SURABAYA, analisapublik.id – Pemerintah Kota Surabaya mulai melaksanakan program strategis pembangunan lima unit Sekolah Menengah Pertama Negeri (SMPN) pada tahun anggaran 2025. Salah satu titik lokasi yang telah memasuki tahap fisik awal adalah di Kelurahan Medokan Ayu, Kecamatan Rungkut.
Pantauan analisapublik.id di lapangan mengonfirmasi bahwa pekerjaan awal berupa peninggian lahan dan pemasangan pagar pembatas telah berjalan sejak akhir Juli 2025. Proyek ini dilaksanakan oleh CV. Wahyu Nugroho, sebuah penyedia jasa konstruksi lokal. Namun, hingga berita ini diturunkan, belum tersedia informasi resmi yang terbuka kepada publik mengenai nilai kontrak, metode pengadaan, maupun landasan hukum penunjukan penyedia tersebut.
Hasil penelusuran redaksi melalui situs LPSE Kota Surabaya dan portal Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) milik LKPP, juga belum menunjukkan dokumen tender, pengadaan langsung, atau penunjukan penyedia jasa terkait proyek tersebut. Tidak hanya itu, papan proyek yang semestinya menjadi sarana transparansi informasi di lokasi kegiatan belum ditemukan.
Ketiadaan data ini menimbulkan pertanyaan publik terkait kepatuhan terhadap asas keterbukaan informasi sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Proyek pembangunan fasilitas publik yang didanai dari APBD seharusnya dikelola secara terbuka dan akuntabel, sebagai bagian dari prinsip tata kelola yang baik.
Berdasarkan informasi yang dihimpun, tanggung jawab pelaksanaan kegiatan berada di bawah Dinas Pendidikan Kota Surabaya bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang ditunjuk. Namun hingga saat ini, rincian anggaran untuk masing-masing dari lima lokasi pembangunan sekolah—yang mencakup wilayah Gunung Anyar, Jeruk, Karangpilang, Tambak Wedi, dan Medokan Ayu—belum diumumkan secara rinci kepada masyarakat.
Langkah pembangunan SMPN baru ini merupakan bentuk respon atas kebutuhan pendidikan menengah di kawasan permukiman padat. Akan tetapi, pengawalan publik menjadi sangat krusial untuk memastikan bahwa proses pelaksanaan tidak meninggalkan prinsip transparansi dan efisiensi, mengingat nilai anggaran yang digelontorkan mencapai Rp122 miliar.
Redaksi analisapublik.id akan terus melakukan pemantauan dan peliputan mendalam terhadap perkembangan proyek ini, termasuk mengupayakan konfirmasi kepada instansi terkait guna memastikan publik memperoleh informasi yang utuh dan sahih.
(BRD)
