SURABAYA, analisapublik.id – Pemerintah Kota Surabaya melalui Dinas Koperasi, Usaha Kecil, dan Menengah, serta Perdagangan (Dinkopumdag) memperketat pengawasan harga bahan pokok menjelang perayaan Imlek dan awal Ramadan 2026. Sebagai langkah strategis, intensitas Pasar Murah akan ditingkatkan guna memastikan masyarakat mendapatkan akses pangan dengan harga terjangkau.
Kepala Dinkopumdag Kota Surabaya, Mia Santi Dewi, menyatakan bahwa program Pasar Murah pada bulan Ramadan mendatang akan digelar lebih masif dibandingkan periode sebelumnya. Skemanya mencakup penyelenggaraan serentak di 31 kecamatan, ditambah pelaksanaan rutin di dua titik lokasi setiap harinya.
“Di bulan Ramadan, intensitas Pasar Murah kami tingkatkan. Selain serentak di seluruh kecamatan, setiap hari juga ada dua titik agar masyarakat semakin mudah memperoleh kebutuhan pokok,” ujar Mia, Senin, 2 Februari 2026.
Berdasarkan data Sistem Informasi Ketersediaan dan Perkembangan Harga Pokok Jawa Timur per 2 Februari 2026, harga mayoritas komoditas di Surabaya terpantau stabil. Beras premium bertahan di angka Rp15.416 per kilogram, sementara beras medium mengalami penyesuaian tipis sebesar 0,66 persen menjadi Rp12.750 per kilogram.
Untuk sektor minyak goreng, Minyakita tercatat turun menjadi Rp15.966 per liter. Namun, minyak goreng kemasan premium mengalami kenaikan tipis sekitar 1,83 persen menjadi Rp18.500 per liter. Sementara itu, harga daging sapi paha berada di angka Rp116.666 per kilogram (naik 1,45 persen), kontras dengan daging ayam ras yang justru turun menjadi Rp36.500 per kilogram.
Mia menggarisbawahi bahwa komoditas cabai kini menjadi perhatian utama. Harga cabai rawit merah berada di kisaran Rp61.166 per kilogram akibat terbatasnya pasokan di musim penghujan dan lonjakan permintaan menjelang hari besar.
“Harga cabai memang fluktuatif karena faktor cuaca dan permintaan yang naik. Karena itu, Pasar Murah dan Gerakan Pangan Murah (GPM) akan kami fokuskan pada komoditas yang mengalami lonjakan,” jelasnya.
Pemkot Surabaya juga terus berkoordinasi dengan Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian (DKPP) serta Gabungan Kelompok Tani (Gapoktan) di daerah penghasil guna menjamin kelancaran distribusi ke Kota Pahlawan.
Selain intervensi pasar, Pemkot Surabaya mengimbau para distributor dan toko swalayan untuk tidak menjual barang di atas Harga Eceran Tertinggi (HET). Mia menegaskan pihaknya akan melakukan pengawasan ketat untuk mencegah praktik penimbunan.
Dalam jangka panjang, strategi pengendalian inflasi dilakukan melalui skema business to business. BUMD Pangan Surabaya didorong menjalin kontrak langsung dengan produsen di wilayah penyangga seperti Nganjuk, Kediri, Mojokerto, dan Blitar untuk memotong rantai distribusi.
“Ketersediaan pasokan di Surabaya masih mencukupi. Kami harap masyarakat tidak melakukan panic buying dan tetap belanja sesuai kebutuhan,” pungkas Mia.
(Res)
