Surabaya, analisapublik.id – Pemerintah Kota (Pemkot) Surabaya kembali mencatatkan prestasi di level nasional, menegaskan keseriusannya dalam reformasi birokrasi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pemkot Surabaya berhasil meraih predikat “Unggul” dalam Penganugerahan Indeks Kualitas Kebijakan (IKK) Award tahun 2025 yang diselenggarakan Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia (LAN RI).
Penghargaan tersebut diserahkan langsung oleh Kepala LAN RI Muhammad Taufiq kepada Wali Kota Surabaya, Eri Cahyadi, dalam acara puncak di Novotel Samator Surabaya, Selasa (25/11/2025). Acara ini turut dihadiri Gubernur Jawa Timur Emil Elestianto Dardak dan Staf Khusus Menteri PANRB, Tasdik Kinanto, bersama jajaran kepala daerah se-Indonesia.
Men-PANRB Tekankan Konsistensi: Jangan Ada Lagi Jawaban ‘Entar Besok’
Dalam sambutannya, Staf Khusus Men-PANRB Bidang Pengendalian Mutu Prinsip, Tasdik Kinanto, menekankan bahwa penilaian IKK adalah tulang punggung dari reformasi birokrasi, yang bertujuan utama memperbaiki kualitas kebijakan demi pelayanan publik yang lebih baik.
Tasdik secara tegas menyoroti dua aspek fundamental yang wajib dipenuhi dalam pelayanan publik:
- Kepastian Waktu: “Ketepatan waktu harus konsisten. Satu jam, dua jam, sebulan, yang penting konsisten sesuai aturan yang ditetapkan. Jangan masyarakat membutuhkan segera tapi jawabnya ‘entar besok’,” ujar Tasdik.
- Kepastian Biaya: “Kalau memang gratis ya digratiskan, jangan mengada-ada pembiayaan,” sebutnya, seraya mengingatkan ASN agar tidak bertindak semena-mena.
Ia menambahkan, perbaikan kualitas pelayanan harus paralel dengan perbaikan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) ASN. “Dalam konteks meritokrasi itu penting, tolong [diperhatikan] bapak ibu bupati/wali kota dan gubernur,” tuturnya.
IKK Sejalan dengan Asta Cita Prabowo dan Target SDG
Kepala LAN RI, Muhammad Taufiq, menjelaskan bahwa penyelenggaraan IKK Award tahun 2025 memiliki tujuan strategis yang lebih luas, yaitu mewujudkan Asta Cita Ke-7 Presiden RI Prabowo Subianto yang fokus pada penguatan reformasi birokrasi dan pemberantasan korupsi.
IKK menjadi instrumen pengukuran kualitas kebijakan yang strategis, sekaligus mendukung pembangunan berkelanjutan (SDGs) 2030.
“Pagi hari ini tidak hanya mengukur indeksnya, tapi bagaimana memberikan stimulus agar kebijakan ini bisa mendukung, kemudian sesuai sasaran SDG di 2030,” kata Taufiq.
LAN RI mencatat, tingkat partisipasi instansi pemerintah meningkat signifikan. Sebanyak 548 instansi dari total 646 (85%) telah berpartisipasi, dan yang menarik, sudah tidak ada lagi instansi yang mengajukan pengecualian.
Dari total 548 instansi, hanya 6,41 persen yang berhasil meraih kualifikasi Unggul. Surabaya bersanding dengan Kota Bontang, Cirebon, Denpasar, Malang, dan Padang dalam daftar penerima predikat tertinggi ini.
“Bagi yang meraih predikat unggul saya menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya karena sudah bisa membuktikan bahwa sangat serius dalam upaya meningkatkan kualitas kebijakan,” tutup Taufiq, seraya mengingatkan bahwa mempertahankan predikat tersebut adalah tantangan tersendiri.
(Res)
