekerjaan setiap bulan. Yang akan dikenang adalah kualitas bangunan yang mampu bertahan puluhan tahun dan memberikan manfaat nyata bagi anak-anak Indonesia.
Keberhasilan pembangunan Sekolah Rakyat bukan diukur dari cepatnya bangunan berdiri, melainkan dari kokohnya fondasi, baik secara fisik maupun dari sisi tata kelola. Sebab ketika Presiden memberikan dukungan penuh terhadap program ini, maka amanah tersebut harus dijawab dengan hasil pekerjaan yang berkualitas, sesuai spesifikasi teknis, patuh terhadap kontrak, dan memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat.
Itulah esensi pembangunan yang sesungguhnya: bukan sekadar menyelesaikan proyek, tetapi menghadirkan warisan infrastruktur pendidikan yang akan menjadi fondasi bagi lahirnya generasi emas Indonesia.
Oleh: H. Muhajir Wahyu Ramadhan
~ H. Muhajir Wahyu Ramadhan
